Sandel | DAMAILAH DI BUMI

Posts Tagged ‘Sandel’

Tyranny of Merit

Posted in Buku, tagged Bakat, free-market, Hayek, Merit, Michael Sandel, Moral, Rawls, Sandel, The Tyranny of Merit, welfare state, William Singer on Agustus 12, 2022| Leave a Comment »

Oleh Michael J. Sandel

The Tyranny of Merit adalah buku ketiga karya Michael J. Sandel yang penulis baca dan tuliskan dalam blog ini, setelah “JUSTICE, What’s the right thing to do?”, dan “What money can’t buy”. Sandel adalah pengajar filsafat politik di universitas Harvard. Buku-bukunya sangat menarik dan menggugah pemikiran kritis terhadap fenomena keseharian yang seolah berlalu wajar namun sebetulnya punya dampak nilai moral beragam.

Berikut ini adalah esensi dari The Tyranny of Merit yang ditulis rinci berdasar bab-bab dalam bukunya.

Dalam prolognya Sandel bercerita tentang isu rasis saat pandemi Covid-19. Korban terpapar Covid di AS banyak diderita oleh penduduk kulit berwarna yang berada di lingkungan kerja yang memang rentan terhadap penularan Covid-19. Korban tewas warga Amerika Latin, 22% lebih banyak daripada warga kulit putih. Demikian juga dengan korban tewas kulit hitam, 40% lebih banyak dari kulit putih. Isu rasisme muncul dalam bentuk PEMBEDAAN pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang tersegregasi secara struktural oleh tingkat pendidikan. ‘Social distancing’ memang benar terjadi.

Di bab Pendahuluan, Sandel mencuplik kisah William Singer, pelaku tindak kejahatan penyuapan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi ternama di AS dan Inggris. Kisah William Singer ini juga telah tayang dalam film dokumenter Netflix dengan judul “Operation Varsity Blues”. Ini kisah tentang begitu tingginya ‘penghargaan’ masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi, sehingga rela mengeluarkan ratusan ribu dollar untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru melalui proses legal (pintu belakang: donasi ke universitas) atau ilegal (pintu samping: penyuapan jalur atlet atau ‘membeli’ nilai uji Scholastic Aptitude Test, SAT).

Mengapa penghargaan masyarakat begitu tinggi terhadap lulusan perguruan tinggi? Inilah masalah utama yang dibahas Sandel dalam buku ini.

Masih dalam bab Pendahuluan, Sandel menjelaskan bahwa skema ‘back door’ dan ‘side door’, keduanya berbasis kekayaan orangtua calon mahasiswa, bukan atas dasar kualifikasi terbaiknya. Proses penerimaan mahasiswa yang selama ini dianggap adil dan tidak berdasar kekayaan finansial adalah melalui ‘pintu depan’. Yaitu melalui “test masuk”, yang didasarkan atas kemampuan siswa sendiri. Bukan karena kemampuan finansial orangtuanya. Betulkah?

Ternyata, dalam prakteknya, modus ‘front door’ pun masih rentan terhadap upaya untuk menyiasatinya. Uji kelulusan SAT dengan nilai minimal tertentu yang menjadi syarat diterimanya siswa di perguruan tinggi pun bisa ‘dibeli’, melalui bimbingan test atau pelatihan privat yang mahal. Selain itu, kasus ilegal penerimaan mahasiswa baru oleh William Singer juga terbongkar melalui modus suap terhadap jalur ekstra kurikuler. Suap dilakukan terhadap pihak-pihak universitas yang punya otoritas menentukan kandidat mahasiswa sebagai atlet atau artis yang berprestasi sehingga layak untuk diterima di universitas yang bersangkutan.

Lagi, hanya kandidat dari golongan keluarga berduit yang mampu melakukannya. Belum lagi biaya kuliah yang juga mahal. Sehingga tidak heran bila data statistik menunjukkan bahwa ⅔ jumlah mahasiswa di perguruan tinggi ternama yang masuk dalam kelompok Ivy League university berasal dari kelompok 20% skala keluarga kaya teratas. Bahkan di universitas Princeton dan Yale, lebih banyak mahasiswa yang berasal dari kelompok terkaya 1% daripada mereka yang berasal dari kelompok 60% terbawah dalam skala kekayaan di AS.

Disinilah titik kritis ketidaksetaraan terhadap akses pendidikan tinggi terjadi. Proses meritokrasi dalam sistem pendidikan tinggi yang dibanggakan oleh pemerintah AS ternyata banyak kelemahan dalam prakteknya.

Dalam kondisi masyarakat yang tidak setara, mereka yang berada pada strata sosial atas, meyakini bahwa kesuksesan yang diperolehnya adalah hanya karena kemampuan dan usaha kerasnya sendiri. Konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah bahwa mereka yang kalah dalam persaingan akan dianggap juga karena kesalahan sendiri. Kurang kemampuan dan kurang kerja keras. Tragis.

Kebenaran yang selama ini dirasakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya dilandasi oleh kemampuan dan kerja keras siswa saja, ternyata faktanya adalah ada faktor lain yang menyumbang kesuksesan kandidat untuk lolos ujian masuk tersebut. Peran orang tua dan para pengajar, bakat atau talenta, serta kondisi finansial serta lingkungan sosial, yang semuanya tentu tidak bisa diabaikan dalam menyumbang kesuksesan. Disini keadilan mulai diuji. Does everyone have a truly equal opportunity to compete for desirable goods and social positions? Perlu kesadaran dan pemahaman terhadap adanya pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kesuksesan diri, yang dapat membuat munculnya rasa rendah hati atau bangga diri.

Bab 1. WINNERS AND LOSERS

Kemenangan Trump dalam Pilpres AS tahun 2016 dan kemenangan Brexit dalam referendum di Inggris, adalah kemenangan bagi para pemilih yang merasa ditinggalkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan ‘pergaulan dunia’ atau globalisasi, yang dianggapnya hanya menguntungkan secara ekonomi bagi mereka yang sudah berada di atas dan meninggalkan budaya lokal. Ketidaksetaraan terbentuk karena globalisasi yang dikendalikan oleh pasar. Termasuk didalamnya adalah kecemburuan terhadap para imigran yang mendapatkan ‘perhatian’ lebih dari pemerintah. Xenophobia.

Kegalauan ini bukan karena faktor ekonomi semata, namun juga persoalan moral dan kultural. Bukan hanya tentang pendapatan dan pekerjaan, namun lebih karena kesetaraan sosial yang dirasa telah dilecehkan. Kritik kelompok populis terhadap berbagai hal terkait globalisasi dan kesepakatan perdagangan bebas seperti outsourcing dan unrestricted capital flows dianggap sebagai pikiran sempit (closed-minded) oleh mereka yang sebelumnya menang. Persoalan politik dunia tidak lagi tentang ideologi kanan-kiri, tetapi antara pola pikir terbuka-tertutup.

Sandel berpendapat bahwa ada kesalahan para elit politik dalam melaksanakan globalisasi sehingga menyulut kekesalan kaum populis, yaitu keyakinan para teknokrat bahwa:

Mekanisme pasar adalah alat utama untuk dapat mencapai kebajikan publik. Sehingga tuntutan keahlian teknis semakin tinggi dan semakin besar juga jumlah mereka yang tertinggal karenanya. Bahkan, Partai Demokrat di era pemilihan presiden Trump dan Partai Buruh saat Referendum Brexit, menampakkan wajah liberalis teknokratis yang lebih dekat ke kelas profesional daripada ke kelas buruh atau kelas menengah.
“In an open world, success depends on education, on equipping yourself to compete and win in a global economy”. Ini berarti pemerintah mesti memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk bisa mendapatkan akses pendidikan sehingga mampu bersaing dalam ekonomi global. Namun sayangnya, pemerintahan yang berwajah liberalis teknokratis ini justru merasa perlu memberlakukan modus meritokrasi sebagai modal dasar untuk mengejar kemenangan persaingan finansial global, yang ternyata bahkan menambah jumlah mereka yang tertinggal. Itupun, kaum Populis masih bisa bersabar dengan bius retorika penyemangat yang digaungkan oleh Thatcher, Tony Blair di Inggris; Gerhard Schröder di Jerman dan Reagan, Clinton hingga Obama di AS yaitu, “those who work hard and play by the rules should be able to rise as far as their talents will take them”. Hanya mimpi. Meskipun 70% masyarakat AS percaya bahwa Upward mobility sungguh bisa terjadi. Hanya 35% masyarakat Eropa mempercayainya. Data yang dikutip dalam buku ini juga menunjukkan bahwa bangsa AS yang lahir dari orangtua miskin, akan tetap berkekurangan di masa tuanya. Mereka yang terlahir dalam kelompok ⅕ skala pendapatan terbawah, hanya 1/20 darinya yang bisa bangkit dan masuk kedalam kelompok ⅕ skala teratas. Dan di Kanada, Jerman, Denmark dan negara Eropa lainnya, ternyata lebih mudah bangkit dari kemiskinan daripada di AS.

Masalah dengan meritokrasi bukan hanya karena prakteknya yang jauh dari ideal, namun juga diragukan kemampuannya memenuhi kepuasan masyarakat secara moral maupun politik. Namun demikian, bangsa AS masih bisa toleran terhadap kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang terjadi. Karena ada keyakinan dalam diri mereka bahwa kebangkitan dari keterpurukan atau upward mobility sangat mungkin terjadi di AS. American Dream.

Retorika atas adanya kesempatan untuk bangkit tersebut, dibarengi dengan jargon bahwa “siapapun yang bekerja keras dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, akan bisa bangkit sesuai dengan bekal kemampuan yang dipunyainya”. The rhetoric of rising. Betulkah?

Bab 2. GREAT BECAUSE GOOD

Budaya berlebihan dalam menghargai prestasi sebagai buah dari bakat dan kerja keras, berdampak pada keyakinan diri bagi para pemenang untuk beranggapan bahwa keberhasilan yang diperolehnya hanyalah akibat perbuatan dan perjuangan sendiri semata, -seringkali tanpa disadarinya telah menihilkan peran banyak hal diluar kontrol dirinya seperti karunia kecerdasan, kekayaan finansial dan lingkungan sosial keluarga di perguruan tinggi-, serta memandang rendah terhadap mereka yang kurang beruntung. Keangkuhan meritokrasi sebagai pengejawantahan moral politik teknokratis.

Merekrut karyawan atau memberikan penghargaan berdasar prestasi bukanlah kesalahan, bahkan menunjukkan adanya nilai keadilan dan ketiadaan diskriminasi. Prestasi didasarkan pada capaian. Yang bermasalah adalah bila mereka yang berprestasi merasa berhak mendapatkannya karena capaian kesuksesan dirasa hanya karena kapasitas dirinya dan kerja kerasnya semata. Konsekuensi logis dari logika tersebut adalah bahwa mereka yang tertinggal adalah semata disebabkan oleh kurangnya kerja keras. Sehingga, pemenang menghasilkan keangkuhan, dan yang kalah, merasakan kehinaan, juga dendam. Sentimen moral inilah yang menyimpan pemberontakan dalam hati kaum populis untuk melawan elit negeri. Lebih dari sekedar protes terhadap kaum imigran dan pekerja alih daya atau outsourcing. The tyranny of merit menjadi keluhan penting kaum populis yang perlu mendapat perhatian pemangku kebijakan.

Bab 3. The Rhetoric of Rising

Betapa pentingnya pendidikan tinggi yang akan berkorelasi positif dengan posisi sosial di masa depan, pernah dinyatakan Bill Clinton dalam pidatonya tahun 1996, “We think everybody ought to be able to go to college, because what you can earn depends on what you can learn”. Dengan kalimat sedikit berbeda namun dengan maksud yang sama, Clinton mengulanginya hingga 32 kali di berbagai kesempatan pidato kepresidenan. Juga Obama dalam pidatonya di perguruan tinggi di Brooklyn 2013, “if you were willing to work hard, you didn’t necessarily need a great education. … Now you’ve got billions of people from Beijing to Bangalore to Moscow, all of whom are competing with you directly … If you don’t have a good education, then it is going to be hard for you to find a job that pays a living wage”. Dan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di tahun 1996, memberi pernyataan dalam agenda Reformasinya untuk Partai Buruh: “Ask me for my three main priorities for government and I tell you: education, education and education”.

Inti pendapat Clinton, Obama dan Blair diatas adalah pentingnya mendukung globalisasi, mengejar pendidikan tinggi dan meyakini bahwa bakat dan prestasi akan menghasilkan posisi sosial yang jauh lebih baik.

Konsekuensi dari janji meritokrasi tersebut adalah bahwa semua orang tanpa memandang ras atau kelas, agama atau etnik, gender atau orientasi seksual, harus mendapat kesempatan yang sama dalam kompetisi untuk memenangkan persaingan dalam pasar tenagakerja. Bahkan menurut kelompok liberal kiri-tengah, kesetaraan kesempatan mensyaratkan tidak hanya ketiadaan diskriminasi, namun juga kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, kepedulian anak dan jasa lainnya sehingga memungkinkan untuk dapat berkompetisi secara efektif.

