DAMAILAH DI BUMI

Salah satu kalimat dalam artikel di buletin digital The Economist, 18 Mei 2023 yang berjudul “Joe Biden’s global vision is too timid and pessimistic” mengatakan:

“Unfortunately the Biden doctrine fails to rebut the narrative of American decline and so has not resolved the tension between the country’s toxic politics and its role as the linchpin of a liberal order”. Komentar semacam ini banyak ditemukan di berbagai media Barat. 

Kemudian artikel The Economist, 16 Mei 2023, berjudul, “Can the west win over the rest of the world?”. 

They fret that ruling elites in many developing countries are starting to prefer dealing with China, which offers more stability, more roads and bridges, and fewer lectures. In Japan’s estimation, American preaching about democracy has been especially ineffective. “Liberal democracy has proved a poor rallying cry,” says one Japanese official.

Intinya adalah, adanya penyangkalan bahwa AS sudah bukan lagi yang No. 1. Ini sikap banyak elite politik AS di pemerintahan, yang menyusun strategi politik, ekonomi dan pertahanan. Sikap AS yang seperti ini menjadi hal penting untuk dikritisi dalam buku “Has China won?”, karya Kishore Mahbubani. Terbit pertama kali di tahun 2020. Mantan pimpinan Badan Keamanan PBB, sekaligus mantan Duta Besar Singapura untuk PBB. Selain itu, Mahbubani juga memetakan kelebihan dan kekurangan strategi geopolitik dari AS dan China. Termasuk mencari celah di antaranya, supaya muncul strategi yang mengarah pada perdamaian global.

…

Pembuka

Aplikasi digital pembaca ebook, Kindle, mempunyai kemampuan otomatis untuk menampilkan tanda garis di bawah kalimat yang dibuat oleh banyak pembaca buku yang sama. Untuk buku ini, salah satu garis tersebut muncul di bawah penggalan paragraf berikut ini:

In 1950, in PPP (purchasing power parity) terms, America had 27.3 percent of the world’s GDP, while China had only 4.5 percent. At the end of the Cold War, in 1990, a triumphant moment, America had 20.6 percent and China had 3.86 percent. As of 2018, it has 15 percent, less than China’s (18.6 percent). In one crucial respect, America has already become number two. Few Americans are aware of this; fewer still have considered what it means.

Dari pengalaman para pakar geopolitik Singapore, yaitu Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee, dan S. Rajaratnam; Mahbubani belajar bahwa langkah pertama untuk merumuskan strategi jangka panjang yang baik adalah dimulai dengan membuat daftar “think the unthinkable”. Mahbubani menuliskan 10 pertanyaan penting yang patut menjadi perhatian para pemikir strategis AS dalam rangka berhadapan dengan China, yaitu:

