Berikut ini adalah catatan dari kutipan buku berjudul Transisi Energi, Baru & Terbarukan. Terbitan Juni 2024, setebal 350 halaman. Sebuah buku kompilasi pemikiran para praktisi, akademisi, pelaku bisnis dan regulator di bidang Energi Baru Terbarukan negeri ini. Terimakasih rekan kerja saya, Bu Nita Dotulong, atas pemberian buku bagus ini.
Beragam topik tulisan tentang Transisi Energi disajikan dalam buku ini. Mulai dari Perubahan Iklim, alasan perlunya Transisi Energi, Kebijakan Pemerintah, pilihan Energi Hijau, pelaksanaan hingga pengusahaan Energi Terbarukan. Banyak tumpang-tindih informasi dari berbagai tulisan tersebut, karena menggunakan data dari ketentuan atau kebijakan pemerintah atau badan dunia yang sama.
Amelia Farina Salim, Ketua Yayasan Emil Salim Institute, menyampaikan dalam Kata Sambutan di halaman depan, bahwa terbitnya buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Prof. Emil Salim terhadap fenomena Perubahan Iklim yang mengancam generasi masa depan. Undangan pun dilayangkan kepada para jawara Energi Terbarukan untuk saling urun-rembug menyikapi Perubahan Iklim dan dampaknya tersebut. Dan terbitlah buku ini sebagai kompilasi diskusi.
Kemudian dalam artikel pembuka buku ini yang berjudul “Tracee Pembangunan Indonesia Berkelanjutan 2025-2045”, Prof. Emil Salim menyatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi 3 tantangan utama, yaitu:
- Terperangkap dalam pendapatan rendah (low income trap) yang dimulai sejak 1989. Kemudian memasuki tahap pendapatan menengah tingkat rendah di tahun 90-an. Sejak saat itu, Indonesia berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), hingga sekarang.
- Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030-2050.
- Indonesia masih menderita tingkat pendidikan yang rendah, di bawah rata-rata negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Singapore. Perlu meningkatkan kualitas pendidikan sebagai syarat untuk bisa lepas landas menuju Indonesia Emas, yaitu pada tahun 2045.
Tak lupa beliau juga menyebutkan bahwa Indonesia masih kalah dengan Singapura dan RRT dalam hal literasi membaca, matematika dan sains.
Jelas bahwa Prof. Emil Salim menuliskan, “Dengan mengembangkan kemampuan pendidikan anak sebagai bonus demografi, kita harus meningkatkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan dan dampak dari Perubahan Iklim pada kehidupan bangsa yang mengancam Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang”.
Maka, dalam rangka menyikapi dampak Perubahan Iklim itulah, akhirnya buku ini tercipta.
Masih banyak artikel dalam buku ini yang perlu dipelajari, namun cuplikan berikut ini adalah beberapa hal yang telah ditemukan dan dirasa perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi catatan penting, karena memperkaya pengetahuan penulis terkait Energi Transisi.
Tentang arah kebijakan Pemerintah dan implementasinya terkait Transisi Energi dan Energi Terbarukan, Dr. Ir. Ego Syahrial MSc., Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, menyampaikan bahwa Pemerintah telah:
- mencanangkan target emisi nol bersih (Net Zero Emission, NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
- Menetapkan pengurangan emisi NZE, yaitu 93% dari BaU (atau 1.927,4 juta ton CO2) melalui optimalisasi suplai dengan EBT dan demand dengan menerapkan efisiensi energi.
- menetapkan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC), dengan peningkatan target pengurangan emisi karbon dari 29% atau 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau 915 juta ton CO2 pada tahun 2030.
Saat ini, emisi per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata emisi CO2 per kapita dunia (di bawah 3 ton per orang). Sementara Intensitas penurunan emisi CO2 di Indonesia adalah sebesar 0,445 ton CO2 per kapita.
Yang menarik dari informasi beliau ini adalah bahwa total potensi energi terbarukan mencapai 3.687 gigawatt (GW). Dan dari total tersebut, energi surya menjadi potensi terbesar, yaitu mencapai 3.294 GW.
Dalam artikelnya, Syahrial juga menuliskan rencana pengembangan PLT EBT pada green RUPTL PLN 2021-2030 dalam mendukung transisi energi yang dikelompokkan dalam beberapa PLT.
Menurutnya, pengembangan EBT ini akan menghasilkan total investasi sekitar USD 55,18 Miliar, membuka 281.566 lapangan kerja baru, dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO₂e.
