Sabtu malam itu, 31 Agustus 2025, mendapat kesempatan yang membahagiakan, bisa turut menikmati persembahan teater Titimangsa yang ke-88 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Nonton bersama istri, Budhe dan keponakan berdua. Maturnuwuntiketnya pakdhe.
Lama sudah tak menikmati teater, sejak penampilan Butet Kertaredjasa di tempat yang sama, beberapa tahun lalu.
“Bunga Penutup Abad” (BPA) sudah pernah ditampilkan tujuh tahun lalu oleh sutradara handal yang sama, Wawan Sofwan.
Menurut sang sutradara, penampilan kali ini sudah ada kebaruan naskah, dengan harapan memperkuat struktur dramatiknya. Hal ini disampaikannya dalam buku pengantar yang dibagikan kepada penonton sebelum penampilan dimulai.
Penampilan BPA 29-31 Agustus 2025 yang lalu disajikan oleh teater Titimangsa dengan Happy Salma sebagai Produser, serta dukungan banyak pihak, termasuk Bakti Budaya Djarum Foundation.
BPA sejatinya adalah alih wahana refleksi sosial-politik di masa kolonial dari tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer, yang dimulai dari Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1981), Jejak Langkah (1985) hingga yang terakhir Rumah Kaca (1988).
Para pemain
Nyai Ontosoroh dan Annelies
Reza Rahardian sebagai Minke
Happy Salma sebagai Nyai Ontosoroh
Chelsea Islan sebagai Annelies
Andrew Trigg sebagai Jean Marais
Sajani Arifin sebagai May Marais
..
Tata Panggung
Begitu layar dibuka, terlihatlah tata panggung yang menarik. Panggung Putar yang dibagi menjadi empat ruang. Ruang Tamu dengan 2 meja dan 5 kursi, Kamar Tidur dengan tempat tidur, 1 meja kecil dan 1 kursi, Beranda dengan satu tempat duduk dan Studio Lukis Marais dengan lukisan wajah Annelies terpasang di kuda-kuda. Perubahan setting panggung dapat dilakukan memutarnya secara manual dengan mudah dan cepat.
Cahaya sangat cukup menerangi panggung dan lampu sorot dari atas juga tepat mengenai obyek. Indah.
Kostum semua pemain sangat indah mewakili jamannya. Kebaya Nyi Ontosoroh dan Annelies, beskap dan kain Minke, juga gaun putih Annelies sangat indah dan nyaman dilihat.
Sound system bagus dan clear terdengar. Sempat terdengar satu kata tersendat dan diulang oleh Happy Salma. Sangat minor dan bisa dimaklumi, karena panjangnya dialog dengan intonasi tinggi dan cepat, antara Nyai Ontosoroh dan Minke.
Musik indah. Suara biola jelas terdengar. Bagiku, akan lebih dramatik bila permainan musik terlihat live di panggung sebelah.
Pemeran
Minke dan Annelies
Bagi kami yang awam dalam seni teater, rasanya semua pemain sangat fasih diatas panggung. Kualitas prima. Gerak, gestur serta penguasaan panggung mereka, sangat enak dinikmati. Tak terlihat sedikitpun ada kecanggungan. Bahkan penampilan si gadis kecil, Sajani Arifin sebagai May Marais terlihat luwes gerak-geriknya danpercaya diri dengan ucapan yang lantang. Kerenn …
Dari dialog Minke dan Nyai Ontosoroh, terlihat jelas wajah dan gesture mereka menyajikan kegundahan atas kabar buruk Annelies via surat, yang dibacakan Minke. Kemarahan Nyai Ontosoroh pun disajikan dengan bagus sekali oleh Happy Salma saat berdialog tentang hilangnya semua hak yang dimilikinya, karena tidak diakui perkawinan dirinya oleh hukum kolonial. Hukum rasis kolonial.
Sinopsis
Berikut ini adalah Sinopsis yang disajikan dalam Buku Pengantar.
Bunga Penutup Abad berkisah mengenai kehidupan Nyai Ontosoroh dan Minke setelah kepergian Annelies ke Belanda. Nyai Ontosoroh yang khawatir mengenai keadaan Annelies, mengutus seorang pegawainya untuk menemani ke mana pun Annelies pergi bernama Robert Jan Dapperste atau Panji Darman. Kehidupan Annelies sejak berangkat dari Pelabuhan Surabaya dikabarkan oleh Panji Darman melalui surat-suratnya yang dikirimkan pada Minke dan Nyai Ontosoroh.
Minke selalu membacakan surat-surat itu pada Nyai Ontosoroh. Surat demi surat membuka sebuah pintu nostalgia antara mereka bertiga. Seperti ketika pertama kali Minke berkenalan dengan Annelies dan Nyai Ontosoroh, bagaimana Nyai Ontosoroh digugat oleh anak tirinya sampai akhirnya Annelies harus dibawa pergi ke Belanda berdasarkan keputusan pengadilan putih Hindia Belanda. Terpisah jarak dengan Annelies, Minke dan Nyai Ontosoroh menemukan arti dari perlawanan yang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.
Catatan
Bagi pembaca tetralogi Bumi Manusia, sangat diuntungkan. Bisa lebih mudah mengikuti jalannya cerita BPA. Serasa refreshing, membaca ulang situasi kekejaman kolonialisme Belanda. Bagi yang belum membacanya, kemungkinan akan lebih sulit mencerna pesan dari cerita.
Berbeda dengan teater Koma atau teaternya Butek K., alih wahana tetralogi Bumi Manusia dalam BPA ini disajikan dengan serius, tanpa jeda. Dan minim tawa. Sehingga tak terlihat komunikasi panggung dan penonton. Sedikit melelahkan. Untungnya, para pemain adalah para jagoan panggung di negeri ini. Enak dinikmati hingga akhir pementasan.
Semoga Jakarta menjadi tempat yang bersahabat untuk tampilnya para seniman panggung teater dan cukup terjangkau bagi masyarakat luas untuk bisa menikmatinya.
It is less dramatic but equally destructive. Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders. (Levitsky dan Ziblatt, 2018)
Buku ini menjadi tenar di tahun 2020, ketika beredar foto Anies Baswedan, yang kemudian menjadi Kandidat Presiden RI, yang sedang membacanya. Sebuah upaya sindiran halus terhadap pemerintahan Jokowi saat itu. Menjadi buku rujukan bagi para mahasiswa kritis.
Sejarah runtuhnya Demokrasi di berbagai negara di dunia menunjukkan perubahan modus. Bila Chili, Venezuela, Mesir, Turki, Thailand, Filipina pernah mengalami kudeta militer, maka di abad 21 ini tak lagi banyak alih kekuasaan kepemimpinan nasional diwarnai korban jiwa atau kudeta bersenjata. Namun esensinya tetap tidak berubah, yaitu perebutan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak demokratis.
Tak lagi muncul kudeta militer, atau kediktatoran brutal. Namun Demokrasi tetap bisa runtuh walaupun konstitusi yang diharapkan sebagai pengaman demokrasi telah tersedia. Bahkan lembaga-lembaga negara yang diperlukan keberadaannya dalam negara demokratis (trias politika) untuk Check and Balances seperti Dewan Perwakilan/Senat (legislatif) dan lembaga Hukum (yudikatif), masih berkegiatan. Proses-proses demokratis pun seperti Pemilihan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, tetap dilaksanakan. Dan masyarakat pun juga turut memilih dalam Pemilu. Kudeta ternyata bisa terjadi dengan “legal”.
Citra yang ingin dibangun oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya adalah “legal” atau tidak melanggar aturan. Seolah disetujui oleh Legislatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum.
Bahkan AS yang dikenal sebagai negara demokratis adidaya, dengan bekal Konstitusi yang dirasakan bangsanya sudah sempurna, bebas merdeka dan setara, kelas menengah tersukses dalam sejarah, GDP tertinggi dengan pendidikan berkualitas terbaik, serta memiliki sektor privat yang sangat besar; tetap saja bisa mengalami keruntuhan demokrasi. Donald Trump telah meruntuhkannya di tahun 2016.
Kemenangan mengejutkan Donald Trump bukan hanya dipicu oleh kekecewaan publik terhadap pemerintah sebelumnya, melainkan juga karena kegagalan Partai Republik AS mencegah terpilihnya demagog ekstremis menjadi Calon Presiden.
…
Sejarah Alih Kuasa Sejarah kelam kudeta militer pernah terjadi di Santiago, Chile. Tanggal 11 September 1973, pesawat pembom Hawker Hunter buatan Inggris telah menjatuhkan bom di atas istana kepresidenan megah La Moneda. Di tengah kota Santiago. Istana terbakar. Presiden Salvador Allende yang sudah memerintah selama 3 tahun, terkurung di dalamnya. Tewas. Kudeta bersenjata terjadi. Dan runtuhlah demokrasi Chile oleh Jendral Augusto Pinochet.
Adolf Hitler, mulai dikenal dunia sejak melakukan makar di Bavaria, Munich, 8-9 November 1923. Melibatkan 2.000 massa Nazi dan menelan korban tewas 16 Nazi dan 4 aparat keamanan. Kudeta oleh partai Nazi yang dikenal sebagai Beer Hall Putsch atau Munich Putsch. Gagal. Hitler mendekam 9 bulan dipenjara. Dan kisah tersebut ditulisnya sendiri dalam buku Mein Kampf.
Demokrasi di Argentina, Brasil, Dominika, Ghana, Yunani, Guatemala, Nigeria, Uruguay, Peru, Pakistan, Turkey dan Thailand, runtuh dengan cara yang sama. Kudeta. Yang terakhir adalah Presiden Mesir Mohamed Morsi (2013) dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra (2014).
Modus perebutan kekuasaan telah berubah. Dan runtuhnya Demokrasi terjadi dengan cara yang berbeda. Para perusak demokrasi tersebut justru menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri, secara perlahan, halus, bahkan “legal”, untuk meruntuhkannya. Rakyat tak serta-merta menyadari apa yang terjadi. Erosi demokrasi itu hampir tak terasa bagi banyak orang. Bucin, bahasa gaul anak muda jaman now, telah melenakannya.
Dan karena tidak terasa dengan jelas, adanya tindak penguasa authoritarian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, maka kesadaran publik pun tak terusik. Oleh karenanya, bagi mereka yang terus mencela tindakan pemerintah akan dianggap sebagai berlebihan.
Timbul kebingungan publik. Mulai muncul kritik sosial masyarakat terhadap perilaku pemerintah. Dan intimidasi melalui kebijakan pajak serta tindak hukum lainnya pun mulai diberlakukan. Keras terhadap mereka yang terus mengkritisi pemerintah. Kekuasaan pun bukan lagi demi Keadilan dan Kemakmuran. Namun demi penaklukan oposan. Penyanderaan kebebasan dilakukan.