Thomas Frank, penulis dan analis politik AS justru mengkritik cara pandang kaum liberal, termasuk pendapat Bill Clinton dan Obama diatas, yang menganggap bahwa setiap masalah ekonomi adalah karena masalah pendidikan. Termasuk didalamnya adalah ketiadaan keahlian sebagai bekal ilmu menghadapi persoalan tersebut. Mengejar bangku kuliah memang perlu didukung. Dan memberi kesempatan yang sama untuk akses pendidikan tinggi akan lebih baik. Namun, menganggap pendidikan tinggi sebagai solusi terhadap ketimpangan nasib pekerja di era globalisasi adalah salah sasaran. Justru akan menggerus rasa harga diri bagi mereka yang kalah dalam persaingan mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi.

Bab 4. CREDENTIALISM

Betapa pentingnya kedudukan sosial perguruan tinggi, sehingga presiden Donald Trump, melalui pengacara pribadinya, Michael Cohen, merasa perlu mengancam untuk menuntut universitas-universitas tempat dia kuliah, bila mereka membeberkan ke publik tentang nilai matakuliah dan SAT yang diraihnya saat itu. Celakanya, justru majalah Newsweek yang membeberkan kualitas capaian pendidikan presiden Trump yang kurang membanggakan. (Lihat Tautan di bawah). Trump berbicara dengan kekayaan kosakata kelas 4 Sekolah Dasar. Kualitas kemampuan berbahasa terendah presiden AS abad ini. Bahkan sekretaris presiden menganggapnya seorang ‘moron’ atau bodoh. Dan Menteri Pertahanan menganggapnya lebih parah lagi, Trump mempunyai wawasan global setara kelas 5 atau 6 SD. Meskipun Trump begitu gigihnya meyakinkan publik dalam kampanye pilpresnya 2016, “I’m speaking with myself, number one, because I have a very good brain and I’ve said a lot of things … My primary consultant is myself”. Luar Biasa ..

Joe Biden pun merasa sensitif terhadap pendidikan tingginya ketika audiences menanyakan pendidikan hukumnya saat kampanye pilpres 2017, “the only one in my class to have a full academic scholarship … and in fact ended up in the top half of my class. I was the outstanding student in the political science department at the end of my year. I graduated with three degrees from undergraduate school and 165 credits—only needed 123 credits—and I’d be delighted to sit down and compare my IQ to yours”. Biden terlalu berlebihan. Dia ternyata lulus dalam kelompok ranking terbawah.

Maksud Sandel mengutip hal diatas adalah untuk menunjukkan bahwa meritokrasi bisa berdampak tidak langsung sebagai penyebab kesalahan kebijakan.

Seperti diketahui bahwa era globalisasi telah mengakibatkan kesenjangan dan stagnasi pendapatan pekerja. Di AS, 10% kelas atas menguasai hampir semua kekayaan bangsanya. Dan 50% kelas bawah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun kaum liberal dan progresif ternyata lebih tertarik menyelesaikan kesenjangan tersebut dengan fokus pada persoalan ekonominya. Bukan pada JANJI meritokrasi yang lebih substantif, yaitu bahwa melalui prestasi dan kerjakeras, seharusnya seseorang dijamin MAMPU bangkit dari keterpurukan ekonomi, oleh pemangku kebijakan. Disinilah hal utama dari jargon the rhetoric of rising. Bukan hanya kesetaraan akses pendidikan. Gagal.

Bab 5. SUCCESS ETHICS

Meritokrasi dalam proses penyaringan mahasiswa baru atau tenagakerja, seringkali disanjung karena dihadapkan dengan modus aristokrasi.

Dalam aristokrasi, pendidikan, pendapatan dan kekayaan, yang seringkali dianggap sebagai kesuksesan, diperoleh karena keistimewaan keturunan. Artinya, mereka yang berasal dari keturunan keluarga kaya, bangsawan, orang hebat atau semacamnya, akan tetap mendapatkan akses kekayaan tersebut. Sementara, si miskin akan terus mewariskan kemiskinan.

Sedangkan dalam meritokrasi, kesuksesan tersebut dianggap sebagai hasil dari kerja keras dan bakat atau prestasi yang dipunyainya. Bukan dari warisan keluarganya.

Tentu harapan adanya masyarakat yang didasarkan pada meritokrasi menjadi semakin banyak karena janji memberi kesempatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Sedangkan masyarakat aristrokratik akan tetap berharap dari warisan bila keterpurukan terjadi.

Namun demikian, meritokrasipun tidak lepas dari kesenjangan. Disana tetap ada perbedaan bakat, kemampuan, prestasi, ambisi, yang masing-masing bisa tumbuh melebihi yang lainnya. Juga, adanya faktor lingkungan sosial dan finansial keluarga, serta karuniaNya yang membuat titik start kompetisi menjadi tidak sama dengan lainnya. Tapi, setidaknya kesenjangan diperoleh dari bakat dan prestasi pendidikan sendiri, bukan warisan turunan. Sehingga lebih baik daripada modus aristokrasi.

Oleh karenanya, Sandel berpendapat bahwa sebenarnya, kesenjangan pendapatan karena perbedaan bakat alami pun tidaklah lebih adil daripada kesenjangan karena perbedaan kelas sosial. Dari sudut pandang moral, keduanya, meritokrasi dan aristokrasi, adalah sama saja. Meskipun tercapai masyarakat setara dalam berbagai kesempatan, tetap saja ada kesenjangan yang tumbuh dari bakat dan kemampuan alami masing-masing. Yang paling penting untuk difahami adalah bahwa meritokrasi ideal bukanlah untuk mengurangi kesenjangan demi kesetaraan, namun tentang mobilitas kebangkitan dari keterpurukan. Menurutnya, kesenjangan yang terjadi akibat proses meritokrasi, pun bisa terjadi.

The meritocratic ideal is not a remedy for inequality; it is a justification of inequality. What matters is that everyone starts the race at the same starting point, having had equal access to training, coaching, nutrition, and so on. If so, the winner of the race deserves the prize. There is no injustice in the fact that some run faster than others.

Ambigu. Bagaimana mungkin bisa melakukan start di titik awal yang sama, bila setiap orang adalah unik, mempunyai bakat dan kecerdasan yang berbeda? Pelatihan dan asupan gizi bisa diberikan yang sama, itupun hanya dalam waktu tertentu. Bagaimana dengan lingkungan sosial, finansial, bekal masa kecil, bakat atau talenta dan mental serta kecerdasan yang berbeda? Bukankah itu semua juga menyebabkan titik start yang berbeda dalam kompetisi?

Michael Young, ahli sosiologi dari Inggris yang berafiliasi dengan Partai Buruh, pada tahun 1958 menulis buku berjudul The Rise of the Meritocracy. Menurutnya, meritokrasi adalah distopia. Young menggambarkan dengan sangat jelas sisi gelap sistem pendidikan dan profesionalitas meritokratis yang diagungkan pemerintahan Inggris setelah WW2. Arogansi bagi mereka yang diatas dan hilangnya percaya-diri bagi yang tertinggal. Mengalokasikan posisi dan kesempatan berdasar merit (prestasi) dengan asumsi bahwa masing-masing menerima haknya sesuai prestasi, bukanlah cara tepat untuk mengurangi kesenjangan. Justru semakin memperlebarnya, karena masyarakat akan terbelah berdasar kemampuannya. Kecemburuan sosial semakin tinggi karena masyarakat tahu bahwa mereka yang diatas menikmati bukan semata dari hasil jerih-payahnya.

Young telah mengantisipasi bahwa kekesalan mereka yang tertinggal akan memperburuk kondisi politik. Kelas berpendidikan rendah akan muncul sebagai perlawanan kaum populis melawan elit meritokratis.

Di tahun 2016, ketika Inggris memilih Brexit dan AS memilih Trump, perlawanan kaum populis benar terjadi. Nyata, merekalah pendukungnya. 18 tahun lebih cepat dari dugaan Young, 2034.

MERITOCRACY RECONSIDERED

Kritik terhadap meritokrasi, pada umumnya bukan karena misi idealnya. Melainkan karena praktek untuk mencapainya. Yang memang terjadi:

si kaya dan berkuasa merekayasa sistem untuk tetap memiliki keistimewaan akses dalam banyak hal,
mereka yang di kelas profesional menemukan cara untuk mendapatkan keutamaan bagi anak-anaknya,
mengubah meritokrasi menjadi aristokrasi,
perguruan tinggi yang mengaku berdasar meritokrasi ternyata menerima siswa berdasar kedekatan hubungan atau keluarga alumni dan kekayaan orangtua siswa.

Dua hal yang menjadi kekhawatiran terhadap meritokrasi sebagai misi moral dan politik, adalah tentang:

Keadilan. Meskipun meritokrasi memang tercapai, tetap diragukan terjadinya keadilan terkait kebenaran bahwa pendapatan memang dapat diperoleh sesuai prestasi dan kerja keras.
Perilaku terhadap kesuksesan dan kegagalan. Adanya kekhawatiran bahwa meskipun Meritokrasi terjadi, tetap akan menyebabkan masyarakat berperilaku tidak baik. Arogansi bagi mereka yang menang, dan tersisihkan bagi mereka yang tertinggal.

Keraguan terhadap sistem meritokrasi semakin tinggi ketika mereka yang kaya dan berkuasa terus berupaya menyiasatinya untuk bisa mendapatkan hak keistimewaan atau “privilege” memasuki perguruan tinggi bagi keturunannya melalui donasi dan kekerabatan alumni. Mengubah meritokrasi menjadi aristokrasi.

Protes kaum Populis terhadap kelompok elit meritokratik tidak hanya tentang keadilan, namun juga tentang integritas atau harga-diri sosial.

Meskipun kondisi ideal meritokrasi betul tercapai, yaitu setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam pendidikan, pekerjaan dan sektor kehidupan lainnya, kondisi sosial masyarakat tersebut belum bisa disebut sepenuhnya ADIL. Karena, meritokrasi ideal adalah juga tentang kemampuan mobilitas sosial vertikal. Tidak tetap terpuruk dalam kemiskinan atau terus mapan dalam kelimpahan karena keistimewaan sosial.

DO WE DESERVE OUR TALENTS?

Jawabnya: bergantung pada the moral status of talents.

Bila prestasi yang dimiliki bukanlah karena Upaya sendiri, melainkan karena ‘kebetulan’ atau ‘karunia’. Maka Sandel berpendapat bahwa seseorang tidak berhak menerima keuntungan atau kerugian karenanya. Di sisi lain, Usaha keras saja juga cukup berat untuk memenangkan kompetisi, tanpa adanya dukungan Bakat atau Karunia. Usaha Keras dan Bakat menjadi tak terpisahkan dalam memenangkan kompetisi.

Kemudian, bila meritokrasi ideal diragukan karena mengabaikan adanya kemandirian moral Bakat/Talenta sehingga titik awal kompetisi menjadi tidak sama, dan hanya mengutamakan moral Usaha/Perjuangan, maka adakah konsep lain terbentuknya masyarakat berkeadilan dalam kompetisi?

Dalam bab-bab berikutnya, Sandel mulai banyak membahas ranah filosofi politik terkait keadilan dan meritokrasi, berbasis Friedrich A. Hayek, dan karya John Rawls, “A theory of justice”.

TWO ALTERNATIVES TO MERITOCRACY

Ada dua jenis argumen politik dari masyarakat demokratis terkait meritokrasi ini, yaitu free-market liberalism dan welfare state liberalism. Keduanya menentang gagasan meritokrasi, bahwa masyarakat yang adil semestinya mendistribusikan pendapatan dan kekayaan berdasarkan apa yang pantas diperolehnya, hanya berbasis Prestasi. Tidak terkait dengan hal-hal diluar kontrol dirinya, seperti Bakat atau Warisan keluarganya.

Free-market liberalism. Syarat meritokrasi untuk disediakan kondisi kompetisi yang setara bagi semua pihak, berimplikasi pada keharusan pemerintah untuk mengatur pasar. Ini keberatan utama pemerintah AS dibawah Reagan dan Inggris dibawah Thatcher, sebagai penganut laissez-faire capitalism,. Friedrich A. Hayek, filsuf ekonomi kelahiran Austria, menjadi inspirator aliran pemikiran ini. “The Constitution of Liberty” adalah buah karyanya, 1960. Hayek, seperti juga partai Republik AS, selalu menentang kenaikan pajak bagi yang Berpunya sebagai upaya memberikan playing field yang setara bagi semua pihak. Karena dianggap berlawanan dengan prinsip Kebebasan dalam demokrasi.