Sementara itu, tantangan dalam pengembangan EBT yang perlu disikapi, menurutnya adalah:
- keekonomian dan teknologi dapat mendukung keandalan sistem tenaga listrik dan terciptanya harga yang kompetitif,
- kesiapan industri dalam negeri melalui pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
- keseimbangan supply dan pertumbuhan demand dengan harga terjangkau, dan
- kemudahan perizinan dan penyiapan lahan serta debottlenecking dalam pelaksanaan proyek EBT.
Sinergi dan kolaborasi dalam mendorong transisi energi perlu diperkuat guna mencapai realisasi bauran energi sebesar 23% di tahun 2025.
Seperti dinyatakan oleh Jisman P Hutajulu, Plt. Direktur Jenderal EBTKE, bahwa berdasarkan target Paris Agreement, dunia telah sepakat untuk:
- Menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan menjadi 1,5°C.
- Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314-446 juta ton CO2 pada tahun 2030, melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.
Komitmen tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris untuk UNFCCC. Target pengurangan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat di bawah business-as-usual (BAU) dan 41% dengan syarat, yaitu dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.
Terkait Energy Transition Index (ETI), Boby Wahyu Hernawan S.E, M.Kom, Ph.D, Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan nilai sebesar 55,8 pada 2022, sedikit di bawah rata-rata global yang mencapai 56,3. Rank 12 di antara negara G20. Sementara, jika dikaitkan dengan negara-negara sekawasan, kinerja transisi energi Indonesia masih kalah dibanding Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Hal ini tercatat dalam laporan World Economic Forum (WEF) yang bertajuk Fostering Effective Energy Transition 2023. WEF menilai kinerja transisi energi di 120 negara berdasarkan belasan indikator, di antaranya tingkat penggunaan energi bersih, pengurangan emisi karbon, kesiapan infrastruktur, sampai kerangka regulasi dan kemampuan finansial setiap negara untuk mendorong transisi energi.
Tripling Renewables by 2023
Tentang target Renewable Energy, dalam buku ini, Fabby Tumiwa (Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, AESI) menyatakan bahwa salah satu hal yang disepakati dalam Cop Dubai 2023 adalah tripling renewables by 2023. Dunia membatasi kenaikan temperatur mencapai 1,5°C. Salah satu hal yang menjadi perdebatan di pertemuan Cop 2023 tersebut adalah perihal fish out call dan fish out fossil fuel. Energi yang digunakan tidak lagi bergantung pada fossil fuel. Salah satu hal yang didorong adalah penurunan emisi pada tahun 2030 sehingga target renewable energy dinaikkan menjadi 3 kali lipat. Target awalnya adalah 4.000 giga watt, kemudian target kapasitas renewable pada tahun 2030 dinaikkan menjadi 11.000-12.000 giga watt. Selain itu, juga perlu dilakukan akselerasi pemanfaatan sistem penyimpanan, efisiensi energi, elektrifikasi sektor pengguna akhir energi (end-use), dan pemanfaatan bahan bakar terbarukan (renewable fuels).
Ketenagalistrikan
Subsektor penting yang berkaitan dengan transisi energi adalah Ketanagalistrikan. Menurut Ir. Wanhar (Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, EBTKE), target konsumsi listrik pada skenario rendah adalah 4.000 kWh per kapita dan skenario tinggi adalah 5.000 kWh per kapita. Sementara target pertumbuhan demand listrik untuk skenario tinggi hanya sebesar 4,2%.
Dalam tulisannya yang berjudul “Rencana Transisi Energi Sub-Sektor Ketenagalistrikan”, Wanhar menyatakan bahwa simulasi Daya mampu netto pada tahun 2060 adalah 427 giga watt, dimana 51%-nya berasal dari renewable energy yang dilengkapi dengan storage sebesar 61 giga watt. Sementara yang 49%-nya adalah dispatchable, berupa PLTA dan PLT panas bumi.
Perlu juga diketahui bahwa Perpres nomor 112, sudah mengamanahkan untuk TIDAK lagi membangun PLTU. Kecuali untuk keperluan PLTU yang terintegrasi dengan industri smelter, yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan PLTU ini masih diperbolehkan dengan persyaratan bahwa selama 10 tahun ke depan, harus mengurangi emisi karbon sebesar 35%.
Ketentuan tentang PLTU ini hanya akan berlaku sampai tahun 2050. Dan setelahnya, TIDAK ada lagi Pembangkit Listrik yang diizinkan menggunakan bahan bakar batubara.