1. Perubahan strategi apakah yang perlu AS lakukan, bila tidak lagi menjadi Penguasa ekonomi global?
2. Apa yang seharusnya menjadi tujuan utama Amerika? Meningkatkan kehidupan 330 juta warganya atau mempertahankan keunggulannya dalam sistem internasional?
3. Belanja apakah yang sebaiknya dilakukan AS? Mengurangi anggaran belanja senjata untuk pertahanan dan perang ekspansinya, atau meningkatkan investasi untuk pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur? Apakah China lebih menyukai peningkatan atau penurunan anggaran belanja Pertahanan AS?
4. Apakah Amerika mampu membangun koalisi global yang solid untuk mengimbangi China? Apakah keputusan Amerika untuk meninggalkan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) merupakan keuntungan geopolitik bagi China? Apakah Belt and Road Initiative (BRI), yang merupakan kemitraan ekonomi baru China dengan tetangganya, merupakan ancaman bagi Barat? 
5. Apakah menggunakan matauang US$ sebagai senjata untuk tujuan sepihak merupakan pilihan strategi geopolitik yang bijak bagi AS? Saat ini, belum ada alternatif praktis untuk menggantikan dolar AS. Akankah US$ tak tergantikan?
6. Setelah berbagai pelanggaran HAM di berbagai negara lain, sejak “9/11”, apakah bangsa Amerika siap untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan demi meningkatkan soft power (kekuatan spiritual) Amerika? Mampukah Amerika memenangkan pertempuran ideologis melawan China, yang masih dianggap sebagai negara “normal”, bukan negara “adidaya”?
7. Apakah pemikir strategis Amerika mampu mengembangkan kerangka analitis baru untuk menangkap esensi persaingan dengan China? China tidak bermaksud ekspansi dan dua negara demokrasi besar di Asia (India dan Indonesia) tidak merasa terancam dengan ideologi China.
8. Dengan mengendapnya isu “yellow peril” dalam emosi bawah sadar elit politik AS, apakah masih mungkin rasionalitas bisa diandalkan dalam perencanaan strategis berkaitan dengan China? 
9. Meskipun China dan Rusia adalah negara komunis, namun ideologi China bukanlah Marxism-Leninism, tapi lebih pada peningkatan peradaban bangsa China. Seberapa banyakkah rakyat AS memahami hal tersebut?
10. Wei Qi adalah permainan catur China, yang mengandalkan penguasaan aset untuk mengalahkan lawan, dalam tempo permainan yang lamban dan panjang. Berbeda dengan permainan catur Barat yang mengutamakan target menangkap atau membunuh raja. Dengan analogi permainan tersebut, apakah para pemikir strategis AS sudah mempersiapkan sumber daya yang cukup untuk persaingan panjang melawan China?

…

Kesalahan Besar Strategi China

Bab 2, buku ini menjelaskan tentang kesalahan fatal China yang telah memperlakukan dengan buruk terhadap sebagian besar mitra bisnis AS. Meskipun ada sebagian kecil yang diuntungkan. Sehingga ketika Presiden Trump mengumandangkan permusuhannya dengan China, tak satupun para pengusaha AS yang berbisnis dengan China, terlihat berkeberatan atau berusaha mencegahnya. 

Tahun 1990an, banyak pengusaha AS-China memprotes upaya Washington untuk mencabut status China sebagai most-favored-nation (MFN). Namun ada sedikit yang diuntungkan. Tiga perusahaan raksasa AS ini diantaranya yang diuntungkan berbisnis dengan China. Boeing, General Motor dan Ford.

Boeing. Lebih dari 2.000 pesawat Boeing terjual di China. Mengeruk Pendapatan US$ 1,2 Milyar tahun 1993 dan meningkat 10 kali lipat di tahun 2017 menjadi $11,9 milyar. Dari 5,7% menjadi 21% dari total pendapatan Boeing. Bahkan tahun 2018, Boeing telah mengumumkan bahwa China akan membutuhkan penambahan pesawat sebanyak 7.690, senilai US$ 1,2 trilyun, di tahun 2038. Keuntungan finansial dan penyerapan tenagakerja.

General Motor (GM). Bahkan di negaranya, pasar penjualan mobil dikuasai oleh mobil produksi Jepang. Oleh karenanya, Presiden Reagan pernah meminta pemerintah Jepang untuk membatasi jumlah ekspor mobilnya ke AS. Untuk menyelamatkan produksi dalam negerinya. Mobil yang tidak kompetitif di negeri sendiri ini, ternyata sukses di pasar China. Bagaimana bisa? 

GM menjual 3,64 juta mobil di China tahun 2018. Rahasia kesuksesan ini karena GM bermitra dengan perusahaan lokal yang punya ‘kedekatan’ dengan Partai Komunis China, Shanghai Automotive Industry.

Laporan CNN, Februari 2017 menyatakan bahwa China menjadi pasar terbesar penjualan mobil GM. Operating Profit 2016 mencapai $ 12,5 milyar. Meningkat 16% dari tahun sebelumnya. Industri pabrikan AS ini mengalami kebangkrutan 7 tahun sebelumnya, sehingga perlu mendapat “bailout” dari pemerintah federal AS. China telah menyelamatkannya.

GM dan Ford laris manis di China karena mendapatkan perlindungan atau proteksi dari pemerintah. Kebijakan ini dilakukan China untuk membatasi banjirnya produk Eropa di pasar mobil China.