Welfare State Liberalism atau Egalitarian Liberalism. Obama dalam pidato kampanyenya, 2012, “[I]f you’ve been successful, you didn’t get there on your own… If you were successful, somebody along the line gave you some help… You’re not on your own, we’re in this together”. Ada pihak lain yang turut terlibat dalam kesuksesan kita. Untuk itulah pemerintah negara-negara Kesejahteraan di Eropa memaknainya sebagai ‘kewajiban’ untuk memberi tunjangan bagi mereka yang ‘tertinggal’ melalui pungutan pajak yang besar bagi mereka yang berpunya. John Rawls, filsuf politik AS abad 20 menjadi inspirator dari penganut mazhab liberal ini. “A Theory of Justice”, 1971, adalah karya Rawls terkait hal diatas. Dalam konsepnya tersebut, Rawls menolak adanya penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam kontribusinya untuk masyarakat akibat bakat yang dimilikinya. Karena bakat atau karunia yang dipunyainya, adalah diluar kontrol dari dirinya sendiri.

Sesuai dengan konsepnya Principle of Justices, Rawl tidak mengharapkan adanya penghargaan terhadap suatu kebajikan tunggal. Di dalam masyarakat pluralis, seseorang berhak untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan hidupnya sendiri, dengan tetap menghargai nilai-nilai pihak lain. Freedom.

Dalam hal ini Hayek dan Rawls juga menegaskan adanya keterlibatan kemandirian moral bakat dan menolak pendapat bahwa nilai pasar merefleksikan kebajikan (merit atau desert). Artinya, seberapapun besarnya pajak yang dibayarkan oleh mereka yang mendapatkan kekayaan dari hasil bakatnya, maka tidak layak dianggap sebagai suatu tindak keutamaan berbagi kekayaan. Justru pajak kekayaan ini yang ditentang oleh Rawl karena dianggap sebagai the distribution of income that results from a free market, Ingat, bakat/talenta bukanlah upaya, tetapi karunia (bagi yang beragama), atau keberuntungan. Rawl beranggapan bahwa menerima sistem pajak kekayaan dari hasil kepemilikan bakat/talenta, merupakan pengakuan bahwa seseorang berhak mendapat keuntungan/kerugian darinya.

MARKETS AND MERIT

Hayek dan Rawls menolak wacana meritokrasi dalam kompetisi yang adil karena adanya kecenderungan menguntungkan si kaya daripada si miskin. Namun demikian, alternatif yang mereka tawarkan juga tetap dapat memunculkan sikap karakteristik masyarakat meritokratis, yaitu keangkuhan bagi yang sukses dan kebencian bagi yang kurang beruntung.

Membenarkan pendapatnya, Hayek mengutip Anthony Crosland, anggota Partai Buruh Inggris, dalam karya terkenalnya di tahun 1956, “The Future of Socialism” yang menyatakan adanya dampak demoralisasi bagi mereka yang tertinggal dalam sistem meritokrasi.

N. Gregory Mankiw, penasihat ekonomi President George W. Bush berpendapat bahwa “seseorang seharusnya mendapatkan apa yang pantas diperolehnya. Dan seseorang yang berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat, berhak mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi”. Namun, apakah pantas suatu Kerja yang bernilai transaksional perdagangan pasar dianggap sebagai kontribusi sosial yang bernilai Moral?

MARKET VALUE VERSUS MORAL VALUE

Seperti halnya Hayek dan Rawls, Frank Knight, penganut mazhab ekonomi neoklasik, di tahun 1920an menyatakan pandangannya bahwa kepemilikan bakat untuk memenuhi kebutuhan pasar, merupakan warisan kekayaan (karunia/given). Bukan kebajikan atas prakarsa upaya personal. Dan Knight tidak sependapat dengan pandangan Free-market liberalism Hayek yang menyamakan Nilai Pasar dengan Kontribusi Sosial. Menurutnya, adalah suatu kesalahan bila mengasumsikan pendapatan finansial yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan pasar, merupakan refleksi nilai kebajikan moral.

ATTITUDES TOWARD SUCCESS

Rawls yang anti meritokrasi, berharap supaya mereka yang sukses secara ekonomi untuk dapat bersikap rendah hati dan membantu mereka yang tertinggal. Bila meyakini bahwa kesuksesan yang diperoleh adalah semata karena nasib baik atau keberuntungan atau karena bakat, maka sudah selayaknya merasa berkewajiban untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung.

Sayangnya, sikap rendah hati bagi mereka yang sukses, belum menjadi kultur tauladan dari kehidupan sosial dan ekonomi kontemporer. Sehingga reaksi populis masih meluas dirasakan oleh para pekerja bahwa elit sosial memandang rendah mereka.

Kekecewaan kaum populis kelas pekerja di AS saat ini terhadap elit, sebagian besar disebabkan oleh apa yang mereka anggap sebagai keangkuhan dan penghinaan kelas profesional terhadap mereka yang tidak berpendidikan tinggi.

CHANCE AND CHOICE

Dan kecenderungan liberalisme negara kesejahteraan untuk menyulut politik keangkuhan dan penghinaan ini menjadi lebih eksplisit dalam karya para filsuf egaliter liberal tahun 1980-an dan 1990-an. Rawls berpendapat bahwa distribusi kekayaan yang cenderung menguntungkan para pemilik bakat, tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang moral, sehingga di dalam masyarakat yang adil seharusnya menyediakan kompensasi bagi mereka yang tidak beruntung, i.e. miskin sejak lahir, cacat fisik, menderita karena kecelakaan, tidak berbakat, selalu tidak beruntung, dll. Mereka yang tertinggal karena faktor di luar kendali dirinya. Kemiskinan Struktural dan Kemiskinan Absolut.

Dengan bahasa senada, filsuf lain menyatakan, “Distributive justice stipulates that the lucky should transfer some or all of their gains due to luck to the unlucky”.

Bab 6. THE SORTING MACHINE

James Bryant Conant, presiden Harvard University, di tahun 1940an berambisi untuk mengakhiri kultur pengistimewaan para elit alumni dan kekayaan keluarga, dalam penerimaan mahasiswa, dan menggantikannya dengan sistem meritokrasi. Dimaksudkan tidak hanya untuk ujian masuk Harvard, namun juga untuk memasuki seluruh perguruan tinggi di AS. Dengan visi, “Education for a Classless Society”. A high degree of social mobility is the essence of the American ideal of a classless society.

Conant mulai dengan mengadakan Uji Kecerdasan Intelektual, untuk dapat diterima di Universitas Harvard. Saat ini biasa disebut sebagai SAT (Scholastic Aptitude Test).

Mengkritisi the tyranny of merit bukan berarti bahwa modal awal kecerdasan atau Bakat/Talenta tidak boleh berperan dalam alokasi pekerjaan dan peran sosial. Melainkan, perlu memikirkan kembali cara kita memahami Kesuksesan dan mulai menghindari sikap kesombongan meritokratis bahwa mereka yang berada di atas, adalah semata karena upaya sendiri.

INTIMATIONS OF THE TYRANNY OF MERITS

Sistem meritokrasi pendidikan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan melalui mobilitas sosial keatas (upward social mobility).

Secara retorika dan filosofis, ideologi meritokrasi Conant telah memenangkan perhatian publik. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena:

SAT ternyata tidak bisa jadi dasar pengukuran kemampuan kecerdasan siswa, yang diharapkan independen dari latar-belakang sosial dan pendidikan. Kemampuan lulus uji SAT sangat berkorelasi dengan kekayaan finansial. Semakin kaya, semakin memungkinkan untuk mendapatkan nilai SAT tinggi. Banyak tersedia jasa pelatihan SAT.

Sistem Meritokrasi untuk memasuki Perguruan Tinggi, yang ditawarkan Conant, ternyata tidak menghasilkan the classless society seperti yang diharapkan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan justru semakin besar sejak 1940an. Dan Mobilitas Sosial keatas tidak juga terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai institusi pendidikan tinggi ternama di AS belum bisa menjadi agen mobilitas sosial finansial.

MAKING MERITOCRACY MORE FAIR

Daniel Markovits, profesor Hukum, Universitas Yale, dalam upayanya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan akses pendidikan, menyarankan pemerintah untuk tidak memberi status keringanan pajak pada perguruan tinggi, yang tidak menerima sedikitnya setengah mahasiswa baru dari kelompok ⅔ skala ekonomi terbawah.

Pada akhirnya, memberlakukan ujian masuk perguruan tinggi dengan sangat kompetitif, adalah upaya berlebihan serta tidak bijaksana bagi demokrasi dan misi pendidikan itu sendiri.

7. RECOGNIZING WORK

Sistem meritokrasi yang begitu mendewakan kemampuan otak juga berakibat tidak baik pada dunia kerja. Pasar lebih menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Serasa lebih penting, berharga dan bermartabat, daripada pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang kurang berpendidikan. Bahkan secara sengaja elit sosial melakukan pemisahan dengan sebutan Kerah Putih dan Kerah Biru. Menyebalkan ..

Dan celakanya, setelah beberapa dekade berlangsung, semakin kuat ide yang mengatakan bahwa pendapatan merefleksikan nilai kontribusi sosial. Artinya, kebajikan sosial diukur berdasar kekayaan finansial yang diperoleh. Absurd.

Pertanyaan selanjutnya dari para ahli sosial yang muncul adalah, apakah ini persoalan hilangnya pekerjaan dan stagnasi pendapatan atau pergeseran kebudayaan (cultural displacement)? Sandel beranggapan bahwa Kerja adalah tentang Ekonomi dan Kebudayaan. Menyangkut harkat hidup dan status sosial.

Tidak hanya tentang pekerjaan, kekecewaan masyarakat juga ditunjukkan dengan tingginya kematian karena bunuh diri dan obat-obatan. Anne Case dan Angus Deaton, dua ahli ekonomi dari universitas Princeton menyebutnya sebagai “deaths of despair”. Tahun 2014-2017, Harapan Hidup masyarakat AS menurun 3 tahun. Untuk pertama kalinya dalam abad ini.

Case dan Deaton menemukan bahwa kenaikan “deaths of despair” pada umumnya terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah. Tahun 2017, korban tewas “deaths of despair” lelaki berpendidikan rendah adalah 3 kali lebih banyak daripada mereka yang berpendidikan tinggi.

Dari penelitiannya, Case dan Deaton menyimpulkan bahwa “deaths of despair” banyak dialami warga kulit putih berpendidikan rendah karena rasa putus asa menjalani hidup yang berat dalam waktu yang lama.

WORK AS RECOGNITION

Proposal kebijakan oleh pemerintah AS untuk mengkompensasi kesenjangan dengan cara meningkatkan daya beli kelas pekerja, hanya sedikit mengatasi kekecewaan masyarakat. Karena kekecewaan sejatinya disebabkan oleh hilangnya pengakuan atas kerja dan harga diri sosial mereka. Ini kombinasi dari dampak sistem seleksi meritokrasi dan globalisasi yang dikendalikan oleh pasar.

CONCLUSION

Contoh bagus diberikan Sandel dalam bab Kesimpulannya. Henry Aaron, pemain baseball kulit hitam AS ternama, ketika masih kecil, melihat ayahnya terpaksa harus menyingkir dari antrian supermarket karena desakan warga kulit putih. Rasisme. Dendam dalam dirinya memacunya untuk berprestasi dalam baseball. Kebanggaan dan penghargaan memang diperolehnya dari berbagi pihak setelah menjadi pemain ternama di AS. Ini dirasanya sebagai kesuksesan meritokrasi, bahwa bakat dan kerja kerasnya telah membawa kebebasan rasisme. Betulkah? Salah.

Ketidakadilan rasisme tidak dapat dibenarkan dalam kondisi sosial apapun. Bahkan tidak juga diperlukan prestasi sebagai juara baseball, dalam kasus diatas, untuk mengatasinya. Hanya kesetaraan kesempatan secara moral lah yang diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap ketidakadilan tersebut. Dan itupun masih belum cukup.

Diperlukan kondisi kesetaraan yang lebih luas sehingga memungkinkan mereka yang tertinggal dapat hidup lebih bermartabat sesuai dengan keinginannya.

R. H. Tawney, ahli sejarah ekonomi dan kritik sosial berkebangsaan Inggris, dalam bukunya Equality (1931), menyatakan bahwa

Individual happiness does not only require that men should be free to rise to new positions of comfort and distinction; it also requires that they should be able to lead a life of dignity and culture, whether they rise or not.

REKOMENDASI

Buku bagus untuk dipelajari oleh siapa saja yang tertarik pada Berpikir Kritis dan Fenomena Sosial. Kritis dan membuka wawasan tentang fenomena sosial keseharian yang sering kali terlewatkan dari pengamatan. Banyak acuan informasi terkait kesenjangan sosial dari berbagai media besar dan sumber data resmi di AS. Sedikit kekurangan dari buku ini adalah banyaknya kalimat atau phrase yang sering diulang di beberapa bab, sehingga terkesan hanya untuk memperbanyak halaman saja.