Beberapa pemimpin terpilih lainnya juga telah membajak lembaga-lembaga demokrasi dengan cara baru tersebut. Terjadi di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina.
…
Uji Potensi Autokrat
Berbekal pengalaman runtuhnya Demokrasi di berbagai negara tersebut, AS memberlakukan Uji Litmus. Sebuah sistem alat uji untuk mengidentifikasi potensi seorang kandidat pemimpin untuk menjadi autokrat bila berkuasa.
Uji Litmus ini menjadi bekal bagi para pejabat politisi atau pimpinan partai untuk mencegah dan tidak memberi kesempatan atau merekomendasikan mereka yang berpotensi menjadi autokrat, bila berada di posisi strategis atau pimpinan. Kesalahan perhitungan dalam merekomendasikan jabatan, bisa menyebabkan demokrasi dalam posisi kritis.
Mengingat bahwa negara yang dianggap demokratis pun bisa terpeleset, maka ada dua ujian yang perlu dilakukan:
Apakah pemimpin politik, dan terutama partai politik, telah bekerja untuk mencegah para demagog meraih kekuasaan? Salah satunya dengan Uji Litmus diatas.
Akankah si pemimpin autokratik membajak lembaga-lembaga demokrasi, ataukah sebaliknya dibatasi aktivitas kekuasaannya oleh lembaga-lembaga itu?
Lembaga pemerintah saja tak cukup untuk dapat mengendalikan autokrat terpilih. Konstitusi mesti dijaga keberlangsungannya oleh partai politik dan organisasi massa, juga oleh norma-norma demokratik. Tanpa norma-norma kuat, Check and Balances konstitusional tidak akan mampu menjadi benteng demokrasi. Lembaga-lembaga negara menjadi senjata politik, digunakan oleh penguasa, otokrat terpilih, untuk menghantam para oposan.
Begitulah cara autokrat terpilih membajak demokrasi, menjadikan pengadilan dan badan netral lainnya sebagai “senjata”, menguasai atau mengintimidasi media dan sektor swasta, serta mengubah aturan politik agar keseimbangan kekuatan berubah merugikan lawan.
Paradoks tragis jalan menuju kerusakan Demokrasi adalah melalui Pemilu. Para demagog pembunuh demokrasi tersebut menggunakan lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri, secara pelan-pelan, halus, bahkan legal.
…
Modus Legal
Fenomena di dunia menunjukkan bahwa modus penghancuran Demokrasi, setelah era Kudeta Bersenjata, dilakukan oleh penguasa baru yang berperilaku demokratis pada awal kekuasaannya. Sukses menarik simpatisan. Dan kemudian berubah menjadi authoritarian untuk melanggengkan kekuasaannya.
Ironisnya, penguasa otokrat berwajah populis tersebut justru mendapatkan kekuasaan atas rekomendasi penguasa demokratis yang menjabat sebelumnya.
Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, Getúlio Vargas di Brazil, Alberto Fujimori di Peru dan Hugo Chávez di Venezuela, meraih kekuasaan dengan jalan yang sama: rekomendasi dari incumbent, melalui pemilihan umum atau persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa.
Di setiap contoh diatas, para elite politik penguasa percaya akan mampu mengelola siapapun yang diundang masuk ke dalam kekuasaan. Namun, rencana bisa menjadi senjata makan tuan. Dan kesalahan perhitungan bisa menyebabkan kekeliruan fatal. Menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat.
Hitler mendekam di penjara selama sembilan bulan (Mein Kampf), karena gagal dalam kudeta bersenjata pada tahun 1923, menjadi populer dan memiliki cukup banyak pengikut. Kebuntuan parlemen dalam memilih Kanselir, berujung pada kesepakatan legal untuk membuat ‘undangan’ kepada Hitler untuk memasuki kekuasaan di Jerman sebagai Kepala Pemerintahan, Kanselir, 1933. Rasa percaya diri berlebihan para elit politik bahwa akan mampu mengendalikan Adolf Hitler, berujung pada runtuhnya Demokrasi di Jerman.
Sejarah yang sama terjadi dengan munculnya Chavez sebagai Presiden Venezuela. Dibukakan pintu istana oleh Presiden sebelumnya, Caldera. Senjata makan tuan. Tanggal 6 Desember 1998, Chavez memenangkan pemilihan presiden.
Hugo Chávez di Venezuela yang terpilih 1998. Populis saat awal pemerintahannya. Kemudian berubah menjadi authoritarian di tahun 2003, setelah selamat upaya kudeta militer 2002. Semakin represif di tahun 2006 ketika memaksakan untuk tetap duduk di kursi kekuasaan melewati masa jabatan yang ditetapkan peraturan yang sah. Kekuasaan berlanjut hingga terpilih kembali tahun 2012. Sakit dan wafat tahun 2013. Digantikan oleh Nicolás Maduro dengan proses pemilihan abal-abal. Free but not fair. Media dan mesin pemenangan Maduro, dikuasai dan digunakan oleh penguasa. Para pemimpin oposisi dipenjarakan. Runtuh sudah demokrasi di Venezuela. Dan selanjutnya dikenal sebagai negara autokrasi.
Di Italia awal 1920-an, tatanan liberal lama sedang ambruk di tengah pemogokan dan keresahan sosial. Kegagalan partai-partai tradisional membentuk mayoritas parlementer yang solid membuat perdana menteri tua yang telah menjabat lima kali, Giovanni Giolitti, putus asa, dan dia mengabaikan para penasihatnya lalu mengadakan pemilu lebih awal pada Mei 1921. Dengan niat memanfaatkan daya tarik massa Fasis, Giolitti memutuskan untuk menawarkan tempat kepada gerakan baru Mussolini di “blok borjuis” Nasionalis, Fasis, dan Liberal-nya.
Strategi itu gagal, blok borjuis meraih di bawah 20 persen suara, sehingga Giolitti mengundurkan diri. Namun posisi Mussolini membuat kelompoknya mendapat legitimasi sehingga bisa menanjak dalam politik.
Meski ketiganya amat berbeda, namun Hitler, Mussolini, dan Chávez menempuh jalan menuju kekuasaan yang sama. Mereka semua adalah orang luar yang mahir merebut perhatian publik, tapi semuanya meraih kekuasaan karena para tokoh politik mengabaikan tanda-tanda peringatan, sehingga menyerahkan kekuasaan kepada mereka (Hitler dan Mussolini) atau membuka pintu untuk mereka (Chávez).
Pengalihan tanggungjawab politis oleh pemimpin yang sedang berkuasa sering menandai langkah pertama suatu negara menuju otoriterianisme.
Bila pemimpin karismatik yang dipersepsikan sebagai Orang Baik tersebut muncul, dan elit politik atau partai politik besar tak cukup punya figur kandidat Pemimpin Pemerintahan, maka bisa tergoda untuk mengundangnya memasuki kekuasaan. Dan kesepakatan yang terjadi, bisa berubah merugikan bagi pengundang, karena Orang Baik yang cukup punya dukungan, menjadi calon peraih kekuasaan yang sah. …
Menumbangkan Demokrasi
Erosi demokrasi terjadi selangkah demi selangkah, kadang amat kecil langkahnya. Tiap langkah kecil tampak tak penting, tak ada yang kelihatan benar-benar mengancam demokrasi.
Langkah pemerintah menumbangkan demokrasi memang sering berkesan legal: disetujui parlemen atau dianggap konstitusional oleh mahkamah agung. Banyak yang diterapkan dengan dalih demi satu tujuan publik yang sah, bahkan terpuji, seperti melawan korupsi, “membersihkan” pemilu, memperbaiki mutu demokrasi, atau meningkatkan keamanan nasional.
Bila lembaga-lembaga itu dikendalikan oleh mereka yang setia kepada pemerintah otoritarian, tentu mereka dapat melindungi pemerintah dari penyelidikan dan penuntutan pidana yang dapat menggulingkannya. Presiden menjadi bisa melanggar hukum, mengancam hak rakyat, bahkan melanggar konstitusi tanpa harus khawatir semua itu akan diselidiki atau dikecam.
The Authoritarian Report Card After One Year
Referees: Aparat Penegak Hukum
Dengan aparat penegak hukum yang sudah dikuasai, pemerintah bisa bebas bertindak, tanpa dihalangi. Bagaikan membekali senjata yang kuat, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menegakkan hukum secara tebang-pilih. Menghukum lawan sambil melindungi kawan. Aparat pajak bisa digunakan untuk mengincar politikus, bisnis, atau saluran media rival. Polisi bisa membubarkan unjuk rasa oposisi sambil membiarkan tindak kekerasan oleh pendukung pemerintah. Badan intelijen bisa digunakan untuk memata-matai pengkritik dan mencari bahan untuk pemerasan.
Modus untuk mengamankan kekuasaannya dengan topeng Demokrasi, pemerintahan Peron di Argentina, Rafael Correa di Ekuador, Orbán, di Hungaria, Chávez di Venezuela dan Fujimori di Peru, adalah menguasai lembaga hukum dan aparatnya. Yang digunakan sebagai perisai untuk berlindung dari tantangan konstitusional dan sebagai senjata kuat dan “legal”, untuk memukul para oposan dan meminggirkan media.
Para pemain yang tak bisa dibeli mesti dilemahkan dengan cara lain. Diktator gaya lama sering memenjarakan, mengasingkan, atau bahkan membunuh lawannya, sementara autokrat zaman sekarang cenderung menyembunyikan tindakan represif di balik kedok legalitas. Itulah sebabnya menguasai lembaga hukum menjadi penting.
Terakhir, autokrat hasil pemilu sering mencoba membungkam tokoh-tokoh budaya-seniman, intelektual, bintang pop, atlet, yang ketenaran atau posisi moralnya membuat mereka jadi ancaman potensial.
Namun biasanya pemerintah lebih suka merangkul tokoh budaya terkenal atau mencapai kesepakatan bersama dengan mereka, membiarkan mereka melanjutkan pekerjaan asalkan tidak ikut-ikut berpolitik.
Pembungkaman tersamar terhadap suara-suara ‘miring’, baik dengan dengan kooptasi atau ancaman, akan berpengaruh buruk bagi oposisi. Ketika pebisnis besar dipenjara atau dijatuhkan secara ekonomi, seperti kasus Khodorkovsky di Rusia, pengusaha lain akan merasa lebih bijak untuk tidak terlibat politik sama sekali.
Dan ketika politikus oposisi ditahan atau diasingkan, seperti di Venezuela, politikus lain memutuskan untuk menyerah dan pensiun. Banyak pembangkang memutuskan untuk tetap di rumah ketimbang masuk politik, dan yang masih aktif jadi patah semangat. Itulah yang dituju pemerintah. Kalau para pemain utama oposisi, media, dan bisnis dibeli atau dipinggirkan, oposisi gembos. Pemerintah “menang” tanpa harus melanggar aturan.