Namun, banyak produk lain AS yang mengalami hambatan di pasar dalam negeri China. Ada sedikitnya tiga hambatan utama dalam kelancaran perdagangan AS-China, yaitu:

1. Otonomi daerah. Menyebabkan tak terawasinya oleh Beijing, perilaku yang tak semestinya terhadap produk AS di berbagai propinsi dan kota besar. Misalnya, pemaksaan transfer teknologi, pencurian hak cipta, pengenaaan tarif, dll.
2. Pengalaman buruk resesi finansial global 2008 yang menyebabkan kekacauan ekonomi sehingga muncul resistensi terhadap produk asing.
3. Kelemahan strategi ekonomi kepemimpinan pusat di tahun 2000 an. Pertumbuhan pesat ekonomi China (10,29%) tahun 2000 an, banyak disumbang oleh perilaku ‘perang dagang’ dengan AS..

Dalam pidatonya Singapura, November 2018, Hank Paulson, Menteri Keuangan AS, mengatakan bahwa:

“17 years after China entered the WTO, China still has not opened its economy to foreign competition in so many areas. It retains joint venture requirements and ownership limits. And it uses technical standards, subsidies, licensing procedures, and regulation as non-tariff barriers to trade and investment. Nearly 20 years after entering the WTO, this is simply unacceptable. It is why the Trump Administration has argued that the WTO system needs to be modernized and changed. And I agree”.

Selanjutnya,

“Meanwhile, Chinese firms are permitted to operate in other countries in ways that foreign firms cannot act in China itself”.

Peraturan dagang WTO memang “mewajibkan” negara berkembang supaya memberikan insentif untuk melakukan transfer teknologi terhadap perusahaannya, yang bekerjasama dengan mitra usaha di negara kurang berkembang. Persoalan muncul ketika Barat merasa keuntungan finansial yang diperoleh, tidak berimbang setelah pemenuhan berbagai persyaratan yang dipersyaratkan. Larry Summers, mantan Menteri Keuangan di era Obama, berpendapat, 

“the reality is that there is no credible calculation that suggests that U.S. GDP would be more than one percent higher even if China had acceded to every American economic request.”

China semestinya bisa belajar dari sejarahnya sendiri. Ketika Tembok China dibangun dan menutup diri dari dunia luar, kemunduran pun terjadi. Dan ketika Deng Xiaoping mulai membukanya, pertumbuhan ekonomi pun bergerak naik. Sudah saatnya mentalitas ‘tertutup’ era kekaisaran yang sudah berlangsung 2.000an tahun mulai diakhiri. Dan mulai terbuka membina jejaring sosio-ekonomi dengan banyak negara lain. Termasuk dengan AS.

Terbukti, laporan Mckinsey Juli 2019 menunjukkan capaian ekonomi China yang berkembang pesat. China menjadi dikenal global sebagai pasar, pemasok dan investor yang penting. Untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan di China, dibutuhkan lingkungan pengusahaan yang nyaman bagi mitra asing.

Anehnya, justru AS (Trump) yang mulai menutup diri dari iklim multilateral menjadi bilateral, bahkan uni-lateral. Maka bisa diduga bahwa kemunduranlah yang akan terjadi di AS.

…

Kesalahan Besar Strategi AS

Ketika Perang Dingin AS – Uni Soviet berlangsung, AS berinisiatif memimpin geopolitik multilateral global dengan membentuk sistem Bretton Wood, Marshall Plan dan NATO. Kini, China justru pemimpin inisiatif multilateral baru, dengan membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan the Belt and Road Initiative (BRI). Keanggotaan terus berkembang. Inggris, Jerman, India dan Vietnam menjadi anggota pendiri AIIB. Dan AS sebagai oposisi. Bahkan cenderung kearah bilateral, dengan mengancam akan keluar PBB.