…

LAMPIRAN
Sebagian kutipan data di dalam buku ini, yang diambil dari berbagai sumber:

William Singer menerima pembayaran untuk jasanya memasukkan pelajar di universitas ternama di AS secara ilegal, dari:

Pengacara papan atas: $75.000, sehingga anaknya mendapatkan nilai lolos test yang diinginkan
Seseorang: $1,2 juta, sehingga anaknya diterima masuk universitas Yale berdasar penerimaan jalur atlet sepak bola, yang tidak pernah diikutinya.
Artis televisi: $500.000, sehingga dua anaknya diterima di UCLA melaului jalur ekstrakurikuler
Artis film Desperate Housewives: $15.000, sehingga anaknya mendapatkan nilai lolos test SAT.

Selama 8 tahun Singer beroperasi, memperoleh total $25 juta untuk ‘meloloskan’ ujian masuk universitas, melalui ‘Pintu Samping’ (ilegal).

Jalur Sumbangan atau Pintu Belakang (legal)

Jared Kushner, menantu mantan presiden AS, Donald Trump diterima di Universitas Harvard dengan menyumbang $2,5 juta.
Donald Trump menyumbang $1,5 juta, ketika Donal Jr. dan Ivanka diterima di Wharton School of the University of Pennsylvania

Berdasar kekayaan keluarga mahasiswa:

Lebih dari ⅔ jumlah mahasiswa yang diterima Ivy League, berasal dari 20% keluarga terkaya AS.
Di universitas Princeton dan Yale, lebih banyak mahasiswa berasal dari 1% keluarga terkaya di AS, daripada 60% keluarga berpendapatan rendah.

Sebanyak 70% dari masyarakat AS percaya bahwa si miskin mampu bangkit dari keterpurukannya atas usaha sendiri. Sementara hanya 35% masyarakat Eropa meyakininya.

Sebanyak ⅔ mahasiswa di Harvard dan Stanford berasal dari keluarga berpendapatan ⅕ teratas di AS.
Sebanyak kurang dari 4% mahasiswa Ivy League berasal dari keluarga berpendapatan ⅕ paling bawah
Di Harvard dan universitas Ivy League lainnya, lebih banyak mahasiswa berasal dari keluarga berpendapatan 1% teratas ($630.000 per tahun), daripada jumlah mahasiswa dari keluarga berpendapatan dibawah 50%.

Pilpres AS 2016, Trump memenangkan ⅔ pemilih kulit putih berpendidikan rendah. Sementara Hillary Clinton menang di kelompok pemilih berpendidikan tinggi.

Pada Referendum Brexit di Inggris, pemilih berpendidikan rendah lebih memilih Brexit (keluar dari Uni Eropa), sementara pemilih berpendidikan tinggi, mayoritas post graduate, memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa.

Hillary Clinton menang di wilayah dengan total 2/3 GDP. Sementara Trump menang di wilayah yang masyarakatnya lebih menyukai warga kulit-hitam mendapatkan hak-haknya dan para perempuan memperoleh pekerjaan.

Clinton memenangkan suara di wilayah pemenang globalisasi, dan sebaliknya Trump menang di wilayah yang kalah dalam proses globalisasi.

Survey majalah Time menunjukkan bahwa hampir ⅓ warga Kristen AS mengakui keyakinan “bila Anda menyumbangkan uang untuk Tuhan, maka sebaliknya Tuhan akan memberi karunia uang lebih banyak lagi”.

Pertengahan tahun 1970an, Universitas Stanford menerima mahasiswa sebanyak ⅓ jumlah peserta ujian masuk. Di awal tahun 1980an, Harvard dan Stanford menerima sekitar ⅕ pelamarnya. Dan di tahun 2019, mereka hanya menerima lebih sedikit dari 1/20 pelamar.

Survei publik di AS menyatakan, 77% bangsa AS mempercayai bahwa kesuksesan pribadi bisa diraih bila bersedia kerja keras. Hanya 50% bangsa Jerman mempercayainya. Bahkan mayoritas bangsa Perancis dan Jepang menganggap tidak ada garansi bahwa kerja keras akan menghasilkan kesuksesan.

Faktor apakah yang membuat kesuksesan? Sebanyak 73% bangsa AS menganggap Kerja Keras adalah faktor utama. Hanya 50% bangsa Jerman menganggap Kerja Keras sebagai faktor utama. Dan bangsa Perancis hanya sebanyak 25% yang menganggap Kerja Keras adalah faktor penting kesuksesan.

Sebanyak 57% bangsa AS menganggap kesuksesan dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Sementara mayoritas bangsa lain, termasuk bangsa-bangsa Eropa, menganggap bahwa kesuksesan banyak dipengaruhi faktor-faktor dari luar dirinya.

Upward mobility (pergerakan kebangkitan)

Hampir setengah dari seluruh kekayaan para orangtua di AS dan Inggris yang berpenghasilan tinggi, akan menurun ke anak-anaknya. Hal ini dua kali lebih banyak daripada kekayaan yang diwarisi oleh anak-anak orang kaya di Canada, Finlandia, Norwegia dan Denmark, yang sebenarnya justru memiliki kecenderungan kebangkitan ekonomi (upward mobility) tertinggi.

Sebaliknya, anak-anak Denmark dan Kanada justru lebih mampu tumbuh dari kemiskinan daripada anak-anak AS. Artinya, the American Dream justru sukses terjadi di Kopenhagen, bahkan di Beijing. Meskipun AS tetap menjadi negara yang lebih kaya per capita nya daripada China, namun generasi muda China sekarang lebih kaya daripada generasi orang tua mereka.

Menurut World Bank, tingkat ketidak-setaraan pendapatan di China hampir menyamai AS. Namun kenaikan tingkat pergerakan kebangkitan ekonomi (upward mobility) antar generasi di China, lebih tinggi daripada di AS. Artinya, kesempatan untuk tumbuh di AS lebih susah daripada di China, karena sangat dipengaruhi oleh posisi awal.

Pendidikan

Walaupun tingkat kelulusan universitas meningkat di dekade akhir-akhir ini, namun hanya ⅓ jumlah masyarakat dewasa yang menyelesaikan kuliahnya.

Dalam berbagai survey yang dilakukan di AS, Inggris, Belanda dan Belgia, sebuah tim psikologi sosial menemukan bahwa para responden lebih tidak menyukai kelompok berpendidikan rendah daripada terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggapnya juga tidak menyenangkan, seperti kelompok African Americans, kelas pekerja, atau ekonomi lema.

Di dalam anggota Kongres AS, sejumlah 95% anggota Dewan Perwakilan dan 100% anggota Senat adalah berpendidikan universitas. Walaupun ⅔ dari penduduk dewasa AS tidak berpendidikan universitas. Di tahun 1960an, ¼ anggota Dewan Perwakilan dan ¼ anggota Senat tidak berpendidikan universitas.

Di Inggris, kira-kira 70% penduduk dewasa tidak menyandang pendidikan tinggi. Di Parlemen, hanya 12% yang tidak berpendidikan tinggi. Hampir 9 dari 10 anggota Parlemen bergelar universitas. Dan ¼ anggota Parlemen lulus Oxford atau Cambridge. Yang berpendidikan tinggi di Inggris dan AS, mengurus mereka yang berpendidikan rendah.

Tahun 1979, 41% anggota Partai Buruh di Parlemen Inggris tidak berpendidikan universitas. Tahun 2017, hanya 16% tidak berpendidikan universitas.

Tahun 1979, anggota Parlemen dari Partai Buruh Inggris berasal dari 37% pekerja manual. Di Tahun 2015, hanya tinggal 7% dari asal yang sama. Partai Buruh semakin tidak representatif dalam mewakili kelas pekerja.

Di Parlemen Jerman, 83% anggotanya berpendidikan universitas. Sementara di Perancis, Belanda dan Belgia, anggota Parlemennya yang berpendidikan universitas sebanyak 82%-94%.

Di Kabinet pemerintahan Angela Merkel, pada tahun 2013 mempunyai 9 PhD dari 15 menterinya dan hanya 1 menteri tidak bergelar Master.

Dua dari empat presiden AS yang wajahnya terpahat di Mount Rushmore, yaitu George Washington dan Abraham Lincoln, tidak memiliki gelar universitas. Dan presiden terkenal AS terakhir tanpa gelar tersebut adalah Harry S. Truman. 53

Bahkan Franklin D. Roosevelt, ketika menyusun dan mengundangkan the New Deal di tahun 1930an, dibantu oleh tim penasihat ahli yang para anggotanya tidak bergelar universitas.

Di tahun 2019, hanya 7% penduduk Inggris mengikuti sekolah privat. Dan kurang dari 1% lulus dari Oxford dan Cambridge. Namun, ⅔ anggota kabinet Boris Johnson berasal dari mereka yang sekolah privat. Dan ½ nya adalah lulusan Oxford dan Cambridge.

Tahun 2016, ⅔ penduduk kulit putih AS pemilih Donald Trump, tanpa gelar universitas. Sementara 70% pemilih Hillary Clinton adalah mereka yang berpendidikan tinggi.

Para pemilih pilpres AS yang berpendapatan sama, namun mempunyai pendidikan lebih tinggi, memilih Clinton. Sementara yang berpendidikan rendah, memilih Trump.

Dari tahun 1940an hingga 1970an, mereka yang tidak berpendidikan tinggi, cenderung mendukung Partai Demokrat di AS, Partai Buruh di Inggris dan partai-partai Kiri Tengah di Perancis. Dari 2000an hingga 2010an, partai-partai Kiri kehilangan dukungan dari para pemilih berpendidikan tinggi. Namun setelah 2010an, partai yang sebelumnya mewakili kaum pekerja, justru berubah sebagai representasi elit meritokratik, berpendidikan tinggi.

Di AS, dimana Partai Demokrat dianggap sebagai wakil kelas profesional, para pendukungnya dari kulit putih tanpa gelar universitas, justru mulai meninggalkannya. Kecenderungan ini terus berlanjut hingga pemilihan Trump. Tahun 2018 saat pemilihan anggota Kongres, sejumlah 61% pemilih berkulit putih tanpa gelar universitas, memilih Partai Republik, dan hanya 37% memilih Demokrat.

Di Inggris, pada tahun 1980an, ⅓ anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh adalah representasi dari kelas pekerja. Tahun 2010, hanya 1/10 nya.

Tahun 2016 saat Referendum Uni Eropa di Inggris, kelompok berpendapatan rendah lebih memilih Keluar dari Uni Eropa (Brexit). Lebih dari 70% pemilih berpendidikan rendah, memilih Brexit. Dan lebih dari 70% dari mereka yang berpendidikan tinggi, memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa.

Di Perancis, sejak 1980an, mereka yang tidak bergelar universitas, mulai meninggalkan partai-partai berhaluan Kiri. Digantikan oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Tahun 2017, kemenangan Emmanuel Macron dalam pilpres Perancis, mengalahkan Le Pen, dianggap sebagai kekalahan kelompok populis oleh kelompok muda yang market-friendly globalization, seperti halnya Clinton, Blair dan Obama.

Tahun 2020 (saat terbitnya buku ini), 59% pendukung Republik mempercayai bahwa pendidikan tinggi mempunyai dampak buruk terhadap apa yang terjadi di AS, dan hanya 33% yang menganggap lebih disukai. Sebaliknya, 67% pendukung Demokrat sangat meyakini bahwa pendidikan tinggi berdampak positif terhadap bangsa AS, dan hanya 18% yang menggapnya berdampak buruk.

Perubahan Iklim

Di dalam partai Republik, 57% pendukungnya yang berpendidikan rendah mempercayai bahwa Pemanasan Global hanyalah isu yang berlebihan. Pendapat sama bagi 74% pendukungnya yang berpendidikan tinggi. Sebaliknya di dalam Partai Demokrat, bagi 27% pendukungnya yang berpendidikan rendah dan hanya 15% yang berpendidikan tinggi berpendapat bahwa Pemanasan Global adalah isu berlebihan. Artinya, ada perbedaan sebesar, 59%, antar pendukung partai berpendidikan tinggi dsn 30% antar pendukung partai berpendidikan rendah, tentang isu Pemanasan Global.

Kemiripan pola perbedaan jumlah pendapat juga terjadi bila ditanyakan , “apakah perubahan Iklim terjadi karena proses alam natural?”. Mayoritas pendukung Republik menjawab “YA”, dan mayoritas pendukung Demokrat menjawab “TIDAK”. Perbedaan pendapat antara keduanya untuk mereka yang berpendidikan tinggi adalah 53%, lebih besar daripada pendapat yang berpendidikan rendah sebesar 19%.

Pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa baru Yahudi di Harvard, tetap dilakukan, meskipun pelan-pelan mulai dilonggarkan. Karena Harvard masih membutuhkan mahasiswa baru Protestan.