Namun untuk memperkokoh kekuasaan, pemerintah mesti berbuat lebih banyak, pemerintah mesti mengubah aturan permainan juga. Tokoh otoriter yang ingin melakukan konsolidasi kekuasaan sering mengubah konstitusi, sistem pemilihan umum, dan lembaga-lembaga lain agar melemahkan atau memberatkan oposisi, membuat arena menjadi merugikan lawan.
Perubahan itu sering dilaksanakan dengan alasan demi kepentingan umum, padahal sebenarnya menguntungkan petahana. Dan karena melibatkan perubahan legal atau bahkan konstitusional, perubahan sistem bisa memungkinkan autokrat unggul selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Melalui aparat penegak hukum (APH), yang berperan sebagai wasit, dan dikuasai oleh pemerintah, akan bisa mengubah aturan permainan, sehingga mampu memenangkan pemilu. Karena langkah-langkah itu dilaksanakan sedikit demi sedikit dan dengan terkesan legal, pergeseran ke otoritarianisme tak selalu membuat alarm berbunyi. Warga sering terlambat menyadari bahwa demokrasi sedang dipreteli-bahkan bila itu terjadi di depan mata mereka.
…
Krisis
Salah satu ironi besar terkait bagaimana demokrasi mati adalah bahwa pembelaan terhadap demokrasi itu sendiri sering dijadikan alasan untuk menumbangkannya. Para calon autokrat sering menggunakan krisis ekonomi, bencana alam, dan terutama ancaman keamanan-perang, perlawanan bersenjata, atau serangan teroris-untuk membenarkan langkah-langkah antidemokrasi.
Krisis sulit diprediksi, namun jelas konsekuensi politiknya. Krisis sangat membantu konsentrasi dan, bahkan seringkali menjadi pemicu penyalahgunaan kekuasaan.
Perang dan serangan teroris di AS menyebabkan tingginya dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah peristiwa 11 September 2001, Presiden George W. Bush mendapat kenaikan angka dukungan dari 53% menjadi 90%, angka tertinggi yang pernah dicatat lembaga jajak pendapat Gallup. (Rekor tertinggi sebelumnya-89 persen-telah dicapai ayah George W. Bush, George H.W. Bush, sesudah Perang Teluk Persia 1991.) Karena hanya sedikit politikus yang bersedia menantang presiden dengan dukungan 90 persen ditengah krisis keamanan nasional, maka presiden jadi tak terhalang. USA PATRIOT Act, yang ditandatangani oleh George W. Bush pada Oktober 2001, tak bakal disahkan andai serangan 11 September tak terjadi pada bulan sebelumnya.
Rakyat juga lebih mungkin menoleransi, bahkan mendukung cara-cara otoriter selama krisis keamanan, terutama bila mereka mengkhawatirkan keselamatan sendiri. Bahkan sesudah 9/11, penelitian menunjukkan 55% bangsa Amerika Serikat mengaku bahwa beberapa kebebasan sipil perlu dibatasi untuk melawan terorisme.
Demikian juga, penahanan orang-orang Jepang-Amerika oleh pemerintah Roosevelt kiranya tak terpikirkan tanpa adanya rasa takut masyarakat akibat serangan ke Pearl Harbor. Survey juga menunjukkan bahwa sesudah Pearl Harbor, 60% lebih bangsa Amerika mendukung pengusiran orang-orang Jepang-Amerika dari Amerika Serikat, dan setahun kemudian, penahanan orang-orang Jepang-Amerika masih mendapat dukungan masyarakat cukup besar.
Sebagian besar konstitusi memperbolehkan perluasan kekuasaan eksekutif selama krisis. Alhasil, presiden yang terpilih secara demokratis pun bisa mengonsentrasikan kekuasaan dan mengancam kebebasan sipil selama perang. Di tangan calon pemimpin otoriter, kekuasaan terkonsentrasi itu jauh lebih berbahaya. Bagi demagog yang merasa terkepung kritik dan terikat lembaga-lembaga demokrasi, kondisi krisis bisa membuka jendela kesempatan untuk membungkam kritik dan melemahkan pesaing. Memang, autokrat terpilih sering butuh krisis, ancaman dari luar yang menawarkan kesempatan bagi mereka untuk membebaskan diri dengan cepat dan sering kali “legal”.
Kombinasi calon Pemimpin Otoriter dan Krisis Besar bisa mematikan bagi demokrasi. Beberapa pemimpin mulai menjabat setelah menghadapi krisis.
Bahkan Pemimpin lain, justru menciptakan krisis. Baik krisis nyata atau bukan, para calon pemimpin otoriter siap memanfaatkan krisis untuk membenarkan perebutan kekuasaan.
Bagi demagog yang dikungkung batas-batas konstitusional, krisis merupakan kesempatan untuk mulai membongkar pengawasan dan perimbangan dalam politik demokrasi yang merepotkan dan kadang mengancam. Krisis memperkenankan autokrat memperluas ruang gerak untuk bermanuver dan melindungi diri dari musuh. Lalu: apakah lembaga-lembaga demokrasi bisa semudah itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya?
…
Pagar Demokrasi
Survei tahun 1999 menunjukkan bahwa 85% bangsa Amerika Serikat meyakini bahwa Konstitusi AS adalah alasan utama “Amerika telah sukses selama abad ini” dan berhasil menjaga demokrasi.
Namun sejatinya, konstitusi yang dirancang dengan baik pun kadang gagal menjaga Demokrasi.
Konstitusi Weimar 1919, Jerman, dirancang oleh beberapa pemikir hukum terhebat di negara itu. Namun, ambruk dengan cepat sesudah Adolf Hitler meraih kekuasaan pada 1933.
Pengalaman Amerika Latin pascakolonial. Banyak republik yang baru merdeka, menulis konstitusi yang hampir mirip Konstitusi AS. Namun hampir semua republik muda di kawasan itu terjerumus perang saudara dan kediktatoran.
Argentina amat mirip dengan Konstitusi AS: dua pertiga teksnya diambil langsung dari Konstitusi AS. Namun, tatanan konstitusional itu tak bisa mencegah pemilu curang pada akhir abad ke-19, kudeta militer pada 1930 dan 1943, dan juga otokrasi populis Perón.
Filipina telah dijabarkan sebagai “salinan persis Konstitusi AS.” Konstitusi yang ditulis di bawah pengawasan kolonial AS dan disetujui Kongres AS itu “menyediakan contoh khas demokrasi liberal”, dengan pemisahan kekuasaan, pengakuan atas hak asasi manusia, dan pembatasan masa jabatan presiden dua kali. Namun Presiden Ferdinand Marcos, yang tidak mau turun sesudah masa jabatan keduanya berakhir, menghapuskan ketentuan itu dengan mudah sesudah mengumumkan berlakunya hukum perang pada 1972.
Bahkan konstitusi yang dirumuskan dengan baik pun, tidak dengan sendirinya dapat menjamin tegaknya demokrasi.
Memang, konstitusi selalu tidak lengkap. Sebagaimana halnya perangkat peraturan lainnya, konstitusi memiliki kesenjangan dan ambiguitas tak terbilang. Tidak ada petunjuk pelaksanaan yang bisa mengantisipasi semua keadaan yang mungkin terjadi. Aturan-aturan konstitusional juga selalu punya banyak penafsiran, sehingga memungkinkan untuk digunakan dengan cara-cara yang tak terduga oleh para penciptanya.
Karena ada kesenjangan dan ambiguitas di dalam semua sistem hukum, maka tak bisa hanya mengandalkan pada konstitusi saja untuk menjaga demokrasi dari para calon pemimpin otoriter. …
Aturan tak tertulis
Pengalaman AS menunjukkan bahwa Demokrasi akan bekerja baik dan bisa bertahan lama bila tersedia penguatan konstitusi melalui norma-norma demokratik tak tertulis.
Aturan-aturan tak tertulis tersebut, ada di mana-mana dalam perpolitikan Amerika, mulai dari cara kerja Senat dan Electoral College hingga format konferensi pers Presiden. Namun, ada dua norma yang menonjol serta fundamental demi berfungsinya demokrasi, yaitu:
saling toleransi (mutual toleration) atau pemahaman bahwa partai-partai yang bersaing menerima lawannya sebagai rival sah; dan
sikap menahan diri secara kelembagaan (institutional forbearance) untuk tidak menggunakan hak khusus kelembagaannya.
Dua norma itu mendasari demokrasi Amerika Serikat hampir selama abad ke-20. Para pemimpin kedua partai besar bisa menerima sesamanya sebagai kompetitor dan menolak godaan untuk menggunakan hak pengendalian atas lembaga pemerintah untuk kepentingan partisan sebesar-besarnya. Aturan atau norma itu berperan sebagai pagar lembut demokrasi, mencegah persaingan politik harian merosot menjadi konflik tanpa aturan.
Norma tidak cukup hanya mengandalkan pada sifat baik pemimpin politik, melainkan berupa kode etik bersama yang telah menjadi pengetahuan umum dalam satu komunitas atau masyarakat, diterima, dihormati, dan ditegakkan para anggotanya.
Bila norma berlaku cukup kuat, pelanggaran terhadapnya akan memicu ekspresi penolakan, cemoohan, kritik publik hingga pengucilan terang-terangan. Dan politikus yang melanggarnya tentu akan rugi.
Saling toleransi (mutual toleration) merujuk ke gagasan bahwa selama para kompetitor bermain sesuai aturan konstitusional, maka bisa diterima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing berebut kekuasaan, dan memerintah, yang setara. Artinya, harus diakui bahwa dalam politik, para kompetitor adalah warga negara yang baik, patriotis, taat hukum-mereka cinta negara dan menghormati Konstitusi. Artinya, walaupun tidak bisa mempercayai kebenaran gagasan-gagasan lawan, tetap tak bisa memberlakukan mereka sebagai ancaman. Juga tak perlu memperlakukan mereka sebagai pengkhianat, subversif, atau lain-lainnya. Dengan kata lain, saling toleransi adalah kesediaan bersama para politikus untuk sepakat tak bersepakat.
Ketika norma Saling Toleransi lemah, demokrasi menjadi sulit dikelola. Bila menganggap kompetitor sebagai ancaman berbahaya, maka muncul reaksi untuk menggunakan segala cara supaya mengalahkan mereka. Dan terjadilah cara-cara otoriter. Politikus yang dianggap kriminal atau subversif akan dipenjara; dan pemerintahan yang dianggap mengancam negara dan bangsa, bisa digulingkan.