Defisit Fiskal dan Defisit Perdagangan AS dengan China, tidak disebabkan oleh ketidakadilan China. Melainkan karena tingginya pengeluaran AS yang melebihi pemasukannya. Persoalan domestik tentang strategi makoekonomi. Menurut professor Harvard Marty Feldstein: 

“foreign import barriers and exports subsidies are not the reason for the US trade deficit… the real reason is that Americans are spending more than they produce… blaming others won’t alter that fact.”*

Penerbitan Obligasi atau Treasury Bill terpaksa dilakukan oleh AS untuk meningkatkan kepemilikan Dollar, yang diperoleh dari negara-negara lain. Karena tetap tingginya kekurangan Dollar, terpaksa AS membanjiri pasar dengan melakukan pencetakan Dollar.

Bila keberatan Trump adalah tentang defisit neraca perdagangan antara AS-China, mungkin China akan bersedia memperbaikinya. Masalahnya, untuk mengatasi defisit fiskal dan perdagangan, Trump memilih mengenakan sistem tarif terhadap masuknya barang-barang dari luar negeri, yang dicanangkan Juli 2018. Dan celakanya, Tarif tersebut dikenakan terhadap banyak negara lain, baik kawan maupun lawan. Termasuk EU, Canada, Jepang, Mexico dan tentu saja China. Strategi Tarif ini justru mempersulit diri sendiri. Myron Brilliant, executive vice president dari the US Chamber of Commerce, berkomentar, “Trump may be frustrated with China, but the answer isn’t for US companies to ignore a market with 1.4 billion consumers.”

Sikap Trump semakin mempersulit banyak pihak. Bahkan, Trump mulai menggunakan matauang Dollar AS sebagai senjata untuk mengancam negara lain (weaponization). Isolasi Iran contohnya. Tahun 2012, Standard Cartered bank, Inggris, terkena denda oleh pemerintah AS sebesar US$ 340 juta karena membantu transaksi perdagangan dengan Iran, MENGGUNAKAN matauang US$. Beberapa bank asing juga terkena denda karena terlibat transaksi dengan Iran, Cuba atau Sudan. BNP Paribas SA juga terkena denda $8,9 milyar di tahun 2015. Oleh sebab yang sama. Dilema memegang US$ mulai dirasakan banyak negara lain, serasa “a double-edged sword, cutting the fingers of whoever holds it”. Ini memicu tindakan banyak pihak untuk meninggalkan US$ dalam transaksi perdagangan. 

Untuk mengatasi dilema tersebut, Perancis, Jerman dan Inggris membentuk

Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), sebuah upaya alternatif untuk ‘mensiasati’ perdagangan dengan Iran tanpa menggunakan US$ sehingga tidak terkena sangsi oleh AS. Inisiatif tersebut menjadi modus yang semakin banyak dilakukan negara lain. Bukan hanya karena kekhawatiran atas hukuman dari AS, tapi juga karena mulai turunnya tingkat kepercayaan terhadap stabilitas nilai matauang US$. Akibat berantai dari trust terhadap US$ yang menurun, akan memicu negara lain untuk mengurangi kebutuhan adanya cadangan matauang US$. Kebutuhan permintaan US$ yang semakin kecil, akan menyebabkan turunnya nilai US$. Bila US Dollar tidak lagi dominan sebagai cadangan matauang global, maka institusi finansial AS yang pertama menjadi korban, karena Pendapatan dan Keuntungan mereka diperoleh dari transaksi US$. Menjadi masalah ekonomi AS.

…

Apakah China berwatak ekspansionis?

Mantan Duta Besar AS untuk China, Stapleton Roy mengatakan bahwa dalam konferensi pers bersama Obama pada 25 September 2015, Xi Jinping telah mengajukan proposal tentang Laut China Selatan, dan mendukung penuh kesepakatan dan implementasi dari the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, yang ditandatangani bersama 10 negara Asia Tenggara. Isinya adalah, China tidak berminat (no intention) untuk melakukan militerisasi di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Sayangnya, AS, negara yang berjarak ribuan kilometer dari Spratly, justru yang aktif berpatroli di wilayah tersebut. Provokasi ini memancing China untuk menanggapinya dengan aksi militer di area yang sama. Intinya adalah, Xi Jinping tidak melanggar janji. Dan AS lah yang menolak proposalnya.