Bila anda berasal dari keluarga berpenghasilan diatas $200.000 per tahun, maka kemungkinan untuk mendapatkan nilai SAT sebesar 1400 (max 1600) adalah 1 banding 5. Namun bila anda berasal dari keluarga berpenghasilan rendah (< 20.000 per tahun), maka kemungkinannya adalah 1 banding 50. Orangtua berpendidikan tinggi akan menambah kemungkinan anak untuk dapat memperoleh nilai SAT tinggi.

MERITOCRACY ENTRENCHES INEQUALITY

Bila anda berasal dari Keluarga Kaya (top 1%), probabilitas untuk bisa diterima di Ivy League adalah 77% lebih besar daripada bila berasal dari Keluarga Miskin (bottom 20%).

WHY ELITE COLLEGES ARE NOT ENGINES OF MOBILITY

Raj Chetty, pakar ekonomi, melakukan penelitian di AS tentang proporsi mahasiswa yang sebelumnya berasal dari keluarga tidak mampu (< $20.000) dan kemudian sukses bangkit dan masuk dalam kelompok berpendapatan 20% tertinggi (> $110.000) setelah menyandang gelar universitas. Hasilnya, pendidikan tinggi hanya punya andil kecil untuk meningkatkan pendapatan (upward mobility).

Hanya 1,8% mahasiswa lulusan Harvard,1,3% mahasiswa lulusan Princeton, 1,5%, mahasiswa universitas Michigan, dan 1,5% mahasiswa Virginia, yang mampu tumbuh dari kelompok berpendapatan rendah ke kelompok berpendapatan tinggi. Sejumlah ⅔ mahasiswa Harvard berasal dari keluarga kaya (top quintile). Dan hanya 4% mahasiswa universitas Michigan serta 3% mahasiswa universitas Virginia, berasal dari keluarga tidak mampu.

Penelitian Chetty juga menemukan bahwa Universitas California dan universitas New York, keduanya mampu meningkatkan pendapatan sebesar 10% dari keluarga berpendapatan rendah ke kelompok kaya. Mobilitas kenaikan sebesar 5 kali lebih tinggi daripada universitas-universitas Ivy League.

Dari total 1.800 perguruan tinggi yang diteliti oleh Chetty, kurang dari 2% mahasiswa yang mampu menaikkan pendapatan dari kelompok pendapatan ⅕ terendah ke kelompok ⅕ teratas.

Di perguruan tinggi elite, anak-anak alumni mendapat keistimewaan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa. Di Harvard, hanya 1 pelamar diterima sebagai mahasiswa dari 20 pelamar. Sementara kemungkinan anak alumni Harvard untuk diterima sebagai mahasiswa sebanyak ⅓ jumlah total pelamar anak alumni.

Terungkap kebijakan penerimaan mahasiswa di universitas Harvard bahwa hampir 10% mahasiswa baru diterima karena dukungan sumbangan finansial.

Daniel Markovits, professor hukum dari universitas Yale memberi kritik terhadap terjadinya meritocratic inequality dan mengusulkan untuk tidak memberikan keistimewaan pajak terhadap universitas-universitas, bila tidak memberi kesempatan sedikitnya ½ jumlah mahasiswa baru berasal dari kelompok 2/3 berpendapatan rendah.

Tahun 1972, universitas Stanford menerima mahasiswa baru sebanyak ⅓ jumlah total pelamar. Saat ini, hanya menerima kurang dari 5% pelamar. Universitas Johns Hopkins, menerima 54% pelamar, sekarang hanya menerima 9% nya. Universitas Chicago menerima 77% pelamar di tahun 1993, sekarang hanya menerima 6% nya. Dari 40 universitas, sekarang hanya menerima kurang dari 20% pelamar.

Setiap tahun ada lebih dari 40.000 pelamar universitas Harvard dan Stanford memperebutkan 2.000 kursi mahasiswa. Tahun 2017, ada 87 universitas yang menerima kurang dari 30% jumlah pelamar.

Tahun 1987, perguruan tinggi negeri memperoleh pendapatannya dari pemerintah 3 kali lebih banyak daripada dari pembayaran kuliah mahasiswa. Seiring turunnya bantuan pembiayaan dari pemerintah, biaya kuliah mahasiswa menjadi lebih tinggi. Tahun 2013, pendapatan dari pemerintah sama dengan pembayaran kuliah dari mahasiswa.

Saat ini universitas negeri hanya sebagai sebutan saja, realitasnya bantuan finansial pemerintah sangat kecil sekali. Universitas Virginia hanya menerima bantuan pemerintah sebesar 10% dari anggaran. Universitas Texas menerima 47% anggaran di tahun 1980an, sekarang hanya menerima 11%. Sementara biaya kuliah mahasiswa meningkat 4 kalinya, sehingga hutang mahasiswa pun meningkat pesat. Selama 15 tahun terakhir, total pinjaman mahasiswa meningkat 5 kali lipat dan di tahun 2020 total kredit mahasiswa menjadi lebih dari $1,5 triliun.

Pada tahun ajaran 2014-2015, pemerintah memberi sumbangan ke pendidikan tinggi dalam bentuk hibah, pajak dan pinjaman sebesar $162 milyar, sementara untuk pelatihan tenagakerja hanya $1,1 milyar per tahun.

Isabel Sawhill, ahli ekonomi di Brookings Institution, mengatakan bahwa negara-negara maju hanya mengalokasikan anggaran untuk program-program pelatihan tenagakerja sebesar 0,5% dari GDP. Perancis, Finlandia, Swedia dan Denmark mengalokasikan lebih dari 1% GDP. Sementara AS hanya 0,1% GDP.

Tahun 1979 lulusan perguruan tinggi 40% lebih banyak daripada lulusan SMA. Tahun 2000an, menjadi 80% lebih banyak lagi.

Akhir 1970an, CEO perusahaan AS papan atas berpendapatan 30 kali lebih banyak daripada rata-rata pekerja. Di tahun 2014, mereka bisa memperoleh pendapatan 300 kalinya.

Dari tahun 1979 ke 2016, lapangan kerja fabrikasi di AS berkurang dari 19,5 juta menjadi 12 juta. Sementara di akhir 1970an, CEO-CEO di berbagai perusahaan besar di AS menerima pendapatan 30 kali lebih banyak daripada pekerja menengah, dan di tahun 2014 mereka menerima 300 kali lebih besar.

Rakyat AS dengan pendidikan terakhir lulusan SMA, hanya 68% diterima kerja tahun 2017.

Terkait persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. kematian kulit putih AS di usia 45-54 tahun meningkat 3 kali lipat dalam tahun 1990-2017 karena putus asa atau “deaths of despair”. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya ditemukan lebih banyak kematian disebabkan oleh drugs, alkohol, bunuhdiri, daripada karena serangan jantung. Mayoritas tidak bergelar universitas.

Sejak tahun 1990an, tingkat kematian lulusan universitas turun 40%, sementara tingkat kematian bukan penyandang gelar universitas naik 25%.

Tahun 2017, tingkat kematian pria tanpa gelar universitas adalah 3 kali lebih tinggi daripada mereka yang bergelar universitas.

Peningkatan “deaths of despair” yang tinggi antara 2009 – 2017 tidak terkait dengan peningkatan kemiskinan.

…

TAUTAN

The new political divide

Some thoughts on the open v closed divide

Prisoners of the American Dream

The Forgotten Americans

Michael Sandel: master of life’s big questions

Desert (philosophy)

The Rise of Meritocracy

The Tyranny of Merit

TED The Tyranny of Merit

College admissions scandal ensnares celebs, CEOs

Trump Speaks At Fourth-Grade Level, Lowest Of Last 15 U.S. Presidents, New Analysis Finds

Read Full Post »

What money can’t buy

Posted in Buku, tagged Commercialism, Market economy, Market society, Michael Sandel, Project prevention, Samuelson, Sandel, Sterilisasi, Utilitarian, What money can't buy on Agustus 29, 2015| Leave a Comment »

Judul: What money can’t buy

Sub-judul: The Moral Limits of Markets

Penulis: Michael J. Sandel

Format: eBook

Penerbit: Farrar, Straus and Giroux/ New York

Tahun: 2013

Setelah bukunya tentang kritik moral yang terkenal, ‘Justice: What’s the Right Thing to Do?‘, dan kemudian banyak didiskusikan di berbagai universitas di dunia, maka kembali muncul buku kedua Michael J. Sandel, masih tentang kritik moral, yang berkenaan dengan semakin meningkatnya komodifikasi berbagai hal ke dalam kehidupan sosial, keluarga dan individu yang melindas berbagai nilai kebajikan yang ada selama ini.

Mekanisme Pasar dan Moral

Dalam bab Pendahuluan bukunya, Sandel menulis kalimat pembuka yang mengganggu: “There are some things money can’t buy, but these days, not many. Today, almost everything is up for sale”.

Benar adanya, begitu banyak penawaran berlalu-lalang di depan kita, baik saat berada di ruang publik maupun ruang privat; melalui media cetak, elektronik bahkan penawaran secara langsung. Namun, tak semua penawaran tersebut mampu terbeli oleh setiap orang. Juga, tak semua penawaran tersebut memang layak untuk diperjual-belikan atau paling tidak, masih menjadi perdebatan moral dalam masyarakat, misalnya perdagangan hak emisi karbon, penawaran kewajiban antrian untuk mendapatkan tiket apapun, perdagangan organ tubuh, menyediakan diri untuk percobaan pengobatan dll. Kelayakan moral inilah yang menjadi pokok bahasan buku Sandel ini.

Saat ini kita berada dalam kurun waktu dimana hampir semua hal dapat diperjual-belikan. Mungkin, hampir lebih dari tiga dekade ‘pasar’ atau tepatnya ‘nilai-nilai pasar’ telah merasuki kehidupan kita tanpa terasa. Ekonomi telah menjadi domain imperial yang menerobos masuk ke segala bangsa di dunia. Kini, logika jual-beli tidak hanya berlaku terhadap kebutuhan saja, namun sudah menguasai hampir segala segi kehidupan, bahkan untuk hal yang tidak dibutuhkan sekalipun. Betulkah kita memang menginginkan kehidupan yang seperti ini?

Era Kejayaan Pasar

Dalam konteks AS, era ini dimulai pada awal 1980an, saat Ronald Reagen dan Margaret Thatcher mencanangkan bahwa mekanisme pasar, bukan pemerintah, merupakan kunci kesejahteraan dan kebebasan. Ini berlanjut di tahun 1990an ketika Bill Clinton dan Tony Blair memoderasi mekanisme pasar yang lebih ‘bersahabat’ dengan esensi yang tetap sama bahwa kapitalisme adalah jalan utama menuju kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masa kejayaan mekanisme pasar mulai surut (baca: The End of Normal) mengingat runtuhnya finansial global di tahun 1998 dan 2008. Banyak pihak beranggapan bahwa nilai moral dalam jantung kejayaan mekanisme pasar adalah keserakahan, yang berujung pada tindakan yang sangat berresiko dan sulit dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, tidaklah cukup hanya melakukan cercaan terhadap nilai keserakahan, melainkan perlu kepekaan kritis terhadap tindak perilaku pasar dalam masyarakat kita, termasuk batasan-batasan moral dalam menentukan barang dan jasa yang layak diperdagangkan. Mekanisme pasar, dan budaya berpikir yang berorientasi pasar, telah menjangkau bahkan mulai menguasai norma-norma kehidupan tradisional dan ini merupakan capaian budaya kapitalisme yang sangat signifikan pada saat ini.

Kekuasaan pasar yang telah menjangkau sektor kesehatan, pendidikan, keselamatan publik, keamanan nasional, lingkungan, dan kebutuhan sosial lainnya merupakan hal yang tidak lazim terjadi 30 tahun yang lalu di AS. Hari ini, semua itu telah kita telan tanpa menyadarinya. Semua hal ada ‘harga’nya.

Semua ada ‘harga’nya

Pertanyaan Sandel “Mengapa khawatir arah kehidupan sosial dimana semua hal dapat diperdagangkan?”. Jawabnya adalah karena alasan Kesenjangan dan Korupsi.

Dalam masyarakat dimana semua hal diperdagangkan, maka kehidupan semakin berat bagi masyarakat berpendapatan rendah dan kesenjangan ekonomi akan semakin lebar. Juga, komodifikasi semua hal akan mempertajam rasa ketidak-setaraan sehingga memacu untuk lebih bernafsu mendapatkan atau ‘mendewakan’ uang.

Pendapatan tinggi dan kekayaan berlebih masih belum menjadi persoalan penting bila dipergunakan untuk belanja barang-barang mewah, namun akan menjadi ‘berbahaya’ bila dipergunakan untuk keperluan belanja politik, kemudahan atau eksklusif terhadap akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan perumahan, yang seharusnya menjadi hak publik.

Alasan kedua berhubungan dengan kecenderungan pasar yang merusak. Memberikan harga (uang) terhadap sesuatu yang ber’nilai’ dalam hidup adalah tindak yang merendahkan atau merusak nilai itu sendiri.