Di hampir semua kasus kerusakan demokrasi yang terjadi, para calon pemimpin otoriter, sejak Franco, Hitler, dan Mussolini di Eropa antara dua perang dunia, lalu Marcos, Castro, dan Pinochet selama Perang Dingin hingga Putin, Chávez, dan Erdoğan baru-baru ini, membenarkan konsolidasi kekuasaan dengan menganggap lawan sebagai ancaman eksistensial.
Norma kedua yang penting bagi kelangsungan demokrasi adalah sikap menahan diri secara kelembagaan (institutional forbearance). “Sikap menahan diri” berarti “pengendalian diri yang sabar; legawa dan toleran”, atau “tindakan untuk tidak menggunakan suatu hak legal”.
Pemerintahan Inggris bisa menjadi contoh perilaku Menahan Diri secara kelembagaan dalam demokrasi. Menurut Keith Whittington (ahli konstitusi dan penulis), pemilihan Perdana Menteri Inggris “adalah hak Raja atau Ratu. Secara formal, pemegang takhta dapat memilih siapapun untuk jabatan tersebut dan membentuk pemerintahan.” Dalam praktiknya, Perdana Menteri ialah anggota Parlemen yang memimpin fraksi mayoritas di House of Commons, biasanya ketua partai terbesar di parlemen. Saat ini sistem tersebut dianggap wajar, tapi selama berabad-abad, raja atau ratu Inggris mengikutinya secara sukarela. Tidak ada aturan konstitusionalnya.
Contoh lain adalah penentuan batas masa jabatan presiden. Selama sejarah Amerika Serikat, batas dua kali masa jabatan bukan hukum tertulis, melainkan norma Menahan Diri. Sebelum ratifikasi Amandemen ke-21 pada 1951, tidak ada pasal dalam Konstitusi AS yang mewajibkan presiden berhenti menjabat sesudah dua masa jabatan. Namun, berhentinya George Washington sesudah dua masa jabatan pada 1797 menjadi preseden kuat. Seperti diamati Thomas Jefferson, presiden pertama yang mengikuti norma tersebut.
Bila penghentian masa bakti [Presiden] tak ditetapkan Konstitusi, atau dilakukan dalam praktik, maka masa jabatannya, yang semestinya empat tahun, bisa berlangsung seumur hidup….
Sesudah ditetapkan demikian, batas informal dua masa jabatan terbukti cukup kuat. Bahkan presiden-presiden ambisius dan populer seperti Jefferson, Andrew Jackson, dan Ulysses S. Grant tidak mau melanggarnya. Ketika teman-teman Grant mendorong dia maju lagi untuk masa jabatan ketiga, terjadi kehebohan, dan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan resolusi yang menyatakan:
… menjabat sesudah masa jabatan kedua telah menjadi … suatu bagian sistem Republik kita…. Penyimpangan apa pun dari kebiasaan yang dihargai selama ini kiranya tak bijak, tak patriotis, dan membahayakan lembaga-lembaga bebas kita.
Kekuasaan Presiden yang tak dibatasi, bisa menguasai Mahkamah Agung atau melangkahi Badan Legislatif dengan menggunakan Dekrit Presiden. Sementara Badan Legislatif yang tak dibatasi bisa menghentikan semua langkah Presiden atau mengacaukan Negara dengan alasan apapun.
Bila Saling Toleransi hilang, maka para politikus makin tergoda untuk tidak lagi menahan diri dan mencoba menang dengan segala cara. Ini berpotensi untuk mendorong kebangkitan kelompok-kelompok anti-sistem, yang sekaligus menolak aturan demokrasi. Runtuhlah Demokrasi.
…
Menyelamatkan Demokrasi
Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya “How democracy dies”, mengingatkan bahwa demokrasi Amerika tak sehebat kelihatannya. Tak ada isi Konstitusi atau budaya AS yang membuatnya kebal terhadap kerusakan demokrasi. Amerika Serikat pernah mengalami bencana politik, ketika permusuhan antar daerah dan partisan membelah negara sehingga memicu perang saudara.
Walau kondisi internasional menjadi makin tak baik bagi demokrasi pada awal abad ke-21, negara-negara demokrasi yang ada telah terbukti kuat menghadapi tantangan tersebut. Jumlah negara demokrasi di dunia tak turun, malah tetap sejak memuncak sekitar tahun 2005.
Saling Toleransi dan Menahan Diri secara kelembagaan adalah prinsip prosedural, yang mengingatkan para politikus AS, bagaimana harus berperilaku di luar batas hukum, untuk menjalankan fungsi lembaga-lembaga negara. Yang tanpanya demokrasi AS tak bakal berjalan.
…
Bagaimana dengan negeri kita?
Dua hal bagus yang bisa dipetik dari buku ini, untuk kepentingan Demokrasi kita, yaitu tentang:
Uji Potensi Otokratis terhadap para Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden, dan
Penggunaan Norma Sosial dan Toleransi untuk tidak mudah menggunakan Hak-Hak politiknya
Sudah terlalu banyak opini di media massa dalam dan luar negeri tentang Pemilihan Presiden RI yang baru saja berlangsung. Lalu, amankah Demokrasi di negeri kita? Entahlah.. Coba gunakan buku ini sebagai acuan untuk mengkritisinya. Dan bila dibutuhkan tambahan pisau analisis, bisa gunakan buku “Politics”, karya David Runciman, 2014.
Selamat membaca.
Montesquieu:
“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice”.
Berikut ini adalah ringkasan artikel harian elektronik The Economist, 27 April 2023. Sebagai catatan pribadi, yang mungkin juga bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Presiden Xi Jinping mempunyai tiga inisiatif besar tentang bagaimana seharusnya dunia ini dikelola.
Konsep pertama adalah Global Development Initiative (GDI) yang dicanangkan 2021, beriringan dengan Belt Road Initiative (BRI). Dalam inisiatif tersebut, China mengalokasikan $4 milyar untuk kerjasama pembangunan di berbagai bidang, mulai dari sektor kesehatan hingga Perubahan Iklim, di berbagai negara sahabat.
Global Security Initiative (GSI) adalah inisiatif ke-2, yang bersemangat perdamaian. Upaya kongkrit dengan GSI ini adalah keterlibatan China dalam perdamaian Arab – Iran. Dilanjutkan dengan upaya China menghubungi presiden Volodymyr Zelensky, Ukraina untuk proses perdamaian dengan Rusia.
Yang ke-3 adalah Global Civilisation Initiative (GCI). Dicanangkan Xi Jinping 15 Maret 2023 dalam format dialog virtual dengan 500 organisasi politik dari 150 negara. Dalam pidatonya yang berjudul Join Hands on the Path Towards Modernization, Xi Jinping menyatakan bahwa,
“The practice of stoking division and confrontation in the name of democracy is in itself a violation of the spirit of democracy …. It will not receive any support.”
Dan,
“Countries need to keep an open mind in appreciating the perceptions of values by different civilisations, …. and refrain from imposing their own values or models on others and from stoking ideological confrontation.”
Intinya adalah semangat perdamaian tidak mengenal pemaksaan nilai-nilai peradaban suatu negara ke negara lainnya. Dan upaya memecahbelah serta konfrontasi atas nama demokrasi tidak dapat dibenarkan. Contradictio in terminis.
Sejak dicanangkannya GCI, media pemerintah China mulai menjuluki inisiatif tersebut sebagai “Xivilisation”. Penuh dengan spirit kebijaksanaan China, unggahnya.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, pakar politik Samuel Huntington mencanangkan pendapatnya bahwa “clash civilisations” akan menggantikan “perang dingin” antara Barat dan Timur. Namun Xi Jinping merasa bahwa berbagai peradaban tersebut bisa berjalan bersama dalam damai. Dan, Harian Hongkong, South China Morning Post, menanggapi thesis lama Huntington tersebut dengan mempertegas bahwa China merasa perlu lebih memberikan perhatian terhadap kesetaraan peradaban demi dunia yang damai. Oleh sebab itu, AS perlu menahan diri untuk tidak memaksakan nilai-nilainya bagi negara lain. Atau sebaliknya, thesis Huntington akan terbukti karenanya.
Para petinggi Barat mulai khawatir tentang GCI, karena bisa menjadi garis pemisah antara pendukung pemerintah dan oposan.
Menurut artikel ini, Xi meyakini 4 spirit yang perlu menjadi acuan dalam berbangsa, “four self-confidences”. Tiga aspek terkait penguatan faham komunisme China, dan satu aspek adalah perlunya menjaga keberlangsungan budaya China.
“Four self-confidences” tersebut merujuk pada kepercayaan diri terkait empat aspek penting, yaitu:
Keyakinan bahwa model pembangunan sosialis dengan karakteristik China adalah jalan yang tepat bagi negara tersebut. Hal ini berarti China memiliki kepercayaan diri dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri.
China memiliki keyakinan pada prinsip-prinsip dasar Marxis, yang menjadi landasan ideologi bagi Partai Komunis China. Hal ini mencakup keyakinan pada nilai-nilai sosialis dan perspektif historis Marxis.
Keyakinan pada sistem sosialisme dengan karakteristik China, berarti mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dan mencapai kemajuan terus-menerus. China memiliki keyakinan dalam mempertahankan dan memperbaiki sistem ini.
Keyakinan pada kekuatan budaya China, yang memiliki kekuatan dan daya tarik yang unik serta dapat berkontribusi pada perkembangan dan kemajuan negara. China memiliki keyakinan dalam mempromosikan dan melindungi kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional China.
Keempat elemen ini merupakan pilar-pilar utama dalam konsep kebangsaan China yang digagas oleh Xi Jinping, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan identitas nasional yang kuat di tengah perubahan global.
Mao Zedong menekan kemunculan budaya Kongfucianisme, sementara Xi Jinping berupaya melestarikannya.
Beberapa tahun terakhir ini, banyak pusat studi Konfucius di universitas-universitas AS banyak ditutup. Dikhawatirkan bahwa studi tentang bahasa dan kebudayaan China yang ada di dalamnya akan berdampak politik. Karena banyak pusat studi tersebut didanai oleh pemerintah China.
Tahun 2021, China mencanangkan Global Development Initiative (GDI), beriringan dengan Belt Road Initiative (BRI). Dalam inisiatif tersebut, China mengalokasikan $4 milyar untuk kerjasama pembangunan di berbagai bidang, mulai dari sektor kesehatan hingga Perubahan Iklim, di berbagai negara sahabat.
Dua bulan setelah perang Rusia – Ukraina mulai terjadi, 24 Februari 2022, President Xi Jinping mencanangkan Global Security Initiative (GSI), di bulan April 2022, dalam upaya meningkatkan keamanan global dengan lebih mengutamakan dialog daripada konfrontasi, kemitraan daripada aliansi dan win-win daripada zero-sum.