Bauran Energi
Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 akan direvisi menjadi sekitar 17-19%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya yang ditetapkan sebesar 23%. Lebih lengkapnya, rencana Bauran Energi masing-masing pada:
- 2030: 25-26%,
- 2040: 38-41%,
- 2060: 70-72%.
Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT sampai pada akhir tahun 2023 baru mencapai 13,1%.
Biaya investasi yang dibutuhkan untuk bertransisi energi ini sekitar USD 471,5 miliar dengan kapasitas pembangkit adalah 427 giga watt.
Rencana bauran energi (porsi EBT terhadap bahan bakar tenaga fosil) Indonesia masih tetap akan menggunakan bahan bakar fosil, yaitu batu bara, sekitar 10%. Namun demikian, pembangkit tersebut dilengkapi dengan teknologi carbon capture storage dan bahan bakar gas sebesar 2%. Selebihnya, yang 88% diharapkan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Dalam karyanya yang berjudul “Tantangan dan Peluang PLN dalam Usaha Melaksanakan Transisi Energi”, Warsono ST, SMn, M.Phil, IPU (EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN) menyatakan bahwa seperti halnya PLN, semua perusahaan energi di seluruh dunia, yang menyediakan tenaga listrik, menghadapi sejumlah tantangan dalam bisnis dan operasionalnya, yaitu:
- keamanan energi (energy security). Keamanan energi berarti memiliki energi yang cukup untuk memenuhi permintaan serta memiliki sistem dan infrastruktur tenaga listrik yang terlindungi dari ancaman fisik dan dunia maya. Keamanan energi berintikan dua hal, yaitu keandalan (reliability) dari penyedia (dalam hal ini) tenaga listrik. Keandalan sangat memerlukan infrastruktur yang tidak mudah dibangun, apalagi bagi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.
- energy equity. Hal ini terkait dengan kemudahan (accessibility) kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan listrik dan keterjangkauan (affordability) atau penyediaan listrik dengan harga/tarif yang murah.
- keberlanjutan lingkungan hidup (environmental sustainability), terutama terkait dengan terjadinya gas rumah kaca (GRK).
Trilema Energi
Sistem energi yang sehat adalah sistem yang aman, adil, dan ramah lingkungan; menunjukkan Trilema seimbang yang dikelola secara cermat antara tiga dimensi.
Kerangka kerja Trilema Energi Dunia, yang dikembangkan oleh komunitas Dewan Energi Dunia di lebih dari 100 negara, diakui sebagai alat yang dapat dipercaya dan praktis untuk memandu dan mempertahankan kemajuan transisi energi secara global.
Pengukuran tahunan kinerja sistem energi nasional ini dilakukan pada tiga dimensi trilema, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini.
Trilema energi. Meliputi energy security, energy equity, dan environmental sustainability
Indeks Trilema Energi Dunia melacak dan mengukur sistem energi terintegrasi kinerja di lebih dari 120 negara.
Kini memasuki tahun ke-15, Kerangka Trilema Energi Dunia diakui sebagai alat yang berharga untuk menavigasi dan mempercepat transisi energi di seluruh dunia.
Laporan Trilema Energi Dunia 2024 mengidentifikasi tren-tren yang muncul yang mempengaruhi keamanan, kesetaraan, dan keberlanjutan energi; meletakkan dasar bagi evolusi kerangka kerja Trilema dan dimensi-dimensinya, memperluas penggunaannya, dan memungkinkan penerapan real-time melalui data yang dapat diakses, metrik baru, dan diperluas.
Kebutuhan Investasi
Berdasar kajian awal, PLN membutuhkan investasi lebih dari 700 miliar dollar AS untuk mencapai net zero emission pada 2060.
Beberapa pembiayaan yang telah diperoleh PLN dalam rangka mendukung transisi energi antara lain adalah:
- MIGA-covered facility sebesar 500 juta USD,
- pendanaan program Sustainable and Reliable Energy Access Program dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 600 juta dollar AS dan
- KfW sebesar 63,9 juta EUR.
- pinjaman sebesar 610 juta dollar AS dari World Bank dan AllB untuk proyek pumped storage PLTA sebesar 1.040 MW. Proyek ini merupakan pilot project PLN dalam pengembangan PLTA pumped storage di Indonesia.
- Dari lembaga keuangan yang dipimpin oleh World Bank sebesar 581 juta USD untuk pembiayaan program Indonesia Sustainable Lease Cost Electrification.
Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). Topik menarik yang perlu dipelajari.