Ketika kita memastikan bahwa suatu barang bisa diperjual-belikan, maka itu berarti bahwa secara implisit barang tersebut layak diperlakukan sebagai komoditi atau instrumen yang berguna dan bisa menguntungkan. Namun sejatinya tidak semua barang dapat diperlakukan seperti itu. Contoh yang paling jelas adalah manusia. Perbudakan dikecam karena memperlakukan manusia sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan. Perlakuan tersebut gagal memberikan nilai kemanusiaan dimana manusia seharusnya diperlakukan sebagai makhluk yang dihormati dan memiliki harga diri, alih-alih diperlakukan sebagai obyek atau alat untuk memperoleh keuntungan belaka.

Kelaziman di Indonesia saat pemilu atau pilkada untuk memilih anggota DPR/D atau Pemimpin Daerah atau Presisen, banyak terjadi ‘perdagangan’ suara, sehingga ‘pesta demokrasi’ menjadi barang mewah, alias mahal. Komodifikasi ‘suara’ jelas secara moral tidak dapat dibenarkan, karena pemungutan suara adalah hak/kewajiban warga negara, bukan hak personal yang dapat dirubah seenaknya menjadi komoditi. Contoh sederhana ini menjelaskan bahwa merubah hak mulia sebagai warganegara menjadi komoditi akan merusak atau merendahkan nilai hak itu sendiri, atau lazim disebut sebagai Korupsi Nilai.

Untuk menentukan posisi suatu barang, apakah berada dalam mekanisme pasar atau tidak, dan bagaimana menentukan ‘nilai’ terhadapnya, perlu dilakukan pengkajian moral dan politis secara kritis (kesehatan, pendidikan, keluarga, sumberdaya alam, seni, kewajiban warganegara, dll.), bukan pengkajian ekonomi.

Komodifikasi banyak hal telah menyeret kita semua dari Ekonomi Pasar (Market Economy) ke dalam Masyarakat Pasar (Market society), dan perbedaan yang jelas dari kedua hal tersebut adalah: Ekonomi Pasar merupakan sebuah alat yang berharga dan efektif untuk mengatur aktifitas produktif; sedangkan Masyarakat Pasar adalah cara hidup, dimana nilai-nilai Pasar telah menyerap semua aspek kemanusiaan. Ini adalah sebuah tempat dimana hubungan-hubungan sosial dibangun berdasar nilai-nilai Pasar.

Perdebatan besar yang hilang dalam kultur politik kontemporer adalah aturan-aturan dan jangkauan pasar-pasar tersebut. Misalnya: Apakah kita menginginkan Ekonomi Pasar atau Masyarakat Pasar? Aturan pasar seperti apa yang bisa menjangkau kehidupan publik dan hubungan antar personal? Bagaimana kita menentukan bahwa sesuatu bisa diperjual-belikan atau tidak? Dan, bagaimana menentukan sesuatu tersebut berada dalam kategori nilai-nilai keutamaan (non-market value)? Dalam hal apa, uang tidak berlaku? Hal-hal inilah yang akan dijawab dalam buku ini.

Pemikiran kritis terhadap peran dan jangkauan Pasar di dalam masyarakat perlu dimulai dari dua hal penting, yaitu:

Masih kuatnya basis pemikiran Mekanisme Pasar, walaupun telah terjadi kegagalan pasar yang parah dalam 80 tahun ini.
Ketiadaan wacana publik tentang batas-batas moral terhadap praktek Mekanisme Pasar

Seperti banyak kritikus kapialisme, Sandel juga berpendapat bahwa Era kejayaan Pasar telah usai dan sekarang saatnya mulai mempertimbangkan tentang pentingnya nilai-nilai kebajikan atau moral. Krisis finansial global 2008 sedikit meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Mekanisme Pasar, meskipun lebih mendiskreditkan pemerintah, daripada sistem perbankan.

Masalah perpolitikan di AS, juga Indonesia, bukannya lamban mengambil putusan dalam hal masuknya nilai-nilai Pasar karena terlalu banyak pertimbangan moral, melainkan justru terlalu sedikitnya komponen moral dan spiritual dalam pertimbangan keputusan politik. Wacana politik para pimpinan negeri juga telah gagal dalam mengakomodir kepentingan rakyatnya. Beberapa penyebab kekosongan moral dalam politik kontemporer, salah satu penyebabnya adalah justru karena adanya upaya memendam wacana publik untuk memperbaiki kehidupan sosialnya (swa-sensor).

Dengan harapan menghindari konflik sektarian, seringkali kita memaksakan diri untuk memendam atau meninggalkan keyakinan moral dan spiritual ketika berada di ruang publik. Alasan-alasan demi kebebasan pasar juga menyebabkan hilangnya argumen moral kehidupan masyarakat. Salah satu sifat daripada Pasar adalah ketidakpeduliannya terhadap penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu penting terhadap suatu barang atau tindak sosial. Perdebatan masyarakat tentang batasan-batasan moral mekanisme pasar akan bermuara pada kesimpulan apakah suatu pasar akan melayani kepentingan masyarakat atau tidak.

Dalam buku ini, Sandel banyak memberikan contoh kasus praktek mekanisme Pasar yang layak diperdebatkan dari sisi moral, misalnya membayar orang untuk menggantikan dirinya dalam antrian, sistem ‘3 in1’ (3 penumpang dalam 1 mobil) supaya mobil dapat menggunakan jalan raya tertentu, biaya tol yang lebih mahal untuk dapat menggunakan jalan yang lebih lengang, dll.

Pendekatan keekonomian dalam praktek sosial sehari-hari

Pada umumnya, para ekonom tidak berkepentingan dengan nilai moral, setidaknya merasa bukan dari bagian kewajiban seorang ekonom untuk mempertimbangkannya. Menurutnya, bagian dari pekerjaan mereka adalah menjelaskan perilaku manusia, bukan menilainya. Norma-norma seperti ‘apakah yang mengatur berbagai macam aktifitas?’ atau ‘bagaimana harus memberikan nilai semua itu?’, bukanlah bagian dari pekerjaan mereka. Sistem harga lah yang menentukan nilai suatu barang sesuai kesepakatan masyarakatnya, bukanlah berdasarkan nilai kepentingan atau kecocokan. Namun demikian, persoalan moral ini tetap membayangi langkah para ekonom, setidaknya dalam dua hal: pertama karena perubahan jaman dan kedua, karena perubahan cara pandang ekonom terhadap subyek.

Pada beberapa dekade yang lalu, pasar dan pemikiran yang berorientasi pasar berada pada suatu keadaan dimana kehidupan tradisional diatur oleh norma-norma luhur bukan pasar. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak nilai ‘harga’ dikenakan terhadap setiap hal, yang sebelumnya bukanlah barang ekonomi. Misalnya, program Insentif Sterilisasi, Penurunan Berat Badan, antrian, dll.

Di era modern ini, ekonom berpendapat bahwa ekonomi tidak hanya berhubungan dengan produksi dan konsumsi barang/jasa saja, namun juga merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Diberbagai aspek kehidupan, perilaku manusia dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan lebih dahulu ‘costs and benefits’ untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bila idea ini benar, maka setiap hal akan mempunyai ‘harga’. Harga tersebut bisa eksplisit, seperti mobil, kulkas, daging dll; atau bisa juga implisit, seperti perkawinan, anak, pendidikan, aktifitas kriminal, diskriminasi rasial, partisipasi politik, lingkungan atau bahkan kehidupan manusia. Peduli atau tidak, semuanya itu akan berada dalam ranah hukum ekonomi, yaitu ‘supply and demand’.

Sandel menyajikan buah pikirnya dalam lima bab besar, yaitu Pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan kajian kritis moral Antrian di bab 1, lalu persoalan tentang program insentif yang tidak pada tempatnya di bab 2. Konsep tentang bagaimana Nilai-Nilai Pasar telah menguasai Nilai-Nilai kebajikan yang telah ada sebelumnya, berada pada bab 3. Persoalan moral tentang perdagangan asuransi jiwa disajikan dalam bab 4, dan terakhir, bab 5 adalah tentang periklanan sebagai mekanisme pasar yang sudah masuk dalam wilayah privat.

1. Perdagangan Jasa Antrian

Pada bab ini Sandel mengkritisi perilaku antrian sebagai bagian aktifitas keseharian. Prinsip dari usaha jasa ini adalah mendapatkan urutan terdepan tanpa harus bersusah-payah turun mengantri. Misalnya, membayar orang untuk berada dalam antrian untuk mendapatkan tiket travel, tiket theater, pelayanan dokter, dll.

Ini praktek ‘ketertiban’ publik yang buruk dan sudah lama terjadi, bahkan sudah berkembang kearah ‘ketidakadilan’ dengan munculnya para ‘calo’. Berikut ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan usaha jasa antrian.

Jalur Cepat

British airlines di bandara Inggris dan United Airlines di AS menyediakan fasilitas Fast Track bagi penumpang kelas eksekutif, yaitu layanan khusus untuk penumpang sehingga mendapat kesempatan untuk melewati imigrasi dan security check-in tanpa harus mengantri bersama penumpang kelas ekonomi. Persoalan muncul ketika penumpang kelas ekonomi juga diijinkan menggunakan fasilitas Fast Track, bila bersedia membayar dengan harga tertentu.

Security checks, adalah masalah keamanan nasional, seharusnya tidak mengenal perbedaan kelas sosial, sehingga perlakuan istimewa terhadap penumpang yng mampu membayar lebih, tidak dapat dibenarkan.

Banyak pihak merasa keberatan terhadap ide penjualan hak untuk berada di posisi depan dalam suatu antrian untuk dapat menggunakan fasilitas publik, dengan cara apapun. Alasan mendasar penolakan ini adalah bahwa si kaya akan selalu mendapatkan pelayanan utama dibanding si miskin untuk dapat menggunakan fasilitas publik yang sama, karena kemampuan daya beli yang tinggi..

Jasa Layanan Antrian

Jasa layanan untuk menempatkan orang tetap berada dalam barisan antrian dengan maksud mendapatkan tiket yang akan dibayar oleh pemesan sehingga tidak perlu harus turut bersusah-payah mengantri untuk mendapatkannya.

Di AS, ketika Congress mengadakan ‘dengar pendapat’, panitia akan menyediakan kursi untuk para awak media dan masyarakat umum dalam jumlah terbatas berdasar antrian.

Karena para pelobi sangat berminat untuk hadir maka mereka menggunakan perusahaan jasa ‘pengantri’ yang akan untuk berbaris dalam antrian selama semalam sehingga bisa mendapatkan kursi tamu. Biaya untuk jasa antrian ini bisa sampai ribuan dollar. Sarikat Pekerja di AS menganggap pekerjaan sebagai tenaga antrian adalah bagian dari ekonomi pasar bebas.

The Washington Post dalam editorialnya, menentang praktek perdagangan antrian dan menganggapnya sebagai tindak yang merendahkan Congress dan melecehkan masyarakat.

Calo Tiket Pelayanan Kesehatan

Di rumah sakit papan atas di Beijing, sudah menjadi ‘lazim’ bahwa untuk segera mendapatkan pelayanan dokter, bisa membeli ‘tiket’ sehingga tidak perlu berlama-lama menunggu dalam antrian. Sistem seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan mengingat orang yang lebih sehat dan mungkin tidak harus segera memerlukan perawatan dokter, justru bisa mendapatkan kesempatan lebih dahulu dibanding pasien yang lebih parah, hanya karena mempunyai uang lebih.

Apakah pasien yang mempunyai uang dan bersedia membayar lebih, berhak untuk melewati antrian dan mendapatkan pelayanan lebih dahulu dibanding pasien lainnya?

Makna Moralitas Pasar

Etika antrian adalah “first come, first-served”, yang bersifat egaliter dan berkeadilan, tanpa memperdulikan kekuasaan dan uang, namun dari ketiga contoh di atas, kini sudah berubah menjadi “you get what you pay for”. Pergeseran makna ini menjadi semakin besar dengan semakin luasnya jangkauan pasar dan uang, hingga memasuki segala aspek kehidupan, yang sebelumnya dikuasai oleh norma-norma sosial kemasyarakatan (bukan Pasar).

Mengkritisi benar/salah terhadap perilaku antrian di atas, dapat memberikan masukan pemikiran tentang seperti apakah sejatinya moralitas pasar ini. Terlihat bahwa mereka punya rasa simpati yang rendah terhadap etika antrian.

Kasus moralitas pasar terhadap etika antrian di atas, bisa diturunkan dalam dua hal, yaitu:

Penghargaan terhadap kebebasan individu (libertarian). Masyarakat seharusnya bebas intuk menjual/membeli apapun yang dibutuhkan sejauh tidak melanggar hak pihak lain
Memaksimalkan kepuasan publik (utilitarian). Mekanisme Pasar akan memberikan keuntungan para pihak, baik pembeli maupun penjual, hingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya.

Mekanisme Pasar atau Antrian?