Satu tahun kemudian, tanggal 21 Februari 2023, Presiden Putin berpidato di Majelis Federal Russia, Gostiny Dvor, Moskow. Resensi terkait pidato tersebut ada dalam blog ini, berjudul “Pidato Putin – Ukraina”. Isi dari pidato tersebut adalah penjelasan atas invasi Rusia ke Ukraine, response terhadap propaganda Barat yang menyudutkan Rusia, dan penjelasan tentang ekonomi Rusia yang dalam keadaan aman.
Satu bulan kemudian, 15 Maret 2023, Presiden Xi Jinping berpidato di depan 500 pimpinan partai politik dunia dari 150 negara, secara virtual, tentang perlunya modernisasi peradaban berdasar kemandirian bangsa tanpa tekanan atau hegemoni bangsa lain. Pada kesempatan tersebut, Global Civilisation Initiative (GCI) dicanangkan oleh Xi Jinping. Dinyatakan bahwa, “The practice of stoking division and confrontation in the name of democracy is in itself a violation of the spirit of democracy,” dan “It will not receive any support.” Selanjutnya Xi menyatakan, “Countries need to keep an open mind in appreciating the perceptions of values by different civilisations,” dan, “and refrain from imposing their own values or models on others and from stoking ideological confrontation.” Ini adalah inisiatif untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, saling belajar, dialog dan inklusivitas antar peradaban, pertukaran budaya, saling belajar alih-alih perselisihan, dan koeksistensi alih-alih mengagungkan superioritas. Intinya adalah semangat perdamaian tidak mengenal pemaksaan nilai-nilai peradaban suatu negara ke negara lainnya. Dan upaya memecah-belah serta konfrontasi atas nama demokrasi tidak dapat dibenarkan. Contradictio in terminis.
Satu minggu kemudian, 21 Maret 2023, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Putin di Moscow untuk membicarakan tentang kemungkinan penghentian peperangan atau perdamaian dengan Ukraina.
Selanjutnya Rabu, 26 April 2023, presiden Xi Jinping telepon presiden Ukraine, Zelensky, dalam upayanya membuat cease fire atau bahkan perdamaian.
Terlepas dari hidden agenda China, yang sebetulnya lazim dalam aksi politik, namun upaya perdamaian yang dilakukannya itu nyata. Dan Barat pun curiga dengan langkah Xi Jinping. Karena kedekatan China dengan Moscow. Loh …
Membaca rentetan peristiwa aksi politik global dari China dan Rusia diatas, terlihat adanya kepedulian dan sikap yang sama terhadap kesewenangan hegemoni Barat, AS khususnya. Pidato Putin dan Xi Jinping terasa sama isinya, meskipun dengan kehalusan narasi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa kutipan translasi pidato Xi Jinping, yang lengkapnya berjudul Join Hands on the Path Towards Modernization.
Pidato Xi diawali dengan pernyataan puitis kekhawatiran atas kenyataan situasi sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan global yang masih tak menentu,
“Polarization or common prosperity? Pure materialistic pursuit or coordinated material and cultural-ethical advancement? Draining the pond to catch the fish or creating harmony between man and nature? Zero-sum game or win-win cooperation?”
Program modernisasi, semestinya berkelanjutan, dan berpusat pada serta bertujuan untuk Kemanusiaan.
“We must put the people first and ensure modernization is people-centered”. Dan “Modernization is not only about indicators and statistics on the paper but more about the delivery of a happy and stable life for the people”.
Sudah semestinya bahwa Negara2 Sedang Berkembang berhak menentukan langkah-langkah modernisasinya sendiri, berdasarkan realitas sosial, keunggulan dan kearifan bangsanya. Ini serasa kritik terhadap adanya kecenderungan pemaksaan ideologi oleh beberapa negara besar lainnya.
“Developing countries have the right and ability to independently explore the modernization path with their distinctive features based on their national realities”.
“We stand firmly opposed to the practice of preserving one’s own development privilege by suppressing and containing other countries’ endeavor to achieve modernization”.
Dengan demikian, diharapkan tatanan internasional bisa menjadi lebih adil dan setara, dalam lingkungan global yang memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, dan aturan yang adil untuk semua. Tentu, menurutnya, untuk mencapai modernisasi, perlu solidaritas dan kerjasama sehingga diperoleh keuntungan bersama.
Kritik Xi Jinping terhadap upaya-upaya pecah-belah dan pemaksaan hegemoni oleh Barat, ditemukan dalam kalimat-kalimat berikut:
We firmly oppose hegemony and power politics in all their forms.
The world does not need a new Cold War.
The practice of stoking division and confrontation in the name of democracy is in itself a violation of the spirit of democracy.
A modernized China will strengthen the force for world peace and international justice. No matter what level of development China achieves, it will never seek hegemony or expansion.
…
Penutup
Membaca pidato Presiden Xi Jinping dan Presiden Putin beberapa waktu sebelumnya, mengisyaratkan adanya semangat yang berbeda daripada keseragaman informasi yang membanjiri media cetak dan elektronik di negeri ini selama ini. Semangat yang lebih memanusia tanpa perlu mengagungkan ke-adikuasa-an. Semoga nyata dalam prakteknya.
Pidato Presiden Putin di Majelis Federal Russia, Gostiny Dvor, Moskow, 21 Februari 2023.
Berselancar di dunia maya mencari ebook dari penulis credible, tentang perang Ukraine dari sudut pandang Russia, sungguh sulit. Banyak ebook tentang hal tersebut ditemukan di amazon.com, namun selalu dari sudut pandang Barat. Sudah dua tulisan disajikan dalam blog ini terkait pemberitaan tentang perang Rusia – Ukraina, yaitu: Perang Rusia – Ukraina dan RT alternatif Sumber Berita, belum juga menemukan sumber berita yang meyakinkan dari sisi Rusia. Hanya channel Russia Today yang memberitakan perang Ukraine dari sudut pandang Russia. Coba saja BBC, CNN, Bloomberg, TRTWorld, Al Jazeera, DW dll; sudah seperti representasi NATO. Seragam, sudut pandang Barat. Gagal mendapatkan keseimbangan informasi. Tidak ada lagi Cover both sides.
Tak disangka, muncul Presiden Putin memberikan sambutan di depan para pejabat di Majelis Federal Russia, Gostiny Dvor, Moskow pada tanggal 21 Februari 2023. Sebagai sebuah informasi penyeimbang terhadap media berita yang substansinya seragam pro-Barat tersebut, Pidato Putin ini cukup memuaskan. Apalagi disampaikan langsung oleh otoritas tertinggi pemerintah Rusia. Presiden Putin. Sumber terpercaya.
Pada transkrip pidato yang sudah dipublikasikan dan diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Sumber Internet Resmi Kepresidenan Russia terbaca adanya dua target audiences yang ingin dicapai dari pidato tersebut, yaitu:
Masyarakat Global, untuk menjelaskan maksud invasi Russia ke Ukraina, Bela Negara, serta menolak standar ganda dan hegemoni Barat
Masyarakat Russia, untuk memberikan semangat Bela Negara, persatuan, kemandirian bangsa dan peningkatan kesejahteraan.
Berikut ini adalah, beberapa cuplikan penting dari naskah pidato Putin (translated), dalam menanggapi sikap dan tindakan Barat yang mendukung Zelensky, Ukraina. Naskah lengkapnya ada dalam daftar Tautan di bawah.
Tak butuh berlama-lama, di awal pidatonya, Putin pun langsung menjelaskan alasan Rusia melakukan invasi ke Ukraina di tahun 2022:
to protect the people in our historical lands,
to ensure the security of our country and
to eliminate the threat coming from the neo-Nazi regime that had taken hold in Ukraine after the 2014 coup,
Dalam wawancara Helmi Yahya dengan Dubes Rusia, Lyudmila Vorobieva, juga sudah dijelaskan tentang tujuan diatas, beberapa bulan sebelum pidato Presiden Putin. (Tautan terlampir di bawah)
RT channel berulang kali menayangkan film dokumenter penguasaan brutal yang memakan korban jiwa dan harta, oleh pemerintah Kiev, Ukraine terhadap wilayah Donetsk dan Luhansk, yang masyarakatnya pro-Rusia di tahun 2014. Peta distribusi kebangsaan dari Seymour Hers terlampir, menunjukkan bangsa Rusia ada 22% di Ukraina. Munculnya kelompok ultra-kanan Ukraina yang seringkali muncul di publik berkelompok, menggunakan atribut Nazi dan melakukan salam dengan menjulurkan lengan kanan seperti layaknya anggota Nazi saaat WWII, menjadi pembenaran Putin untuk menjulukinya sebagai Neo-Nazi dalam pidatonya diatas.
Since 2014, Donbass has been fighting for the right to live in their land and to speak their native tongue. … we were doing everything in our power to solve this problem by peaceful means, and patiently conducted talks on a peaceful solution to this devastating conflict. This appalling method of deception has been tried and tested many times before. They behaved just as shamelessly and duplicitously when destroying Yugoslavia, Iraq, Libya, and Syria.
Kekesalan Putin terhadap sikap mendua dan hipokrit Barat, diungkapkannya dalam kalimat berikut:
It turned out that they treat people living in their own countries with the same disdain, like a master. After all, they cynically deceived them too, tricked them with tall stories about the search for peace, about adherence to the UN Security Council resolutions on Donbass. Indeed, the Western elites have become a symbol of total, unprincipled lies.
…
Menurutnya, Perang Ukraina ini bukan memerangi masyarakat Ukraina.
We are not at war with the people of Ukraine. I have made that clear many times.
Responsibility for inciting and escalating the Ukraine conflict as well as the sheer number of casualties lies entirely with the Western elites and, of course, today’s Kiev regime, for which the Ukrainian people are, in fact, not its own people. The current Ukrainian regime is serving not national interests, but the interests of third countries.
… the longer the range of the Western systems that will be supplied to Ukraine, the further we will have to move the threat away from our borders. This is obvious.
Gita Wirjawan dalam podcast youtubenya, yang berdialog dengan Connie Bakrie, berjudul: Tunjukkan taring, pimpin dengan integritas berpendapat bahwa Putin tidak pernah terlihat berniat untuk menguasai Ukraina. Disetujui oleh Connie. Dan juga ditegaskan oleh Dubes Rusia, Vorobieva, dalam wawancaranya dengan media Kumparan.
Putin mengaku bahwa Rusia sudah bersedia untuk dialog, namun tidak mendapat tanggapan berarti:
We were open and sincerely ready for a constructive dialogue with the West; we said and insisted that both Europe and the whole world needed an indivisible security system equal for all countries, and for many years we suggested that our partners discuss this idea together and work on its implementation. But in response, we received either an indistinct or hypocritical reaction, as far as words were concerned. But there were also actions: NATO’s expansion to our borders, the creation of new deployment areas for missile defence in Europe and Asia–they decided to take cover from us under an ‘umbrella’–deployment of military contingents, and not just near Russia’s borders.