Mahbubani menjelaskan bahwa lebih dari 2.000 tahun kekaisaran China menjadi negara terkuat di wilayah Eurasian. Sehingga, bila China memang berwatak militeristik, maka pasti sudah banyak negara taklukannya. Seperti halnya ketika bangsa Eropa menjadi penjajah di berbagai belahan dunia.

Professor Wang Gungwu dari National University of Singapore, kultur bangsa Han adalah petani. Mereka menyebar ke berbagai wilayah China hanya untuk mendapatkan tanah subur untuk pertanian. Bila hanya stepa (padang tandus) atau pegunungan terjal yang ditemui, maka berhentilah pencarian mereka. Pulang. Peperangan atau penaklukan bangsa Han terjadi dalam wilayah China. Menurutnya bangsa yang ekspansif teritorial di wilayah China adalah bangsa Mongol (Genghis Khan, Kublai Khan).

…

Apakah masih mungkin AS berubah sikap terhadap China?

Elite AS banyak yang meyakini bahwa AS akan mengalahkan China karena 5 hal:

1. Telah memenangkan perang melawan Jerman, Jepang, dan Uni Soviet dalam perang dingin.
2. Tak meyakini kekuatan ekonomi komunis China
3. AS mempunyai sumberdaya
4. AS meyakini bahwa secara fundamental sudah mantap secara sosial dan aturan hukum
5. Meyakini bahwa banyak negara di dunia lebih berpihak pada AS

Menurut Mahbubani, keyakinan diatas adalah ilusi belaka, karena:

1. AS sedang berhadapan dengan bangsa berperadaban matang dan terkuat di dunia
2. Kualitas sumberdaya manusia China sekarang sedang sangat tinggi
3. Persaingan global sekarang tidak dalam bentuk fisik, namun kualitas intelektual. Dan belanja China untuk R&D jauh melebihi AS sejak tahun 2000
4. Rakyat AS tidak lagi menentukan nasibnya sendiri
5. Sejak berakhirnya WW2, AS telah kehilangan keteladanan dalam hal disiplin strategis maupun moral.

Dan AS tetap tidak dapat menerima bahwa dirinya bukan lagi nomor 1.

…

Apakah China mesti berubah menjadi demokratis?

Kongres PKC 11 Maret 208 memutuskan untuk tidak lagi membatasi masa jabatan Presiden China. Media Barat, para pengamat China dan elit politiknya pun mulai ribut meresponnya. Kepemimpinan brutal, kemunduran budaya politik, kesewenang-wenangan, pre-modern, menjadi kata-kata ungkapan kekesalan media Barat, menanggapi hasil kongres tersebut. Bahkan para pengamat China dari AS, menyamakan Xi Jinping dengan Mao Zedong yang mengorbankan puluhan juta rakyatnya dalam Revolusi Kebudayaan dan Lompatan Jauh Kedepan. Dan semakin membingungkan, ketika elite politik AS terus meyakini bahwa upaya pendekatan terhadap China akan menyebabkan secara perlahan terjadinya keterbukaan sistem politik dan mengikuti arus utama proses liberalisasi Barat. Barat telah memaksakan ukuran sepatunya, untuk dikenakan oleh bangsa China.

China mempunyai sejarah kultur politik dan tradisi yang panjang. Bahkan sepuluh kali lebih panjang dari usia kemerdekaan AS. Tumbuh dan runtuhnya kekaisaran China telah terjadi berkali-kali, sejak penyatuan China oleh Kaisar Qin Shi Huang di tahun 221 SM. Dan Chaos menjadi pengalaman politik masyarakat yang buruk dan sangat ditakutinya. Pengalaman penderitaan sejak Perang Candu, 1842 hingga terbentuknya RRC, 1949, telah mengajarkan bangsanya untuk cenderung lebih memilih kepemimpinan terpusat yang kuat daripada kompetisi politis yang berpotensi chaos. 

Sejarah panjang dan kultur politik China inilah yang mungkin menjadi alasan Xi Jinping untuk tidak lagi membatasi masa jabatan Presiden. Juga turut memperkuat keputusan tersebut adalah munculnya dua faksi PKC yang dipimpin Bo Xilai dan Zhou Yongkang, yang memicu perpecahan, dan meningkatnya kasus korupsi.