Dari beberapa contoh kritik moral perilaku Pasar terhadap sistem antrian, muncul pendapat bahwa hal ini menempatkan masyarakat biasa dalam posisi yang dirugikan karena menjadi lebih sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan tiket, berhubung tidak mampu membayar jasa antrian atau membeli harga tiket lebih mahal melalui caĺo. Ini alasan kuat penolakan mereka terhadap jasa antrian atau percaloan.

Banyak ekonom berpendapat bahwa seseorang bersedia membayar lebih untuk bisa mendapatkan barang/jasa karena mengerti dan menghargai lebih tinggi terhadap nilai barang/jasa yang diinginkannya. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena banyak penonton sepakbola yang rela berhimpit-himpitan dalam antrian hanya untuk mendapatkan tiket paling belakang, justru sangat mengerti permainan dan pemain bola yang akan ditontonnya, dibanding para penonton yang duduk di kursi VVIP, yang mungkin saja hanya karena mempunyai kekuasaan atau finansial lebih untuk mendapatkan kursi tersebut dengan mudah.

Dengan demikian, argumen utilitarian bahwa mekanisme pasar selalu lebih baik daripada sistem antrian untuk mendapatkan suatu barang/jasa, tidak sepenuhnya benar. Ada kalanya mekanisme pasar merupakan cara yang tepat bagi pihak yang bersedia membayar lebih mahal karena nilai barang/jasa yang memang lebih tinggi, namun ada kalanya sistem antrian yang lebih tepat.

Mekanisme Pasar dan Korupsi Nilai

Pendekatan Utilitarianisme, dengan sifatnya yang mengutamakan sisi kuantitatif daripada kualitatif, tanpa sadar sering kali menjadi praktek penyelesaian masalah sosial di jaman modern sekarang ini, yang berimplikasi terjadinya ketidakadilan moral. Metoda Cost-Benefit analysis untuk menyelesaikan kasus-kasus lingkungan/sosial adalah turunan dari teori pemikiran Utilitarian ini. Dengan pendekatan utilitarian, suatu barang dapat memiliki nilai tinggi, bahkan melebihi nilai kegunaannya untuk dapat diperjual-belikan (over value).

Sebaliknya, korupsi yang selama ini selalu diasosiasikan dengan keuntungan pendapatan yang diperoleh dari tindak penyalah-gunaan kekuasaan, dalam arti yang lebih luas, dapat diartikan melakukan penurunan ‘nilai’ (degradation) terhadap suatu barang/jasa atau tindak sosial.

Korupsi ‘nilai’ terjadi pada contoh di atas, ketika diperlukan biaya untuk masuk ruang sidang, atau membiarkan calo untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dimaksudkan pemerintah sebagai ‘hadiah’ untuk rakyatnya, yang seharusnya gratis. Perubahan festival publik menjadi sebuah bisnis, merupakan usaha untuk keuntungan pribadi yang tidak dapat dibenarkan. Seolah menonton pesta kembang-api pada perayaan Kemerdekaan, namun rakyat harus bayar.

Selain hal itu, ada ketidakadilan disini, dengan tersingkirnya masyarakat yang kurang mampu untuk turut masuk dalam ruang sidang, hanya karena tidak dapat membayar jasa antrian.

2. Insentif

Program-program insentif untuk mensukseskan program pemerintah, komunitas lokal ataupun misi keluarga juga mendapat perhatian Sandel, dari sisi moral. Beberapa contoh program insentif yang disajikan adalah:

– Sterilisasi

Project Prevention adalah program insentif sebesar $300 bagi para ibu yang mengalami ketergantungan obat-obatan (drug), untuk menunda kehamilan atau melakukan sterilisasi. Setiap tahun dilahirkam ribuan bayi dengan ketergantungan obat akibat dari perilaku para ibu tersebut. Lebih dari 3.000 perempuan telah mengambil kesempatan ini sejak program insentif ini diadakan oleh yayasan yang dipimpin oleh Barbara Harris pada tahun 1997.

Para kritikus Project Prevention menganggap program ini sebagai bentuk ‘penghinaan moral’ (morally reprehensible) atau tindak penyuapan untuk melakukan sterilisasi. Alih-alih membantu penyembuhan ketergantungan obat, program ini justru malah memberikan subsidi penggunaan obat, sehingga muncul ungkapan “Don’t Let a Pregnancy Ruin Your Drug Habit”.

Secara moral, program insentif semacam ini perlu diperdebatkan dengan dua alasan, yaitu Pemaksaan dan Penyuapan. Kategori Pemaksaan dimaksudkan karena tidak adanya ‘kehendak bebas’ untuk menolak tawaran sebesar $300 sebagai pengganti sterilisasi. Kondisi ketergantungan obat bagi pada perempuan yang pada umumnya berada pada situasi finansial yang lemah, tawaran program ini dapat dirasakan sebagai suatu penyelamatan. Penyuapan adalah hal berbeda, karena didasari pada kesepakatan para pihak untuk menjual dan membeli. Yang ditentang dengan usaha penyuapan, dalam hal ini adalah karena merupakan bagian dari tindak Korupsi, dimana ‘memperjual-belikan’ hak melahirkan anak, seberapapun tinggi nilai finansialnya, merupakan tindak korupsi nilai Moral. Pemaksaan tidak akan bisa diterima secara moral, berapapun tingginya nilai tukar yang ditawarkan. Untuk itu, perlu dilakukan uji Moral pada setiap transaksi Pasar yang terjadi, dengan mempertanyakan: pada kondisi apa suatu transaksi Pasar akan berrelasi dengan Kebebasan Kehendak (freedom of choice)? dan juga, pada kondisi seperti apa dapat dikategorikan sebagai Pemaksaan?

– Membayar siswa untuk berprestasi

Praktek insentif untuk memberikan semangat para siswa sehingga mampu mendapatkan hasil ujian yang baik di sekolahnya, sudah menjadi kelaziman di manapun, bahkan tidak perlu lagi diperdebatkan, baik secara finansial maupun moral. Logika ekonomi terhadap program insentif yang ‘berbau’ penyuapan ini adalah bahwa semakin banyak diberikan insentif/uang, maka semakin giat siswa belajar, dan semakin bagus hasil ujian. Ternyata logika ini tidak benar, program Advanced Placement (AP) di AS menunjukkan bahwa benar, insentif di bidang pendidikan bisa memacu prestasi siswa, namun tidak benar bahwa besarnya nilai insentif akan menentukan tingginya prestasi siswa. Program AP telah sukses mengubah kultur belajar siswa dalam memaknai sebuah keberhasilan tanpa terjebak dalam usaha ‘penyuapan’ siswa untuk mendapatkan hasil yang baik.

– Suap untuk Kesehatan

Norma ekonomi pasar juga telah memasuki sektor kesehatan. Kampanye pemerintah tentang kesehatan untuk menghentikan kebiasan merokok dan menurunkan kelebihan berat badan, ternyata tidak banyak membantu, atau gagal. Milyardan dollar telah habis per tahunnya untuk keperluan pengobatan tersebut, namun tetap tidak mengurangi angka perokok atau obesitas. Bukan karena kualitas obat atau nasihat dokter yang tidak bagus, melainkan karena rendahnya determinasi para pasien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya, dokter dan asuransi merasa perlu menawarkan insentif kepada para perokok, penderita obesitas, pengidap penyakit jantung, stroke dan schizoprenia, untuk memotivasi dirinya supaya lebih serius mengikuti anjuran atau nasihat dokter dan mengkonsumsi obat-obat yang dianjurkannya. Di AS misalnya, para penderita potensi serangan jantung mendapatkan insentif $90/bulan untuk mengkonsumsi obat pencegahnya; demikian pula penderita schizoprenia di Inggris mendapatkan $22/bulan, atau para remaja putri mendapatkan $68 untuk dilakukan vaksinasi pencegah kanker rahim.

Muncul pertanyaan kritis berkaitan dengan moral, “perlukah program insentif untuk kebutuhan kesehatan bagi dirinya sendiri?”. Keberatan publik terhadap program insentif ini, pada umumnya didasarkan pada potensi adanya unsur Ketidakadilan dan Penyuapan.

Program insentif yang dibayarkan dari pendapatan pajak dirasakan banyak pihak sebagai bentuk ‘pemanjaan’ terhadap pengidap penyakit yang tak perduli pada kesehatan dirinya. Ini adalah penanganan yang tidak adil, mengingat masih banyaknya para pengidap penyakit yang serius membutuhkan bantuan keuangan untuk proses penyembuhannya.

Penanganan yang benar terhadap kesehatan pribadi adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Lebih dari 90% perokok di AS, yang telah menerima insentif, kembali menjadi perokok setelah 6 bulan sejak dihentikannya insentif.

– Insentif yang kurang tepat

Beberapa contoh lainnya tentang insentif terhadap aktifitas keseharian dalam keluarga, yang sering terjadi namun kurang pada tempatnya, misalnya:

– memberi uang kepada anak setiap kali mengucapkan ‘terimakasih’ saat menerima pemberian bantuan atau barang dari orang lain atau ‘maaf’ ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain.

– memberi insentif uang kepada anak supaya sering membaca buku.

Maksud pemberi uang adalah memberi ajaran atau motivasi kepada anak untuk berbuat baik atau menghargai orang lain, namun bisa terjadi kesalahan tanggapan dari anak hingga menganggap kedua perbuatan tersebut hanya sebagai ‘alat’ untuk mengumpulkan uang dan tanpa sadar telah merendahkan nilai moral yang terkandung dalam maksud ajaran tersebut. Seperti diketahui, bahwa ‘aturan baku’ masyarakat yang berorientasi Pasar adalah kemampuan dan kemauan untuk membayar. Mekanisme Pasar bukanlah hanya alat perdagangan belaka, namun melekat di dalamnya adalah norma-norma. Begitu suatu tindak sosial dimulai dengan perilaku Pasar, maka selanjutnya norma-norma Pasarlah yang berlaku, dimana semua barang mempunyai nilai-nilai tukar finansial.

Denda vs Biaya?

Dalam hal kritik moral, Sandel memberikan pengertian yang jelas tentang perbedaan antaran Denda dan Biaya (fee). Denda bermakna adanya pelanggaran secara moral, sementara Biaya hanyalah harga transaksi semata tanpa adanya keterlibatan moral di dalamnya. Ketika Denda diperlakukan sebagai Biaya maka terjadi pengaburan pelanggaran moral didalamnya.

Didasarkan pada konsep Pasar dimana uang sebagai tolok-ukur nilai suatu barang, maka denda yang diperlakukan sebagai komoditi akan mudah terbeli oleh si kaya (a piece of cake).

– Kebijakan Satu Anak di Tiongkok

Di Tiongkok, denda sebesar kurang-lebih 200.000 yuan telah dikenakan terhadap para pelanggar kebijakan ‘1 anak’ sejak kebih dari 30 tahun yang lalu, untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Nilai denda sebesar itu terasa sangat berat bagi rata-rata pekerja, namun terasa ringan bagi para selebriti, pengusaha kaya atau olahragawan berprestasi. Banyak pihak menyesalkan para the haves yang bersikap arogan dengan membayar denda tersebut dengan ringan seolah membayar jasa murah untuk bebas menambah anak, dan mendesak pemerintah Tiongkok untuk memberikan hukuman sosial dan denda yang lebih besar sehingga bisa dirasakan oleh mereka bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan mempunyai anak lebih dari satu adalah melanggar kebijakan pemerintah. Ada nilai moral dibalik kebijakan ‘1 anak’ yang diturunkan derajatnya dari status denda terhadap hukuman atas pelanggaran kebijakan, menjadi uang jasa (fee) yang bisa dibayarkan seenaknya, seolah pemerintah telah menjual hak untuk menambah anak bagi yang mampu membayarnya.

Perdagangan Ijin Polusi

Pilihan moral yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan emisi karbon adalah:

Menentukan batasan jumlah emissi dan memberikan sangsi bagi perusahaan yang melewati batas tersebut? Atau,
Mengijinkan adanya perdagangan emissi ?

Perlu adanya keputusan pemerintah tentang arah kebijakan lingkungan. Mengijinkan negara untuk membeli hak jntik menyebarkan polusi, seperti halnya mengijinkan masyarakat untuk membeli tiket supaya bebas membuang sampah seenaknya.

Berdasar pada analogi yang sama, Sandel juga memberi contoh problematik moral tentang diberikannya ijin untuk berburu badak dan walrus.

Disini kita bisa temui bahwa pemaknaan Pasar tidaklah cukup tanpa pemaknaan moral.

Keterkaitan Insentif dengan Moral

Paul Samuelson penulis buku ekonomi yang kita pelajari semasa kuliah, mengidentifikasi masalah ekonomi adalah harga, upah, bunga, saham dan pinjaman, bank dan kredit, pajak dan belanja. Ekonomi menjelaskan depresiasi, pengangguran, inflasi, produktifitas, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kini, ekonomi tidak hanya berhadapan dengan masalah produksi, distribusi dan komsumsi tapi juga tentang interaksi antar manusia, bahkan sudah menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan sosial ataupun individual. ‘Insentif’ finansial adalah salah satu cara dalam sistem ekonomi pasar untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut di atas.