Finally, in December 2021, we officially submitted draft agreements on security guarantees to the USA and NATO. In essence, all key, fundamental points were rejected. After that it finally became clear that the go-ahead for the implementation of aggressive plans had been given and they were not going to stop.
…
Intelejen Rusia mengendus adanya rencana penyerbuan brutal oleh Kiev ke Donbass, seperti pernah terjadi di 2014. Putin pun merasa dikhianati oleh Badan Keamanan PBB.
… there was no doubt that everything would be in place by February 2022 for launching yet another bloody punitive operation in Donbass. Let me remind you that back in 2014, the Kiev regime sent its artillery, tanks and warplanes to fight in Donbass.
In 2015, they tried to mount a frontal assault against Donbass again, while keeping the blockade in place and continuing to shell and terrorise civilians. Let me remind you that all of this was completely at odds with the documents and resolutions adopted by the UN Security Council, but everyone pretended that nothing was happening.
… they were the ones who started this war, while we used force and are using it to stop the war.
… Putin pun tak merasa perlu lagi menahan geram atas sikap dan tindakan Barat, maka kekesalan pun diungkapkannya.
.. the Organisation for Economic Cooperation and Development, the G7 countries earmarked about $60 billion in 2020–2021 to help the world’s poorest countries. Is this clear? They spent $150 billion on the war, while giving $60 billion to the poorest countries,
According to US experts, almost 900,000 people were killed during wars unleashed by the United States after 2001, and over 38 million became refugees.
… Putin menunda keikutsertaan dalam SART, karena ada kewajiban disana untuk bersedia diperiksa fasilitas pertahanan nuklirnya. Menurutnya, dalam situasi perang, dimana Barat berada di belakang Ukraine, maka tidak mungkin Rusia memberi kesempatan Barat berada di fasilitas pertahanannya. Demikian juga pasti sebaliknya.
In early February, the North Atlantic alliance made a statement with actual demand to Russia, as they put it, to return to the implementation of the Strategic Arms Reduction Treaty, including admission of inspections to our nuclear defence facilities. I don’t even know what to call this. It is a kind of a theatre of the absurd.
The drones used for this purpose were equipped and updated with the assistance of NATO specialists. And now they also want to inspect our defence facilities? In the current conditions of confrontation, it simply sounds insane.
…
Putin juga menengarai adanya upaya Barat untuk melakukan perang ekonomi dan pembusukan dari dalam negeri Rusia.
… they sent prices soaring in their own countries, destroyed jobs, forced companies to close, and caused an energy crisis, while telling their people that the Russians were to blame for all of this. We hear that.
“Make them suffer”–what a humane attitude. They want to make our people suffer, which is designed to destabilise our society from within.
… Namun Putin meyakinkan bangsanya bahwa ekonomi Rusia masih dalam kondisi aman.
The Russian economy, as well as its governance model proved to be much more resilient than the West thought.
I would like to draw your attention to the fact that this has nothing to do with printing money. Not at all. Everything we do is solidly rooted in market principles.
… Selain pembelaan diri untuk invasi ke Ukraina dan kecaman terhadap sikap dan tindakan AS dan Sekutunya, sisa pidato Putin adalah pernyataan ketahanan ekonomi Rusia yang masih aman. Bahkan berencana untuk meningkatkan anggaran persenjataan, gaji ASN dll.
…
PENUTUP Kutipan dari buku “How the West Brought War to Ukraine”, karya Benjamin Abelow di bawah ini mungkin bisa jadi pengingat:
Gilbert Doctorow—an independent, Brussels-based political analyst whose Ph.D. and post-doctoral training are in Russian history—comments:
Be careful what you wish for. Russia has more nuclear weapons than the United States. Russia has more modern weapons than the United States. Russia can level to the ground the United States in 30 minutes. Is this a country in which you want to create turmoil? Moreover, if [Mr. Putin] were to be overturned, who would take his place? Some little namby-pamby? Some new drunkard like [first Russian president Boris] Yeltsin? Or somebody who is a Rambo and just ready to push the button? … I think it is extremely imprudent for a country like the United States to invoke regime change in a country like Russia. It’s almost suicidal.
Perang, bagaimanapun akan berakibat langsung pada penderitaan rakyat. Semoga cepat berakhir dengan Perdamaian. Dan tidak ada lagi Negara yang merasa sebagai pemegang kuasa penentu Nilai Kebenaran terhadap negara lain.
Mengutip media berita The Economist, pidato Xi Jinping 15 Maret 2023, the “Global Civilisation Initiative”, … that countries should “refrain from imposing their own values or models on others and from stoking ideological confrontation.”
Sebagai Penutup, Tautan berikut ini cukup bagus memberi gambaran tentang persoalan Ukraina dan mereka yang memperkeruhnya.
Sejak perang terjadi antara Ukraine – Russia, dan berita mulai semarak di berbagai media pada tahun 2022, hanya saluran tv Russia Today (RT) yang menarik kami nikmati sebagai sumber berita asing. Sesekali channel CGTV (China). Saluran TV berita nasional tak pernah lagi muncul. Bukan karena menolaknya, tapi karena semua berita sudah ramai muncul di sosial media.
Sejak lengsernya Presiden Soekarno, informasi publik didominasi oleh media Barat. Yang turunannya hingga media nasional, pun memberikan berita senada dengan Barat. Seragam. Narasi bisa berbeda, tapi inti berita tetap sama.
Channel RT ini memang corong propaganda Russia. Program Dokumenter yang mengarah pada kesimpulan ketidakadilan dan rasisme Barat seringkali diulang. Sejarah tentang Nazi, dan turunannya yang muncul di Ukraina dan AS, menjadi program penting di channel ini. Video pendukung Nazi yang sedang berbaris dan memberi salam hormat dengan menjulurkan lengan ke depan, lengkap dengan atributnya, terus tayang berulang. Tak lain untuk memberikan persepsi betapa rasisnya Barat.
Komunitas rasis di AS
Siang tadi, program dokumenter channel RT menayangkan sejarah kolonialisasi Mali oleh Perancis dan Congo oleh Belgium. Diikuti dengan wawancara lelaki seniman lukis Mali yang pernah kuliah di Russia. Menurut sang Pelukis, Perancis tidak peduli dengan kebudayaan asli Mali sehingga bahasa Perancis masih tetap menjadi bahasa nasional. Sedangkan Mali mempunyai empat bahasa daerah. Sang Pelukis mengakui bersyukur pernah kuliah di Russia, sehingga menyadari sepenuhnya bahwa Perancis bukanlah penolong, namun Penjajah. “Russia tidak pernah menjajah Afrika”, ujarnya di RT channel.
Kemudian program dokumenter tentang penguasaan atas minyak Nicaragua oleh Shell, Inggris. Wawancara dilakukan terhadap pengusaha minyak Russia yang merasa dirugikan dengan kebijakan bisnis di Nicaragua, yang menurutnya telah dalam kontrol sepenuhnya oleh Inggris.
Kehancuran Iraq oleh serangan AS dengan alasan keberadaan instalasi pengkayaan uranium, Nuklir, yang terbukti alasan BOHONG, menjadi video berita yang juga terus muncul di Russia Today channel. Kehancuran suatu negara oleh ambisi kekuasaan Barat, yang beritanya hilang begitu saja. Sejarah kelam dunia yang dilupakan, dan seolah kesalahan kecil belaka oleh AS dengan bungkus ‘pembebasan warga atas kediktatoran Sadham Husein’. Seolah heroik. Lengkap channel RT mendokumentasikannya.
Keterlibatan AS di Amerika Latin dalam kerusuhan politik Peru 2022, tak lepas dari pantauan RT channel. Tentu juga kasus-kasus lama AS dan Barat di berbagai negara Amerika Latin lainnya, seperti El Salvador, Nicaragua, Honduras, Grenada, dll.
Sejarah dan video serbuan Ukraina ke wilayah Donbas dan Luhank yang mencabik-cabik kehidupan warga pendukung Russia di tahun 2014, termasuk program yang sering tayang ulang. Derita kematian, cedera, kehancuran bangunan, kemiskinan dan kelaparan, sangat mewarnai video tersebut. Tak pernah fakta ini muncul di media berita Barat. Tidak juga muncul di media cetak dan elektronik negeri kita. Fakta tersebut menjadi alasan Russia melakukan invasi ke Ukraina 2022, untuk menyelamatkan warga dan wilayahnya.
Ada acuan bagus dari wartawan senior @ndorokakung di dalam akun Instagramnya. Yaitu, suatu media bisa dianggap kredibel, apabila memenuhi unsur-unsur berikut: Obyektif, Independen, Responsif, Akurat, Transparan, Lengkap, Akuntabel dan Profesional.
Lalu, benarkah berita-berita di channel RT diatas? Tak penting sekali untuk mengetahui kebenarannya. Kecuali anda memang bermaksud melakukan studi tentangnya. Yang penting adalah, ada berita ‘penyeimbang’ terhadap pemberitaan dari sumber Barat. Sehingga muncul pemikiran kritis bahwa ada fakta lain dari sumber yang berbeda. Ada fakta tak Lengkap yang disampaikan oleh Barat. Ada ke-tidak Transparan-an berita Barat. Tidak Independen. Artinya, ‘kebenaran’ suatu peristiwa konflik antar negara yang hanya didasarkan pada berita media adalah absurd. Naif. Dari kedua sisi, Barat atau Timur, nilai berita-berita tersebut adalah sama. Propaganda belaka.
Kesimpulan dan Saran
Disarankan untuk lebih sering menikmati channel RT atau CGTV (China). BUKAN untuk membenarkan isi beritanya, tapi untuk mengetahui bahwa ada saling ke-tidak lengkap-an berita dari masing-masing sumber tersebut, Barat ataupun Timur. Sehingga, bisa dianggap bahwa berita dari keduanya tidaklah masuk dalam kategori valid atau kredibel. Oleh karenanya, tak perlulah sibuk berargumentasi mendukung atau mengecam suatu konflik antar negara, apabila hanya berdasar berita yang bersumber dari media cetak atau elektronik manapun. Pada akhirnya, Media Berita adalah alat propaganda semata. Dan Berita, tidaklah berada dalam ruang hampa. Peace.
Setiap kali melihat saluran tv berita dan media sosial, selalu saja muncul disana informasi tentang perang Rusia-Ukraina. Sayangnya, berita televisi pada umumnya seragam dan mengacu pada media Barat. Lihat saja CNN, Fox, Bloomberg, BBC. Bahkan Aljazeera dan TRT (channel Turki) pun sama saja sumbernya. Hanya ada dua channel tv yang berbeda, yaitu tv China CCTV-4 di IndiHome (info teman) dan channel RT (Russian Today) di First Media, yang sempat hilang saat awal perang Ukraina terjadi.