…

Klaim Kebajikan

Menarik pendapat Mahbubani bahwa penyebab kesulitan memperbaiki hubungan China-AS adalah karena adanya konstruksi mental yang kuat dalam alam bawah sadar bangsa AS bahwa mereka memiliki keistimewaan kebajikan yang tidak dimiliki bangsa lain. Lihat saja bagaimana mereka mengukur dirinya seperti disebutkan Stephen Walt, professor Hubungan Internasional Universitas Harvard : ‘empire of liberty,’ a ‘shining city on a hill,’ the ‘last best hope of Earth,’ the ‘leader of the free world,’ atau the ‘indispensable nation”. 

Klaim berlebihan atas karakter bangsa yang istimewa tersebut berimplikasi pada keyakinan bahwa AS telah memberikan kualitas hidup terbaik bagi bangsanya, dibandingkan negara lain. Atau, dengan kata lain,  AS adalah bangsa terbaik di dunia yang sukses dalam mengembangkan kehidupan bangsanya.

Tabel Average Income of an Individual in the Bottom 50% of the Nation or Region

(Sumber: Prof. Danny Quah of the National University of Singapore)

…

Data tersebut menunjukkan bahwa bangsa AS yang berpendapatan di bawah rerata 50%, mengalami penderitaan karena penurunan tajam pendapatannya. Yang tidak dialami oleh negara lain. 

Tabel Ratio of avg. income in the top 1% to avg.  income in the bottom 50%

…

Terlihat bahwa Kesenjangan telah terjadi di banyak negara di dunia. Di China, persentase Kesenjangan naik 4x lipat dari tahun 1980 hingga 2015. Di Asia, naik hampir 2x lipat. Namun angka persentase kesenjangan di AS, adalah 138 di tahun 2010 (bukan 2015). Sungguh luar biasa,

Belum lagi studi dari Princeton University economists, Anne Case and Angus Deaton yang menyatakan betapa menyedihkan masa depan AS:

“compounds over time through family dysfunction, social isolation, addiction, obesity and other pathologies.”

Ray Dalio, seorang pengusaha hedge fund terkemuka di AS, menyatakan bahwa kelompok 60% populasi AS masuk dalam kategori miskin. Bahkan semakin buruk, 25% terendah dari kategori miskin tersebut, selama 10 tahun tetap tidak mampu untuk naik ke tingkat lebih tinggi. Tetap miskin. Dan persentase kenaikan tingkat semakin kecil. Turun dari 23% di tahun 1990, menjadi hanya 14% di tahun 2011. Makin terpuruk.

Ini mematahkan klaim bahwa “America is a society where hard work brings rewards”. Mengapa tidak banyak bangsa AS menyadarinya? Bahkan masih keukeuh menganggap “America is truly an “exceptional” nation in this area”?

Dua profesor dari Princeton University, Martin Gilens dan Benjamin Page, melakukan studi tentang pengaruh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasilnya adalah, elit ekonomi dan kelompok bisnis mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya masyarakat kebanyakan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil atau bahkan tidak punya pengaruh. Kesimpulan selanjutnya adalah, asas mayoritas dalam masyarakat bukanlah pengaruh penting dalam pembuatan kebijakan publik. Plutokrasi sedang terjadi di AS dan demokrasi terancam krisis.

Dan Mahbubani pun sampai pada kesimpulan bahwa: Bila pertandingan dilakukan antara Amerika dan China dengan pilihan Demokrasi yang sehat dan lentur versus sistem Komunis yang kaku dan rigid, maka Amerikalah yang menang. Tapi bila pilihannya adalah antara plutokrasi yang rigid dan kaku dengan sistem meritokrasi yang lentur, maka China lah pemenangnya. 
…

Sikap dunia terhadap perselisihan dagang AS-China

Sebagian besar negara-negara di dunia melihat perang dagang AS-China, yang dimulai dengan mundurnya AS, dibawah Trump, dari Kesepakatan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements), akan memberi dampak buruk bagi mereka. 

Saat mengunjungi China pada September 2019, Angela Merkel mengungkapkan kekhawatirannya,

“we hope that there will be a solution in the trade dispute with the United States since it affects everybody”. 