Artikel pertama karya Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. (Komisaris Independen PLN, Mantan Wakil Menteri ESDM) membahas tentang berbagai alasan Transisi Energi di berbagai negara maju dan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). Menarik, sehingga hampir seluruh materi artikelnya disadur ke dalam blog ini.
Artikel kedua berjudul “Implementasi Carbon Capture and Storage di Indonesia”, ditulis oleh Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, P.Eng,, Diofanny Swandrina Putri, ST MSc, Michelle Imada, ST, Rizky Muhammad Kahfie, ST dari Indonesia CCS Center (ICCSC)
Tulisan tentang CCS di bawah ini sepenuhnya disadur dari kedua artikel tersebut.
Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO₂ ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan (capture) CO₂ dari sumber emisi gas buang (flue gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage).
Menurut Arcandra, salah satu cara pemenuhan komitmen net zero emission di tahun 2060 adalah dengan melakukan transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan. Dan salah satu teknologi untuk menangkap karbon tersebut adalah dengan menggunakan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS).
Perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis gas hasil kegiatan manusia, yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global, yaitu:
- gas karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, minyak dan gas bumi di sektor kelistrikan, transportasi, pertambangan terutama smelter, serta industri semen dan baja.
- gas methane (CH4) yang dihasilkan dari sektor pertanian dan peternakan, juga dari gas alam yang dibuang ke udara (gas venting) di sektor minyak dan gas bumi. Di sektor peternakan, kotoran hewan ternak, seperti sapi, kerbau, dan kuda merupakan penyumbang gas methane yang cukup signifikan. Tanaman padi termasuk penyumbang terbesar di sektor pertanian.
- gas nitrous oxide (N2O) yang dihasilkan dari pengolahan tanah yang diberi pupuk di sektor pertanian.
Transisi energi berarti ada yang perlu kita ubah dari apa yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kita saat ini ke energi lain yang lebih bersih, terjangkau, andal, dan terbarukan.
Seluruh Afrika baru memanfaatkan batubara sebesar 190 juta setahun. Bandingkan dengan China yang membutuhkan batu bara sekitar 4,200 juta ton setahun. Jepang yang merupakan negara maju dan sangat peduli dengan lingkungan masih menggunakan sekitar 175 juta ton batubara setahun. Sebagai pembanding, Indonesia menggunakan batu bara sekitar 125 juta ton setahun. Sementara dunia mengkonsumsi batubara sekitar 8.000 juta ton setahun.
Memahami Transisi Energi di Negara Maju
Bagi Jerman, transisi energi berarti tidak lagi menggunakan energi listrik yang berasal dari nuklir, tapi menggunakan gas alam (27%) yang lebih banyak, sementara minyak bumi (34%), dan batu bara (16%) tetap ada. Energi terbarukan (18%) belum bisa menggantikan energi fosil secara andal dan terjangkau sehingga transisi energi di Jerman masih mengandalkan energi fosil.
Sebaliknya, bagi Perancis, transisi energi dimaknai dengan tetap menggunakan energi listrik dari nuklir (sekitar 42%) dan sisanya berasal dari minyak bumi (29%), gas alam (16%), dan energi terbarukan (12%). Batu bara hanya sekitar 2% dari total energy mix. Inilah strategi yang ditempuh Perancis dalam masa transisi energi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.
Bagaimana dengan China yang merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia dalam memaknai transisi energi? Pada tahun 2022, bauran energi terbarukan China yang berasal dari angin, matahari, air, dan nuklir sebesar 17,5%. Penambahan energi dari angin dan matahari sangat masif di China, bahkan terbesar di dunia.
Di sinilah China memaknai transisi energi dengan tetap membangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang sangat besar sebagai base load sehingga dapat mem-back-up energi angin dan matahari yang tidak andal. Lebih dari 60% bauran energi China berasal dari batubara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa China akan berusaha meningkatkan penggunaan energi terbarukan, tapi TIDAK akan meninggalkan batubara sebagai base load-nya dalam masa transisi.
Mereka sangat realistis memaknai transisi energi dan sangat sadar bahwa tidak mungkin ekonomi bisa tumbuh kalau hanya mengandalkan PLTB dan PLTS tanpa back up dari energi murah dan andal.
Sekitar 79% dari bauran energi di AS berasal dari energi fosil yang terdiri dari BBM (36%), gas alam (32%), dan batu bara (11%). Energi terbarukan menyumbang sebesar 13% dan nuklir sekitar 8%.