Media sosial pun tak jauh beda, isu perang Rusia-Ukraina yang diwarnai pro-kontra masing-masing pendukungnya, juga seringkali muncul. Hanya saja, banyak terlihat posting di medsos twitter, facebook atau group whatsapp, sering disertai narasi dukungan yang berlebihan. Emosional. Seolah acuan info yang dipunyainya sudah paling valid.
Menurutku, konflik bersenjata Rusia-Ukraina tak ada yang layak dibenarkan. Begitu juga dengan negara-negara pendukungnya. Ini Perang yang didasari kekuasaan politik regional. Semua negara kuat yang terlibat di dalamnya punya sejarah buruk tentang Penguasaan terhadap yang lemah. Maka, akan lebih mencerahkan bila para pendukung Rusia ataupun Ukraina coba melihat atau membaca media elektronik/cetak dari kedua blok negara tersebut.
Seperti halnya narasi iklan, semua terlihat benar dan indah adanya, dari sisi pengiklannya, tentunya. Memang tidak bohong, namun tidak lengkap informasinya. Coba saja nikmati channel tv CNN dan media Barat lainnya. Beritanya selalu kekejaman pihak Rusia yang mengakibatkan penderitaan rakyat Ukraina di daerah Mariupol, Donetsk dan Luhansk. Memilukan. Tapi, apa iya tidak ada korban di sisi tentara Rusia dan masyarakat Ukraina pro-Rusia?
Di sisi lain channel RT, selalu menayangkan acara Dokumentasi tentang serbuan aparat Ukraina di wilayah masyarakat pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk 2014. Korban jiwa dan kemarahan pro-Rusia, bangunan luluh lantak dan kelaparan yang memilukan, menjadi sajian yang terus berulang dari channel RT. Kejahatan kemanusiaan Nazi Jerman di tahun 1940an, peminggiran suku Indian di Amerika, penaklukan Irak dan sejarah imperialisme Eropa di masa lalu, menjadi materi iklan berulang di channel RT. Seakan mengatakan bahwa Ukraina dan Barat pun juga punya sejarah invasi yang brutal di masa lalu.
Sedihnya, sumber berita media kita sudah banyak mengacu pada media Barat sejak G30S 1965, sehingga cukup susah mendapatkan informasi yang seimbang. Apalagi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram ada dalam genggaman Barat, maka bisa dipahami bila kita akan kesulitan mendapatkan informasi positif tentang Rusia dalam kasus ini. Bahkan, buku yang menulis tentang sisi positif pemerintahan Putin pun sulit diperoleh. Atau memang tidak ada sisi positifnya? Penulis ada membuat resensi buku tentang Putin, yaitu Red Notice karya Bill Browder, The Man Without a Face karya Masha Gessen dan A Russian Diary karya Anna Politkovskaya. Semuanya hal buruk tentang Presiden Vladimir Putin. Namun tak sepenuhnya buku-buku tersebut adalah fakta hasil reportase, karena opini penulis banyak ditemukan di dalamnya. Ingin rasanya membaca tentang hal positif beliau. Ada yang tahu bukunya?
Kesimpulan
Tak perlu kiranya terlalu emosional mendukung ke salah satu peserta perang. Apalagi kalau hanya didasarkan pada informasi media yang diragukan netralitasnya, yang seperti iklan saja layaknya.
Terkait kehati-hatian dalam mengkonsumsi berita, Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertese, memberi saran bagus supaya melakukan beberapa hal dibawah ini:
Rendah hati. Mulai dengan asumsi bahwa penulis lebih memahami persoalan daripada konsumen berita
Variatif. Tidak mengkonsumsi berita dari sumber yang sama secara terus-menerus
Tidak sinis. Wartawan bisa salah karena tidak teliti dalam menyajikan informasi. Namun tidak bermaksud berbohong
Kritis. Siapa penulisnya? Apakah ada editornya? Apakah ini media berita atau politik? Apakah informasi bisa diverifikasi?Apakah ada media lain yang tidak sependapat dengan beritanya?
Sepakat rasanya dengan sikap RI yang ditunjukkan Menlu Retno Marsudi dalam podcast Deddy Corbuzier di channel Youtube, bahwa negara-negara di dunia perlu bergandeng-tangan untuk mengupayakan berhentinya perang Rusia-Ukraina. Tanpa perlu menilai salah-benar terhadap mereka yang berperang. Karena perang ini akan merugikan semua pihak, juga terhadap negara-negara yang tak terlibat perang. Efek ekonomi sudah kita rasakan. Inflasi, harga komoditi sumberdaya alam, energi semakin tinggi.
Beberapa minggu yang lalu, dunia maya negeri ini gaduh karena unggahan dan tanggapan yang saling bersilangan.
Video beredar menampilkan 3 anak berseragam SD menyeberang sungai denhan bergelantungan di keranjang yang meluncur dari letinggian pinggir sungai ke seberang sungai.
Sebuah gambar menampilkan soal pilihan berganda yang isinya diharapkan untuk memilih antara Pancasila atau Islam.
Berbagai komen tentang dibatalkannya keberangkatan haji 2021
Yang terjadi kemudian, bisa diduga, pengadilan di dunja maya terhadap pemangku kebijakan (Pemerintah). Hanya berdasar unggahan sepotong gambar dan video fersebut. Bila realita adalah gambar besar, obyek unggahan tersebut hanyalah bagian kecil atau sekeping puzzle dari gambar besar, yang tentunya tidak cukup informasi untuk dapat diberikan penilaian terhadapnya.
Keping-keping kecil lainnya dari masing-masing ketiga puzzle tersebut mulai bermunculan di dunia maya bebrapa hari kemudian. Gambar puzzle mulai jelas.
Video 3 anak SD sedang bermain setelah pulang sekolah. Bukan pulang/berangkat dari/ke sekolah. Meluncur bergantungan mengunakan peralatan perkebunan sawit. Bukan alat penyeberangan sungai ke sekolah. Tidak ada isu kesulitan penyeberangan sungai.
Sampai sekarang tidak ada konfirmasi dari manapun terkait soal pilihan ganda “Pancasila atau Islam”. Keping puzzle itu tetap tidak jelas bagi publik. Pertanyaan muncul utk dapat melengkapinya: apakah ini soal dalam test yang sudah ada jawaban ‘kebenaran’ untuk masing-masing soal? Sehingga Nilai Kelulusan didasarkan kebenaran pilihan jawaban. Atau, apakah ini soal ujian Psikotest/Kepribadian atau semacamnya, yang dipilih bukan untuk menentukan kebenaran jawaban? Seperti diketahhi bahwa psikotest didasarkan pada komposisi pilihan jawaban dari serangkaian soal, yang akan menentukan kategori Kepribadian seseorang. Artinya, tidak ada jawaban Benar/Salah dalam soal ujian semacam ini. Dan, biasanya ada beberapa macam test. Nah, belum ada konfirmasi tentang hal tersebut diatas. Puzzle tidak bisa diselesaikan. Penilaian terhadapnya tidak layak dilakukan.
Penjelasan resmi oleh Menteri Agama dan pihak otoritas Pemerintah Arab Saudi tentang pembatalan haji telah diberikan. Tidak ada isu hutang kepada otoritas haji Arab Saudi. Tidak ada isu penggunaan dana haji untuk pembanghnan infrastruktur, oleh pemerintah. Cleared.
Mengapa publik cepat sekali memberikan respon mnegatjf terhadal pemberitaan yang sebetulnya belum jelas? Mengapa publik mudah menghakimi daripada mencari tahu kebenaran suatu informasi? Rasanya, unggahan-unggahan puzzle diatas bukanlah tanpa maksud oleh pengunggahnya. Dampak dari narasi yang dibangun adalah persepsi buruk terhadap pemerintah. Respon positif (mendukung narasi pengunggah) adalah harapan utama pengunggah terhadap puzzle-puzzle diatas.
Sedikit mengulang tentang Neural Behaviour Approach dalam blog ini. Reptilian Brain adalah fungsi otak yang berhubungan dengan respon terhadap ‘ancaman’. Disebut juga sebagai ‘otak primitif’, yang memicu respon fisiologis untuk hasil yang positif dalam situasi kritis atau dalam tekanan. Reptilian brain ini mempunyai fungsi primitif, yaitu tidak bisa belajar, tidak bisa berevolusi atau adaptasi. Juga tidak mempunyai memori. Ada 3 respon dalam menghadapi ancaman, yaitu Flee (lari), Fight (melawan), Freeze (merunduk). Respon bisa berubah-ubah seiring waktu dalam menghadapi ancaman.
Sehubungan dengan kasus diatas, sepertinya netizen dengan karakter yang didominasi sifat Fight menjadi target kampanye semacam ini, dengan harapan segera memberi respon. Netizen-netizen yang didominasi reptilian brain berkarakter Fight ini, akan segera merespon unggahan-unggahan yang ‘mengancam’ persepsinya tanpa merasa perlu untuk mencari informasi lain untuk memverifikasi kebenaran informasi. Emosional. “Pemerintah zalim”. Itulah target respon dari unggahan puzzle literasi tersebut diatas. Semakin gaduh ketika Confirmation Bias dan Teori Konspirasi ikut bermain di dalamnya (baca: the death of expertise). Sempat terjadi respon tersebut namun ‘buyar’ setelah fakta sebenarnya terkuak.
Fenomena Quick Response terhadap provokasi yang diarahkan ke Reptilian Brain yang berkarakter Fight seperti diatas akan terus terjadi, selama para pemiliknya tetap senang bermain medsos. Dan Prefrontal Brain yang menjadikan manusia sebagai mahluk berpikir, tidak mendapat kesempatan mengambil alih pembuatan keputusan rasional. Dan kegaduhan akan terjadi lagi.
Kemeja dan pantalon warna coklat muda berbahan ‘dril‘ tebal itu terlihat gagah dikenakan bapakku setiap hari ke tempat kerjanya. Ibu bergaun panjang hingga selutut, membonceng sepeda duduk menyamping. Wajar saja.
Pemuda bercelana panjang dan lebar di bagian bawah kakinya, ‘cutbrai‘ katanya. Sibuk menyapu jalan kesannya, dengan sepatu ‘jènggel‘ berhak tinggi dan kemeja lengan panjang terbuka dua kancing atasnya. Serasa sudah paling modis saja sepertinya. Tentu dengan rambut gondrong sepundaknya. Pengin menirunya.
Rok mini mekar di bawah untuk bergaya para perempuannya. Dan kacamata besar menutupi wajahnya. Sepeda mini berkemudi tinggi menjadi kegemaran para murid SD SMP saat itu. Nyaman saja melihatnya
Lima tahun kemudian.