Demikian pula dengan Perdana Menteri Singapore, Lee Hsien Loong, pada kesempatan Shangri-La Dialogue, May 31, 2019, mengungkapkan keprihatinannya dan berharap bahwa inisiatif AS-China, seperti the Belt and Road Initiative (BRI) dan kerjasama Indo-Pacific, 

“should strengthen existing cooperation arrangements centered on ASEAN… not undermine them, create rival blocs, deepen fault lines or force countries to take sides. They should help bring countries together, rather than split them apart”.

Perselisihan AS-China ternyata tidak menyebabkan dunia untuk terpaksa memilih diantara keduanya. Namun justru memperkuat diri masing-masing dan melanjutkan kerjasama multilateral untuk kepentingan jangka-panjang. Misalnya, the Trans-Pacific Partnership (TPP), yang ditinggalkan AS, tetap melanjutkan diri dengan nama baru the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Negara-negara Afrika justru membentuk African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) pada 30 Mei 2019. Bahkan, kemudian terbentuk kesepakatan perdagangan terbesar (jumlah populasi dan total GDP) yang beranggotakan 10 negara ASEAN, Australia, China, Jepang, Selandia Baru dan Korea di tahun 2020. Yaitu the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). India akan bergabung belakangan. 

Ini adalah kegagalan Gedung Putih di era Trump, yang mencoba ‘menyerang’ China. Yang ternyata justru berakibat buruk bagi AS. Tidak hanya terpisah dari China, namun juga tertinggal dari kesempatan pertumbuhan ekonomi bersama 15 negara RCEP.

…

Kesimpulan Mahbubani

Mahbubani menganggap adanya paradox dalam hubungan China-AS. Yaitu, perselisihan yang tak terhindarkan, namun sekaligus juga potensi untuk bisa dihindarinya perselisihan China-AS.

Yang menarik dari kesimpulan adalah bahwa ketika China bermaksud untuk meningkatkan kualitas peradabannya, teriring sikap di dalamnya tidak adanya niatan untuk ekspansi atau menyebarkan ideologi komunisnya. China akan berkembang dan merambah ke negara lain dengan sendirinya, selaras dengan tumbuhnya komunitas perdagangan antar negara dan kerjasama luar negeri, serta meningkatnya ekonomi domestik. Di sisi lain, AS selalu beranggapan bahwa China adalah ancaman yang memungkinkan runtuhnya AS, yang selama ini dirasakannya sebagai negara adidaya, serta penguasa dunia, dalam kekuatan pertahanan dan ekonominya.

Keputusan geopolitis, sangat dipengaruhi para personal di dalamnya, yang terus berganti, baik China maupung AS. Meskipun secara teori, kepentingan nasional yang menjadi agenda utama, namun dalam prakteknya personalitas sangat menentukan hasilnya. 

Richard Nixon dan Henry Kissinger, serta Mao Zedong dan Zhou Enlai menjadi penentu kesepakatan kerjasama yang baik antara China-AS di era 1970an. Demikian pula dengan George H. W. Bush dan Deng Xiaoping setelah berlalunya peristiwa Tiananmen, 1989. Namun, hubungan menjadi sedikit renggang di era George W. Bush dan Hu Jintao. Juga tidak harmonis ketika Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, 2009-2012. Dan semakin buruk hubungan kedua negara ketika Wakil Presiden Mike Pence, di masa pemerintahan Trump, memberikan pidato yang menyerang China, 4 Oktober 2018. 

Menurut Mahbubani, itu adalah sebuah Pidato yang tak mungkin disampaikan oleh elit Washington di era sebelumnya. Wakil presiden semestinya lebih tenang dan hati-hati. Ternyata Pidato sejenis justru diulang oleh Wakil Presiden Mike Pence pada tanggal  24 Oktober 2019,

“… many of Beijing’s policies most harmful to America’s interests and values, from China’s debt diplomacy and military expansionism; its repression of people of faith; construction of a surveillance state; and, of course, to China’s arsenal of policies inconsistent with free and fair trade, including tariffs, quotas, currency manipulation, forced technology transfer, and industrial subsidies”.