Dan sekarang shale gas sudah dijadikan LNG yang bisa diekspor ke negara lain. Dengan strategi ini, pemerintah AS secara tak langsung mengatakan bahwa kami akan tetap berbisnis di energi fosil dan berusaha untuk mengurangi emisi karbon lewat penggunaan gas alam yang lebih banyak
Strategi yang Tidak Bergantung pada Mineral Strategis
Menurutnya, ada beberapa strategi yang sedang dan akan dilakukan oleh negara maju untuk mengimbangi dominasi China dalam penguasaan mineral strategis. Yaitu:
- Menciptakan teknologi baterai yang tidak terlalu bergantung kepada mineral strategis. Lithium ion baterai jenis NMC 811 atau NMC 411 yang menggunakan Nikel, Manganese, dan Cobalt merupakan jenis baterai yang paling efisien saat ini. Baterai LFP tidak menggunakan mineral strategis, seperti NMC, tapi baterai ini juga mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah siklus hidup (cycle life) yang lebih lama. Cycle life untuk baterai LFP bisa mencapai 3000 cycles, sementara baterai NMC hanya berkisar antara 1000 sampai 2300 cycles.
- Mencari sumber mineral strategis lainnya di negara lain. Misalnya, deep sea mining (tambang laut dalam) di lautan Pasifik yang terletak di antara Hawai, Mexico dan New Zealand.
- Tidak menggunakan mineral strategis sama sekali. Di sinilah muncul berbagai macam usaha untuk mengembangkan teknologi lain, seperti hidrogen, yang digunakan sebagai fuel cell untuk kendaraan listrik atau bahan bakar di mesin mobil (internal combustion engine).
Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS)
Salah satu usaha agar CO2 tidak menumpuk di lapisan atmosfer, dikembangkan suatu teknologi penangkapan CO2 dan kemudian disimpan di perut bumi (reservoir). Kalau boleh dibuat perumpamaan, CO2 itu sebagai penjahat yang ditangkap oleh polisi, kemudian ditahan dalam penjara. Kalau sampai proses penahanan saja maka aktivitasnya disebut dengan CCS. Bila penjahat yang sudah ditangkap ini kemudian dibina jadi orang baik dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna maka aktivitasnya disebut dengan CCUS.
Dalam kadar tertentu, CO₂ justru menjadi gas yang sangat berguna untuk kehidupan manusia, seperti proses fotosintesis yang menghasilkan buah-buahan. Gas ini berubah menjadi jahat kalau jumlahnya sudah tidak bisa dikendalikan.
CO₂ yang sudah dipisahkan atau diproses kemudian dialirkan (injeksi) kembali ke dalam reservoir untuk disimpan. Sampai tahap ini, prosesnya disebut dengan CCS.
Namun demikian, untuk reservoir tertentu, injeksi CO2 bisa menaikkan produksi gas utama dan juga minyak mentah atau disebut juga dengan Enhanced Oil Recovery (EOR). Karena CO₂ dimanfaatkan untuk menambah produksi maka prosesnya disebut dengan CCUS.
Beberapa step yang harus dilalui dari mulai menangkap sampai tersimpan di reservoir adalah sbb.:
- menangkap CO2 dari pipa buang atau cerobong asap. Beberapa perusahaan sedang melakukan R&D agar proses penangkapan bisa lebih efektif dan efisien. Kami berkesempatan berdiskusi tentang teknologi ini dengan Baker Hughes sewaktu berlangsungnya COP28 di Dubai bulan Desember 2023. Mereka sedang melakukan pilot test di Norwegia.
- memampatkan (compress) COz yang sudah ditangkap agar mudah untuk dialirkan ke dalam pipa. Biasanya dimampatkan sampai fasa supercritical dengan memberi tekanan sekitar 74 Bar dan suhu 31 C. Di fasa ini, CO₂z akan lebih padat (density naik).
- membuang uap air (moisture) yang masih tersisa lewat proses dehydration. Proses menjadi sangat penting karena kalau ada moisture bersama dengan gas CO₂ maka pipa baja (carbon steel) bisa berkarat dengan mudah. Jadi, jika ada jaringan pipeline yang sudah terbangun dengan material carbon steel maka proses dehydration adalah sebuah keharusan.