Steven D. Levitt, an economist at the University of Chicago, dan Stephen J. Dubner dalam bukunya Freakonomics menyatakan bahwa “insentif merupakan penanda kehidupan modern” dan “ekonomi sejatinya adalah studi tentang insentif”. Ini berarti nilai ekonomi pasar sudah masuk kehidupan sosial sehari-hari masyarakat jauh lebih dalam.

Insentif adalah bentuk intervensi dari para pembuat kebijakan (ekonom) untuk merancang, merekayasa dan melaksanakannya. Penurunan berat badan, ajakan bekerja keras atau pengurangan polusi bisa dilakukan dengan program Insentif ini. Para ekonom meyakini bahwa belum ada persoalan dunia ini yang tak terselesaikan dengan menggunakan cara insentif. Penyelesaian masalah dengan program insentif mungkin tidak selalu berjalan mulus, perlu paksaan, denda bahkan hukuman, namun masalah utama tetap dapa pada akhirnya terselesaikan. Insentif bagaikan sebuah peluru, yang sangat berkuasa untuk merubah keadaan. Inilah yang ditengarai Adam Smith sebagai “invisible hand“. Begitu Insentif menjadi ‘landasan kehidupan modern’, maka Ekonomi Pasar akan menjadi tangan yang kuat, berkuasa dan manipulatif.

Ungkapan Levitt and Dubner yang terkenal: “Morality represents the way we would like the world to work, and economics represents how it actually does work”.

Para ekonom sering berpendapat tidak benar bahwa Pasar tidak mempengaruhi nilai barang yang diaturnya. Pasar meninggalkan jejak pada norma-norma sosial. Bahkan sering terjadi bahwa Insentif, sebagai bagian perilaku Pasar, justru mendominasi nilai-nilai kebajikan yang ada sebelumnya.

3. Pasar yang mengalahkan Moral

Pada bab 3 dalam buku ini, Sandel kembali fokus pada pokok bahasan sesuai judul bukunya “Dalam hal apa sesungguhnya, uang layak dipergunakan atau tidak?”. Dengan cara yang berbeda, “Adakah yang tak terbeli oleh uang?”.

WHAT MONEY CAN AND CANNOT BUY

Dua azas penolakan ekonomi pasar yang umum dipergunakan untuk menilai kelayakan uang sebagai alat tukar, adalah:

Azas Keadilan Ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan kapital serta kondisi finansial personal menyebabkan rendahnya posisi tawar dalam perdagangan

Azas Korupsi Merendahkan nilai-nilai kebajikan moral terhadap suatu hal yang seharusnya tidak untuk diperjual-belikan

Contoh permasalahan dilihat dari dua hal di atas:

Perdagangan organ tubuh

– Azas Keadilan

Di negara maju seperti AS, seringkali disebabkan karena kondisi finansial seseorang. Perdagangan dilakukan tidak dalam kondisi setara antara penjual dan pembeli, ada keterpaksaan.

– Azas Korupsi

Perdagangan anggota tubuh manusia jelas merupakan korupsi/degradasi moral terhadap makna kehidupan, yang ‘melihat’ anggota tubuh manusia sebagai ‘onderdil’ kelengkapan mesin kehidupan belaka.

Perdagangan Anak

– Azas Keadilan

Menempatkan anak-anak sebagai obyek perdagangan adalah sama saja dengan melepaskan nilai orangtua ke dalam pasar atau menganggap anak sebagai suatu barang yang murah

– Azas Korupsi

Perbedaan harga perdagangan anak menunjukkan bahwa nilai anak hanya didasarkan pada ras, jenis kelamin, intelektual, fisik dll.

Prostitusi

– Azas Keadilan

Siapapun yang menjual tubuhnya untuk kepuasan seksual pihak lain, umumnya disebabkan oleh keterpaksaan akibat kemiskinan, ketagihn obat-obatan, kekerasan.

– Azas Korupsi

Korupsi nilai-nilai perempuan dan membangun sikap buruk perilaku seksual.

Satu alasan mengapa Pasar menjadi tempat memperdagangkan barang adalah karena pasar memberikan kebebasan untuk memilih. Namun, pilihan-pilihan yang ada bisa saja bukan karena kebebasan, melainkan karena keterpaksaan, sehingga penawaran tidak terjadi secara adil.

Pasar tidak sepenuhnya hanya sebuah alat, tempat atau mekanisme belaka, karena sesungguhnya melekat di dalamnya adalah nilai-nilai. Dan tidak jarang, di dalam Pasar itu juga dipenuhi oleh nilai-nilai kebajikan, yang seharusnya tidak untuk diperjual-belikan.

Runtuhnya Nilai Kebajikan

Insentif finansial dan mekanisme pasar lainnya dapat menguasai norma-norma keluhuran yang telah ada.

Banyak contoh menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam aktifitas sosial yang diyakininya sebagai tindak yang luhur, justru akan menolak bila dipaksakan dengan insentif finansial, karena dirasakan sebagai pelemahan motivasi, komersialisasi atau degradasi moral.

Dua Prinsip Nilai Ekonomi Pasar

Pertama, komersialisasi suatu aktifitas sosial tidak akan merubah nilai-nilai di dalamnya. Atau, uang dan relasi Pasar tidak akan menurunkan nilai kebajikan yang telah ada sebelumnya.

Kedua, perilaku beretika merupakan komoditi yang perlu dipertimbangkan keekonomiannya. Semakin sering dipergunakan, semakin sedikit akan tersisa. Dalam asumsi paham Pasar ini, perilaku yang lebih banyak berbasis Pasar, dan menggunakan sedikit basis moral, dianggap dapat menghemat sumberdaya etika yang tak terbarukan.

Altruisme, kemurahan, solidaritas dan semangat kebangsaan tidaklah sama dengan komoditi, yang semakin berkurang jumlahnya kerena penggunaan. Karakter-karakter tersebut lebih mirip sebagai otot yang semakin kuat karena terus dilatih.

“Dalam sebuah kota yang tertata, setiap insan akan dengan senang hati berkumpul bersama di taman terbuka, namun dibawah kepemimpinan yang kacau, tak satupun berminat berada dalam ruang publik yang sama”, kata Rousseau.

Lanjutnya, “Begitu pelayan publik menyerah sebagai pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan uang dijadikan alat utama untuk membuat kebijakan daripada pendekatan kemanusiaan, maka pemerintahan sudah tak jauh dari keruntuhan”.

Apa yang salah dengan komersialisme?

Banyak kritik dari para aktifis sosial terhadap periklanan yang dianggapnya telah menembus ruang dan waktu tanpa peduli nilai-nilai moral dan menyebutnya sebagai “polusi”, “nilai komersial yang rendah”, “penyakit” yang menyebabkan “keringnya hati dan pikiran” masyarakat dunia.

Cukup sulit melawan tekanan nilai-nilai Pasar, bahkan seringkali juga sulit mencari alasan keberatan terhadap gencarnya periklanan yang masuk ke ruang publik dan ruang privat, bahkan sampai ke kamar tidur, dalam dua dekade ini.

Penolakan terhadap kekerasan Pasar didasarkan pada konsep bahwa relasi Pasar hanya dapat disebut bebas bila kondisi para pihak yang bertransaksi jual-beli dalam keadaan adil, tanpa paksaan dan juga hanya bila tidak ada pihak yang tergantung secara finansial, independent.

Perdebatan politik saat inipun umumnya masih pada masalah antara mereka yang berkeinginan supaya tidak ada intervensi terhadap Pasar, dan mereka yang berharap akan adanya keadilan, kesempatan dan akses yang sama terhadap Pasar.

Ini bukan tentang paksaan dan ketidakadilan, melainkan tentang degradasi Nilai terhadap aktifitas sosial, dan obyek kebendaan. Kritik moral terhadap komersialisme sebenarnya adalah tentang penolakan korupsi Nilai.

Komersialisme di Sekolah

Banyak sekolah di AS saat ini yang mendapatkan sponsor dari suatu produk industri, dan hampir 80% dari seluruh materi pendidikannya akan cenderung ‘miring’ atau berpihak pada produk tersebut, atau sedikitnya tidak akan melawan keberadaan produk yang diiklankannya. Kesulitan jelas akan dialami oleh sistem pengajaran dalam sekolah semacam ini, mengingat adanya kontradiksi moral di dalamnya.

Periklanan dimaksudkan supaya orang tertarik untuk memuaskan keinginannya, sementara pendidikan diharapkan untuk menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis sehingga dapat mengendalikan nafsunya. Tujuan utama periklanan adalah menarik pembeli, sedangkan tujuan pendidikan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cukup berat memang tantangan pendidikan di era kebebasan pasar sekarang ini, untuk menjaga jarak dengan budaya pop yang cenderung kearah etika konsumerisme.

Penutup

Banyak aktifitas Pasar yang secara moral berada tidak pada tempatnya, misalnya dalam kehidupan keluarga, pekawanan, seksual, prokreasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, seni, olahraga dll. Begitu perilaku Pasar dan periklanan mulai mengubah sifat suatu barang, perlu segera dipertanyakan secara kritis bagaimana posisi seharusnya Nilai moral barang itu berada, karena keraguan untuk menunjukkan keyakinan moral dan spiritual sendiri ke ranah publik, maka Pasar akan menentukan Nilai-Nilai moral tersebut untuk kita.

Disaat kesenjangan finansial yang semakin tinggi, memperdagangkan semua hal dalam konsep Ekonomi Pasar akan semakin memperdalam jurang perbedaan kehidupan sosial masyarakat.

Mulai munculnya kejayaan Pasar di AS tiga dekade yang lalu, berada dalam waktu yang sama ketika wacana publik sedang terjadi kekosongan nilai-nilai moral dan spiritual yang substansial. Oleh karenanya, perlu terus dikampanyekan secara terbuka di ruang publik tentang Nilai benda-benda tertentu dan berbagai tindak sosial yang patut dihargai dan dihormati.

Kita hidup dalam ruang yang tercerai-berai; domisili, bekerja, belanja, sekolah dan bermain berada di tempat yang berbeda-beda. Ini bukanlah kehidupan yang nyaman dan juga tidak demokratis. Demokrasi tidak menuntut kesetaraan absolut, melainkan membutuhkan masyarakat yang bisa saling berbagi. Perbedaan status sosial karena latar belakang budaya, pendidikan, pekerjaan dll. dapat menyebabkan konflik antar anggota masyarakat dalam kehidupan keseharian. Dengan demikian diperlukan adanya saling pengertian dan tindak sosial yang nyata untuk merawat ‘ruang’ bersama sehingga kehidupan keseharian bisa berjalan nyaman dan damai.

Pada akhir bukunya, Sandel mengatakan bahwa persoalan tentang Ekonomi Pasar sebenarnya adalah pilihan tentang kehidupan bersama seperti apa yang ingin kita jalani. Apakah kita menginginkan masyarakat yang semua hal bisa diperjual-belikan? Ataukah, kita menginginkan kehidupan masyarakat yang mempunyai keyakinan nilai moral, dimana tidak semua hal bisa diperjual-belikan? Pertanyaan yang membangunkan dari kelelapan. Silahkan pembaca merenungkannya dan menjawabnya, sendiri.

Read Full Post »

Blog ini berisi tumpahan kegelisahan yang mengganggu olah pikir dan kesejukan rasa. Senang sekali bila bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Selamat membaca.
Sejuk
Terbaru:
Twitter Terbaru
Twit oleh anangsk
10 Buku Terbaru
Dikunjungi
- 203.588 kali
Visitors

hit counter
Blog Roll
September 2026

S S R K J S M

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

« Agu

September 2026
S	S	R	K	J	S	M
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Komentar :

	Rahmat pada Sisi Lain Diponegoro: Pon…
	Jarak dari Palopo ke… pada Perjalanan menyenangkan, Palu…
	anangsk pada Rumah Suram
	anangsk pada STOP Perpanjangan KK PTFI…
	anangsk pada Raja Ampat – Sorong
	anangsk pada Indonesia Berwarna
	kutukamus pada Indonesia Berwarna
	Deddy pada Membebaskan Yang Tertindas
	asambackpacker01 pada Raja Ampat – Sorong
	Anang SK pada Adu Panco Presiden

Follow Blog via Email

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alamat Email:

Bergabung dengan 889 pelanggan lain
Email Subscription

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Alamat Email:

Bergabung dengan 889 pelanggan lain

DAMAILAH DI BUMI

Dalam keteraturan alam semesta

Posts Tagged ‘Sandel’

Tyranny of Merit

Bagikan ini:

What money can’t buy

Bagikan ini:

Sejuk

Terbaru:

Twitter Terbaru

10 Buku Terbaru

Dikunjungi

Visitors

Blog Roll

Komentar :

Follow Blog via Email

Email Subscription