Pemerintah China juga membuat masalah yang tidak perlu terjadi. Dalam paspornya, China menambahkan gambar batas wilayah negaranya dengan tambahan wilayah yang menjorok ke laut China Selatan hingga perairan Natuna, dengan batas sembilan garis putus-putus (Nine-Dash Line). Indonesia telah melakukan protes. Hal ini juga memancing munculnya sikap keras Presiden George H. W. Bush, untuk turut mendukung kebijakan menjual senjata ke Taiwan.

Mahbubani meyakini bahwa mithos Yellow-peril telah mengendap lama dalam bawah-sadar bangsa AS. Alam bawah sadar ini sering kali muncul dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang melibatkan bangsa Asia. China khususnya. Mengalahkan rasional. Napoleon pernah mengingatkan, “Let China sleep; when she awakes she will shake the world”. Sejarah kekuasaan Mongol sangat mengganggu bawah sadar mereka. 

Bangsa Barat cenderung bersikap hitam-putih atau benar-salah. Bangsa China bisa menganggap hitam dan putih adalah benar. Ada kesaling-tergantungan antara keduanya. Komposisi yang saling melengkapi.

Memahami adanya dua pandangan berbeda tersebut, Mahbubani menyajikan lima hal fundamental yang Tidak Kontradiktif antara China-AS:

1. AS dan China mempunyai kepentingan nasional yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya
2. AS dan China perlu untuk memperlambat kecepatan Perubahan Iklim
3. Tantangan nyata kedepan bagi AS dan China adalah keberhasilan serta kemampuan daya saing ekonomi dan masyarakatnya
4. Tidak ada benturan peradaban AS-China seperti dituliskan Samuel Huntington dalam artikelnya di Foreign Affairs, “The Clash of Civilizations?”.
5. Dunia ini adalah tempat yang aman untuk perbedaan bagi AS-China

Akhirnya, satu hal yang bisa dianggap sebagai Kontradiksi mendasar antara AS dan Cina adalah nilai politik (political values).

• Bangsa AS memegang prinsip kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragama. Dan meyakini bahwa setiap manusia berhak atas hak asasi manusia yang sama.
• Bangsa Cina percaya bahwa kebutuhan sosial dan keharmonisan sosial lebih penting daripada kebutuhan dan hak individu. Untuk itu perlu dicegah terjadinya kekacauan sosial.

Singkatnya, Amerika dan China jelas percaya pada dua perangkat nilai politik yang berbeda. Namun, kontradiksi mendasar hanya akan muncul bila China mencoba mengekspor nilainya ke Amerika. Dan sebaliknya, bila Amerika mencoba mengekspor nilainya ke China.

Mahbubani mengalihkan hal kontradiktif bagi keduanya dengan menciptakan musuh bersama, yaitu Terorisme yang disponsori kelompok Islam Radikal. Ini sebuah lompatan kesimpulan yang sepertinya membutuhkan studi khusus lebih dahulu. Bahwa Amerika dan China masing-masing mengalami gangguan oleh kelompok radikal Islam memang benar adanya, seperti dituliskan dalam bab akhir buku ini, namun penyebab dasar dan pihak-pihak yang terlibat bisa jadi berbeda atau bahkan tidak berhubungan sama sekali. Perlu pembahasan khusus karenanya.

At the end of the day, this is what the six billion people of the rest of the world expect America and China to do: to focus on saving the planet and improving the living conditions of humanity, including those of their own peoples. The final question will therefore not be whether America or China has won. It will be whether humanity has won.

…

Rekomendasi

Buku yang bagus sekali untuk lebih memahami kultur politik China. Individualisme dan demokrasi, yang selalu diunggulkan dalam kultur Barat, bukanlah satu-satunya acuan yang tepat untuk menilai keunggulan peradaban suatu bangsa.

…

Tautan

Perubahan respon Indonesia terhadap klaim Nine Dash-Lines Tiongkok yang melewati perairan Natuna

Indonesia protested China passports

The American Dream Is Alive in China, Palladium Magazine, 11 Oktober 2019.