- mengalirkan CO2 lewat pipa. Untuk jaringan pipa yang baru, bisa disarankan menggunakan material CRA (corrosion resistance alloy) yang mahal sekali atau non carbon steel, seperti polymer material atau composite. Dalam beberapa kajian, menggunakan material CRA membuat keekonomian proyek bisa negatif. Ini salah satu tantangan terbesar CCS dan CCUS. Kalau jarak antara lokasi penangkapan CO2 dengan sumur injeksi jauh maka penggunaan pipa akan mahal sekali. Untuk itu, solusi lain adalah dengan mengangkut CO2 dalam fasa cair. Kemudian, diinjeksikan ke dalam reservoir dalam bentuk gas lagi. Mengubah CO₂ dari fase gas menjadi fase cair memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- menginjeksikan CO₂ ke dalam reservoir lewat sumur injeksi. Sumur-sumur gas yang sudah tidak berproduksi bisa digunakan sebagai sumur injeksi sehingga bisa mengurangi biaya. Namun demikian, apabila sumur injeksi belum ada maka dibuatlah sumur baru agar CO2 bisa disimpan di sana. Ini adalah biaya tambahan dalam melakukan CCS.
Apakah bisa referensi biaya CCS untuk LNG plant dipakai untuk PLTU? Sepertinya bisa karena CO2 ditangkap pada saluran buang hasil pembakaran. Dengan emisi CO2 yang dihasilkan PLTU sekitar 0.96 Kg/kWh maka biaya CCS per kWh berada dalam range USD 4 cent – USD 7 cent. Hampir sama dengan biaya pembangkit PLTU mulut tambang.
Bagaimana dengan biaya pengangkutan CO2 dari sumber penangkapannya yang kemudian dicairkan agar bisa diangkut dengan kapal ke lokasi sumur injeksi? Range biayanya sekitar USD10-50 per ton per 1000 km tergantung volume CO2 yang diangkut. Masih mahal.
Sementara itu, beberapa hal yang disampaikan oleh Belladonna dkk. terkait CCS adalah:
Pentingnya CCS
Emisi COz akan terus meningkat, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di Indonesia, annual emission-nya telah mencapai sekitar 600 juta ton CO2 per tahun, dan akan mencapai peak pada tahun 2030 atau mencapai 1,2 giga ton per tahun.
Target Indonesia sendiri untuk menuju net zero emission akan dicapai maksimal pada tahun 2060. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia akan melakukan fishing out (pensiun) batubara pada PLTU. Selain itu, Indonesia juga akan melakukan fishing down (mereduksi) emisi metana (gas CH4) yang merupakan majority gas di natural gas.
Peran Penting CCS
Carbon capture and storage (CCS) telah terbukti berperan vital dalam mereduksi emisi CO2, yang juga tercerminkan dalam kenaikan minat dan investasi global.
Semua skenario untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 akan membutuhkan CCS. Karena, CCS merupakan solusi untuk mereduksi emisi yang paling visible dan paling proven dalam hal volimetrik (volume) dan juga dilihat dari sisi teknologi. Teknologi CCS telah dilakukan oleh negara lain, seperti Norwegia, United States (US), United Kingdom (UK), dan Kanada untuk sekitar 50 tahun. Investasinya sekitar 2,4 triliun US dollar dan kondisi ini terus berkembang.
Proses penangkapan CO2
Secara statistik, sumber emisi di tingkat global dan di Indonesia paling besar adalah berturut-turut pembangkit listrik, industri, transportasi, building, dan fosil fuel.
Setelah CO2 ditangkap, CO₂ akan diproses sehingga bisa di liquified atau likuifaksi, diubah dari gas menjadi cairan, lalu bisa dimampatkan atau ditingkatkan pressure-nya agar lebih mudah dalam hal pengangkutan.
Indonesia memiliki sumber tempat penyimpanan CO2 di bawah tanah yang sangat besar. Berdasarkan data dari Lemigas bahwa Indonesia memiliki storage capacity up to 600 giga ton. Jika emisi karbon di Indonesia adalah 600 juta ton maka Indonesia memiliki storage capacity 600 giga ton. Perhitungannya sebagai berikut. Lama waktu dan kapasitas storage di dalam tanah untuk menyimpan domestik emisi Indonesia adalah 600 giga ton dibagi 600 juta ton. Jadi, lama penyimpanan CO2 di bawah tanah adalah sekitar 1.000 tahun.
Namun demikian, penyimpanan CO₂ harus lebih diperhatikan karena jika CO2 bercampur dengan air akan menjadi korosif.
Teknologi CCS Aman
Kemampuan penyimpanan CO2 oleh sumur bekas minyak dan gas serta lapisan saline aquifer bergantung erat pada kapasitas penyimpanan, struktur geometri, serta integritas struktur lapisan tersebut.