SMAku membebaskan murid memilih pakaian kesehariannya. Bila di SMA lain berpakaian rapi, seragam dan bercelana panjang. Di sekolahku malahan banyak memilih celana pendek, bersandal jepit dan berrambut panjang. Lusuh, tanpa seragam. Tentu sepeda jengki masih jadi andalan. Perilaku bukan ditentukan dari bungkus, kredonya. Puas kami memilih kesenangan diri. Jantan rasanya.
80an
Dua kancing atas kemeja terbuka itu masih bergaya. Bedanya, ada tshirt di dalamnya dan ditarik ke atas lengan panjangnya … haha gaya sekali rasanya … gondrong masih berlanjut, bagian belakang saja. GoBel julukannya.
Akhir 80an.
Entah kapan persisnya.. semangat religius setelah era Orba, mulai tampak dlm pilihan gaya pakaiannya. Baju koko, celana cingkrang, jilbab, semakin terlihat .. ungkapan kata bahasa Arab pun mulai sering terdengar.
Sepakat sudah, pak menteri pendidikan mengaturnya. Tidak melarang, namun juga tidak mewajibkan, murid berbusana sesuai keyakinannya. Tak perlu kiranya pengguna suatu model pakaian tertentu merasa dirinya lebih suci, atau di lain pihak merasa lebih berbudaya hanya karena berkebaya. Pakaian itu pilihan. Budaya itu bergerak. Dan kesucian itu kuasaNya. Biasa saja.
Seperti diketahui bahwa dampak Perubahan Iklim, urbanisasi dan migrasi antar negara sekarang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, bisa diperkirakan bahwa dampak ikutan seperti penyebaran penyakit akan sangat mungkin terjadi, dan puncaknya adalah saat epidemi Ebola di Afrika Barat 2014. Bencana Ebola ini adalah mimpi buruk negara-negara di dunia. Para petinggi negara dan Badan Dunia seperti WHO terhenyak, menyadari bahwa ternyata masih banyak celah kekurangan pada sistem keamanan kesehatan dunia yang perlu dipahami dan diperbaiki untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman penyakit-penyakit menular ini. Untuk itu, GHS Index melakukan survei terhadap kesiapan dan kapasitas sistem keamanan kesehatan dari 195 negara dengan harapan para pejabat negara tergugah untuk meningkatkan political will dan mengalokasikan dananya untuk memperbaiki celah-celah kekurangan tersebut.
Laporan the Global Health Security Index (GHS) Oktober 2019 ini menarik karena menyangkut tingkat kesehatan suatu bangsa dan kapabilitas sebuah negara yang terkait dengannya. Proyek ini diinisiasi oleh Nuclear Threat Initiative (NTI) dan the Johns Hopkins Center for Health Security (JHU) serta dikembangkan bersama The Economist Intelligence Unit (EIU). Organisasi-organisasi tersebut meyakini bahwa, seiring waktu, GHS Index akan mampu mendorong percepatan peningkatan keamanan kesehatan nasional dan kemampuan internasional dalam mengatasi risiko kesehatan yang paling berbahaya, yaitu wabah penyakit menular, yang dapat menyebabkan epidemi dan pandemi internasional.
Nilai Keseluruhan rata-rata GHS Index tahun 2019, dari 195 negara adalah 40.2 dalam skala 100. Berdasarkan masing-masing kategori, kurang dari 7%, dari 195 negara, yang mampu mencegah terjadinya kondisi darurat karena menyebarnya pathogen. Hanya 19% yang mampu secara cepat mendeteksi dan melaporkan terjadinya epidemik, yang potensial menjadi isu internasional, serta hanya 5% yang mampu secara cepat merespon dan memitigasi penyebaran epidemik.
Temuan umum dan kesimpulan oleh GHS Index:
Keamanan kesehatan nasional masing-masing negara tersebut pada dasarnya lemah. Tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi epidemi atau pandemi, dan setiap negara memiliki celah penting untuk ditangani.
Negara tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana global biologis
Sebagian besar negara telah menguji kapasitas keamanan kesehatannya yang akan berfungsi dalam keadaan krisis
Sebagian besar negara belum mengalokasikan dana yang cukup untuk menutup celah kekurangan yang telah teridentifikasi
Lebih dari setengah dari semua negara tersebut menghadapi risiko politik dan keamanan yang besar, yang dapat merusak kemampuan nasional dalam menghadapi ancaman bencana biologis
Sebagian besar negara tidak memiliki kapasitas sistem kesehatan dasar utama untuk menghadapi epidemi dan pandemi
Koordinasi dan pelatihan tidak memadai di kalangan dokter hewan, profesional satwa liar, dan profesional kesehatan masyarakat serta pemangku kebijakan
Meningkatkan kepatuhan negara terhadap norma-norma kesehatan dan keamanan internasional adalah sangat penting.
Indonesia
Ada enam kategori untuk menentukan nilai Tingkat Keamanan Kesehatan dari sebuah negara, yaitu: Prevention, Detection and Reporting, Rapid Response, Health System, Compliance with Global Norms dan Risk Environment. Urutan tertinggi diperoleh AS, kemudian Thailand (6), Malaysia (18) Singapura (24) dan Indonesia (30). Italia, New Zealand, Polandia, Turki dll berada dibawahnya. Sedangkan untuk masing-masing kategori, Indonesia berada dalam urutan sbb.:
Prevention of The Emergence or Release of Pathogens: 38
Early Detection & Reporting for Epidemics of Potential International Concern: 37
Rapiď Response To And Mitigation of The Spread of an Epidemic: 30
Sufficient & Robust Health System To Trea The Sick & Protect Health Workers: 42
Commitments To Improving National Capacity, Financing and Adherence To Norms: 7
Overall Risk Environment And Country Vulnerebility To Biological Threats: 106
Pada kategori ke-6, termasuk di dalamnya adalah aspek risiko keamanan dan politik, ketahanan sosial-ekonomi, kecukupan infrastruktur, risiko lingkungan dan kerentanan kesehatan masyarakat. Artinya Negara bila sedang dalam kondisi lemah ekonomi, politik yang tidak kondusif dan ‘miskin’ infrastruktur, maka akan menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam menyiapkan diri menghadapi epidemi dan pandemi. Dan faktanya, 55% dari 195 negara menunjukkan tingkat risiko keamanan dan politik yang rendah dan hanga 15% yang menunjukkan adanya kepercayaan publik yang tinggi, aman.
Cukup membanggakan bahwa negara kita mampu meraih nilai diatas rata-rata, pada urutan ke-30 dengan nilai 56.6 (rata-rata=40.2) dari 195 negara yang dinilai, dalam hal ini, sedikit dibawah Thailand, Malaysia dan Singapura dalam kawasan Asia Tenggara.
Meskipun dari 6 kategori mampu meraih nilai di atas rata-rata untuk 5 kategori, namun pada kategori Risk Assesment, Indonesia mendapatkan nilai di bawah rata-rata 53.7 (55.0). Kategori ini menilai risiko keamanan dan politik; ketahanan sosial ekonomi; kelayakan infrastruktur; risiko lingkungan; serta kerentanan kesehatan masyarakat; yang semuanya dapat memengaruhi kemampuan suatu negara untuk mencegah, mendeteksi, atau merespons adanya epidemi atau pandemi dan wabah penyakit yang bisa menyebar melintasi batas-batas negara.
Menjadi penting disini bahwa turunnya tensi politik domestik atau naiknya kepercayaan publik kepada Pemerintah (kategori ke-6), akan sangat berperan untuk menghambat dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Atau, siapapun yang dengan sengaja mengganggu atau menyebabkan kegaduhan politik, bisa dianggap turut menyebarkan wabah Covid-19. 🙂
COVID – 19 Dari kesimpulan pertama GHS Index diatas, telah disebutkan bahwa ” … Tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi epidemi atau pandemi …”. Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini, 5 April 2020, total korban meninggal dunia sudah mencai 64.784 orang, termasuk di Amerika (8.489 orang) yang berada di urutan no. 1 dalam GHS Index. Dengan fakta tersebut, data dan kesimpulan GHS Index bisa dianggap benar adanya. Laporan GHS Index yang diterbitkan Oktober 2019, sebelum pandemi Covid-19, ini menunjukkan bahwa meskipun termasuk dalam negara papan atas, ternyata tetap saja masih ada celah yang harus diperbaiki untuk siap menghadapi pandemi. Sebaliknya, muncul pertanyaan “Nilai berapa sesungguhnya herus diraih oleh suatu negara sehingga bisa menjadi bekal sukses menghadapi pandemi, bila peraih nilai tertinggi pun (AS) terbukti gagal menghadapi Covid-19?”. Atau jangan-jangan 6 kategori tidak cukup sebagai parameter acuan kesiapan menghadapi pandemi.
Blog ini berisi tumpahan kegelisahan yang mengganggu olah pikir dan kesejukan rasa. Senang sekali bila bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Selamat membaca.
Seperti diketahui bahwa dampak Perubahan Iklim, urbanisasi dan migrasi antar negara sekarang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, bisa diperkirakan bahwa dampak ikutan seperti penyebaran penyakit akan sangat mungkin terjadi, dan puncaknya adalah saat epidemi Ebola di Afrika Barat 2014. Bencana Ebola ini adalah mimpi buruk negara-negara di dunia. Para petinggi negara dan Badan Dunia seperti WHO terhenyak, menyadari bahwa ternyata masih banyak celah kekurangan pada sistem keamanan kesehatan dunia yang perlu dipahami dan diperbaiki untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman penyakit-penyakit menular ini. Untuk itu, GHS Index melakukan survei terhadap kesiapan dan kapasitas sistem keamanan kesehatan dari 195 negara dengan harapan para pejabat negara tergugah untuk meningkatkan political will dan mengalokasikan dananya untuk memperbaiki celah-celah kekurangan tersebut.
Dari kesimpulan pertama GHS Index diatas, telah disebutkan bahwa ” … Tidak ada negara yang sepenuhnya siap menghadapi epidemi atau pandemi …”. Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini, 5 April 2020, total korban meninggal dunia sudah mencai 64.784 orang, termasuk di Amerika (8.489 orang) yang berada di urutan no. 1 dalam GHS Index. Dengan fakta tersebut, data dan kesimpulan GHS Index bisa dianggap benar adanya. Laporan GHS Index yang diterbitkan Oktober 2019, sebelum pandemi Covid-19, ini menunjukkan bahwa meskipun termasuk dalam negara papan atas, ternyata tetap saja masih ada celah yang harus diperbaiki untuk siap menghadapi pandemi. Sebaliknya, muncul pertanyaan “Nilai berapa sesungguhnya herus diraih oleh suatu negara sehingga bisa menjadi bekal sukses menghadapi pandemi, bila peraih nilai tertinggi pun (AS) terbukti gagal menghadapi Covid-19?”. Atau jangan-jangan 6 kategori tidak cukup sebagai parameter acuan kesiapan menghadapi pandemi.
DAMAILAH DI BUMI 