DAMAILAH DI BUMI

Ada rasa haru sekaligus senang dan bangga melihat mahasiswa masih punya semangat, keberanian dan kebersamaan untuk melawan mithos bahwa aparatur negara adalah penguasa negeri satu-satunya yang bisa menentukan baik-buruknya wajah bangsa ini. Mithos ini sungguh melekat dalam pikiran pada masa Orba sehingga perilaku swasensor seringkali dilakukan dalam berhadapan dengan aparatur negara, khawatir dikategoirikan sebagai ‘penghambat pembangunan’, yang berarti akan berujung dalam hotel prodeo atau bahkan berhadapan dengan kekerasan, pada masa itu.

Satu tahun pemerintahan SBY menjadi moment banyak pihak untuk melakukan perayaan, yang berwujud evaluasi kinerja kabinet, diskusi, bahkan demo penolakan oleh nahasiswa, LSM dan kelompok buruh. Masih dalam kurun waktu yang sama, PP Muhamadiyah berinisiatif untuk mengumpulkan para tokoh nasional yang entah bagaimana pangkal acaranya, berujung pada sikap bersama yang masih cair, karena memang tidak dimaksudkan untuk membuat keputusan bersama, bahwa masih banyak kekurangan dari pemerintahan sby setelah satu tahun masa kerjanya. Sikap ini jelas ditunjukkan oleh pihak penggagas, sekaligus ketua Muhamadiyah, Din Syamsuddin dalam wawancaranya denga Metrotv, yang sepertinya menganggap bahwa pemerintah tidak cukup sensitif terhadap penderitaan rakyat.

Sikap keras penolakan terhadap pemerintah SBY karena kinerja kabinet yang dianggapnya buruk, ditunjukkan oleh para mahasiswa di berbagai kota, dari wilayah Barat hingga Timur negeri ini dengan melakukan ‘turun ke jalan’. Hampir bisa dipastikan bahwa aksi ini bukanlah kelanjutan sikap para tokoh nasional di acara Muhamdiyah, namun jelas bahwa nafas penolakan yang terhembus dari ruang para tokoh tersebut pasti terasa bagai angin segar penambah semangat mahasiswa untuk bersuara.

Tidak adanya solusi masalah yang seringkali dijadikan alasan para pemangku kebijakan dan para pendukungnya untuk melecehkan aksi mahasiswa, jelas tuntutan yang tidak proporsional dan ahistoris karena kewajiban mahasiswa memang bukanlah pembuat kebijakan namun sikap kritis dan pedulli dari mahasiswa yang ditunjukkan dengan aksi demo tentulah sudah melalui kajian sosial kritis melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak, baik internal kampus maupun eksternal, yang meskipun mungkin tidak sampai pada tataran penelitian. Dan, hal yang sungguh menyakitkan bagi para mahasiswa adalah seringnya tuduhan bahwa selalu ada dalang atau aktor intelektual di luar kampus, dibalik setiap aksi.

Selamat berjuang kawan, teruslah bersikap dan berpikir kritis tentang nasib bangsamu. Kampus bukan menara gading.

Read Full Post »

Tiga hari yang lalu, beberapa kawan berkumpul untuk mendapat sosialisasi tentang HAM dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan suara lantang dan cenderung terburu-buru, presenter menjelasan materi presentasinya, apakah bermaksud memberikan kesan bahwa dirinya menguasai materi, ingin cepat selesai atau justru khawatir banyak pertanyaan ?? entahlah .. Namun kesan yang muncul justru kurang menguasai masalah HAM dan cenderung terkooptasi pada pola pikir pengusaha.

Seorang karyawan bertanya “pak, kalau saya tidak masuk beberapa hari karena sakit, apakah akan mempengaruhi penilaian kinerja saya?” heemm … dengan cepat dijawabnya “oh, iya .. karena anda tidak bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan tidak mengikuti anjuran dokter sehingga pekerjaan terganggu”. Edan … jumping conclusion .. “Perusahaan telah menghormati HAM dengan cara memberi karyawan hak untuk mendapat pengobatan ke Rumah Sakit yang disediakan”, tambahnya. Semakin edan …

Kawan lain pernah berobat di RS rujukan perusahaan berbulan-bulan dan hanya diberi kapsul pilek terus-menerus, tanpa dilperiksa sama-sekali kondisi hidungnya, apalagi rekomendasi ke dokter spesialis.. Huh ….. Akhirnya saat cuti dia berobat ke doklter spesialis THT dan didiagnosis sebagai sinus. Dari hasil rontgen, terlihat tulang hidungnya yang bengkok, sbg penyebab sinus, shg disarankan operasi.

Kawan lain lagi pernah rawat inap satu minggu lebih di RS yang sama karena suhu tubuh yang tinggi. Contoh darah diambil beberapa kali namun diagnosis masih belum jelas benar, makan susah masuk dan permintaan infus pasien tidak diijinkan. Terakhir diminta kesediaannya untuk test AIDS… Hahh .. Pasien shocked .. Krn merasa tidak pernah melakukan hal-hal yg bisa dianggap penyebab tertularnya AIDS. Untungnya, beberapa hari kemudian datang kunjungan rutin dokter ahli dari Jakarta yang juga memeriksanya. Diagnosisnya adalah ada masalah dengan pangkreas pasien. Pengobatan dilakukan dan beberapa hari kemudian bisa pulang. Sembuh.

Dua contoh di atas kawan sampaikan pada sang ‘guru’ sebagai penyangkal bahwa absennya karyawan beberapa hari tidak mesti sebagai kesalahannya, dan hak pengobatan yang diberikan perusahaan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan merujuk ke Rumah Sakit satu-satunya. Pelayanan RS rujukan juga mesti menjadi perhatian perusahaan karena pengobatan ‘seadanya’ terhadap penyakit serius yang diderita karyawan juga bisa dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan krn Pembiaran (Violence by Omission) yang jelas sebagai pelanggaran HAM. (Lihat ‘Violence and Democratic Society’, di kategori Buku).

Sebaiknya perusahaan perlu lebih serius dalam mengakomodir pasal-pasal HAM, dan menugaskan sesorang yang memang kompeten dibidangnya untuk memberikan sosialisasi HAM. Atau, mau dianggap melakukan pelecehan HAM?

Read Full Post »