Zona injeksi CO2 di bawah tanah dilindungi oleh lapisan pembatas (confining layer) yang memisahkan zona penyimpanan CO2 dari lapisan air tanah.
Benchmark dengan Negara Lain
Menurut laporan ReforMiner Institute, sejumlah negara tercatat telah lebih menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) di sektor hulu migas.
Beberapa proyek CCS/CCUS telah dilaksanakan di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Norwegia, dan Kanada.
Amerika Serikat telah melakukan CCS dari tahun 1972, Norwegia dari tahun 1996, dan Kanada telah melakukan CCS dari tahun 2009. Negara-negara tersebut telah melakukan cross country CCS. Misalkan, Amerika Serikat mentransportasikan CO2 ke Kanada, lalu disimpan di Kanada. CO2 dari Prancis dikirim ke Norwegia. Demikian juga dengan Denmark dan Belgia. Dengan demikian, transportasi CO2 antar-negara sudah sangat ramai.
Berikut ini adalah success story dari Kanada. Proyek ini adalah salah satu proyek yang sangat sukses di Kanada dari tahun 2014 dengan menangkap 1 juta ton CO2 per tahun.
Peluang dan Tantangan CCS di Indonesia
ICCSC dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) telah membuat maping potensi-potensi CCS hub di Indonesia.
Proyek CCS Hub tidak cocok jika dijalankan secara proyek satuan atau stand-alone project karena jika dijalankan secara proyek satuan tidak masuk dalam skala ekonomis.
Hal ini disebabkan karena perekonomian di Indonesia belum mendorong ke arah proyek CCS satuan. Indonesia belum memiliki peraturan mengenai carbon tax dan carbon insentive yang jika di bisnis karbon disebut carrot and stick. Sementara Singapura sudah mempunyai aturan tentang carbon tax dan Malaysia sudah mempunyai carbon insentive.
Namun demikian, Indonesia mempunyai peluang bisnis CCS yang besar karena Indonesia diberkahi dengan tempat penyimpanan CO2 yang besar di bawah tanah.
Pasar CCS
Berdasarkan hasil rapat tahunan PBB untuk membahas isu iklim (COP 28 di Dubai), Indonesia termasuk negara yang sangat maju terkait peraturan, storage capacity, dan sebagainya. Oleh karenanya, Indonesia bisa menjadi pemimpin CCS hub di regional South East Asia. CCS hub Indonesia akan menjadi CCS hub pertama dengan konsep market-driven, di mana dorongan pasar akan berasal dari kondisi regional, oleh karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:
- Lokasi Indonesia yang strategis mempermudah CCS lintas negara dibandingkan dengan Australia yang cukup jauh dari negara-negara yang lain. Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN lain sangat dekat dengan Indonesia Barat; sedangkan Jepang, Korea Selatan, dan Australia dekat dengan Indonesia Timur.
- Negara tetangga telah memiliki sistem carbon pricing atau carbon tax, seperti Singapura, Jepang, South Korea, dan Taiwan yang dapat menjadi pendorong untuk memasuki CCS hub Indonesia.
- Infrastruktur transportasi LNG yang sudah ada dapat digunakan/repurpose untuk transportasi CO2, berupa piping system dan shipping. Sekarang sudah ada advance technology shipping.
Misalkan, kapal bisa mengangkut LNG untuk diekspor ke negara lain, tapi kapal tersebut juga bisa digunakan untuk membawa CO₂ ke Indonesia dari negara tersebut. Pengangkutan seperti ini disebut dual carrier shipping.
Beberapa negara telah melakukan CCS yang bisa menjadi contoh dorongan bagi kemajuan pasar CCS di Indonesia. Misalnya, pajak karbon di Singapura mencapai 5 SGD/tCO2 (3.7 USD/tCO2). Nilai ini direncanakan akan mengalami peningkatan hingga 50 – 80 SGD/tCO2 pada tahun 2030. Hal serupa juga terjadi di Jepang.
Bahkan, nilai pajak karbon di Jepang lebih signifikan, mencapai 289 JPY/tCO2 (2.16 USD/tCO2 pada tahun 2023). Selain itu, Jepang juga sudah menjalankan sistem ETS voluntary mulai tahun 2023 dan akan diwajibkan mulai tahun 2026.
Peluang kerjasama investasi internasional
Beberapa program kerja yang disorot dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika adalah sebagai berikut:
- Investasi sektor swasta AS di Indonesia. Exxon Mobil akan berinvestasi 15.000 dolar AS di Indonesia untuk mengembangkan industri Petrokimia yang bersih. Artinya, pabrik tersebut terintegrasi dengan fasilitas CCS. Rencananya, proyek ini akan menjadi fasilitas Petrokimia yang bersih pertama di dunia. Saat ini, belum ada di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem ini. Exxon Mobil dalam memutuskan investasinya di Indonesia atau di negara lain memiliki kriteria utama, yaitu proyek tersebut harus bisa diintegrasikan dengan CCS. Kriteria tersebut menjadi kriteria utama, di samping juga kriteria terkait margin atau return modal.
- Mengembangkan carbon capture and storage CLDP AS dan Indonesia CCS Center telah bekerja sama secara bilateral untuk merumuskan kebijakan dan legislasi pengembangan sektor CCS di Indonesia.
Keunggulan Indonesia dalam Pengembangan CCS
Selain kesiapan regulasi, Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan lain yang mendukung pengembangan CCS, yaitu sebagai berikut:
- Indonesia adalah satu-satunya negara di regional yang memiliki asosiasi CCS,
- Mendorong institusi pemerintah yang sudah ada sebagai akselerator dan regulator CCS (Kemenko Marves, ESDM, SKK Migas).
- Indonesia sedang melakukan finalisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kegiatan CCS pada bulan Oktober 2023.
- Indonesia telah meluncurkan carbon exchange IDXCarbon pada bulan September 2023 sebagai bursa karbon nasional.
- Berdasarkan Global CCS Institute Report 2023 bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia (ke-22) sehingga Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang siap untuk regulatory framework di bidang CCS sehingga Indonesia sangat leading dalam regulatory framework.
Tantangan Pengembangan CCS
Meskipun Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk pengembangan CCS, tetapi industri CCS di Indonesia masih sangatlah baru. Oleh karenanya, dibutuhkan serangkaian strategi pengembangan untuk dapat menerapkan CCS secara komersial, yaitu sebagai berikut ini.
- Indonesia perlu melakukan up skilling karena CCS adalah new business model di Indonesia. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan SDM tentang teknologi dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan CCS.
- Perlu menyamakan persepsi (alignment) dari semua stakeholder karena value chain season-nya cukup besar. Alignment mengenai CCS di sini termasuk di dalamnya tentang potensi dan liabilitas CCS.
- Indonesia perlu membuat model bisnis terkait CCS. Perlu dilakukan inovasi menggunakan model bisnis yang mana yang akan memberikan economies of scale, menghasilkan profit, dan menghindari risiko komersil.
- Indonesia perlu membangun kerja sama dengan pihak swasta/pelaksana CCS untuk memastikan pendanaan yang cukup dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, akan tercipta partnership to make it faster.
- Pengembangan CCS akan memberikan beberapa lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian net-zero. Beberapa keahlian di bidang CCS antara lain penangkapan CO2, inventarisasi emisi, standar emisi, pasar karbon, pemantauan emisi, dan keahlian lainnya.
- Meningkatkan kesadaran mengenai CCS lewat publikasi media. ICCS sudah bekerja sama dengan beberapa media, seperti kata data dan narasi.
- Untuk dapat mengembangkan CCS hub, Indonesia perlu memetakan potensi perusahaan emitter yang dekat dengan masing-masing situs penyimpanan CO2, untuk dapat mengembangkan model bisnis yang sesuai.
Multiplayer effect dari Pengembangan CCS
Pengembangan CCS hub tidak hanya penting untuk pelaksanaan dekarbonisasi, tetapi juga dapat menghasilkan multiplier effect yang
menguntungkan bagi Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut ini.
- Indonesia memiliki potensi untuk menyimpan CO2 sekitar 200 tahun ke depan berdasarkan updated storage capacity dari SKK migas. Kapasitas ini telah mencakup emisi CO2 Indonesia yang digabung dengan emisi CO2 dari negara sekitar.
- Berdasarkan benchmark dengan UK CCS project, rantai nilai CCS hub di Indonesia berpeluang menghasilkan sekitar 170.000 pekerjaan setiap tahunnya.
- Indonesia berpeluang mendapatkan investasi baru senilai 30.9 triliun rupiah. Salah satu buktinya adalah sudah adanya investasi dari Exxon Mobil sehingga Indonesia bisa menjadi regional CCS hub. Saat ini, sedang dilakukan evaluasi oleh Pertamina dan Exxon Mobil untuk pengembangan 2 fasilitas CCS di Laut Jawa, melengkapi proyek petrokimia hijau dan CCS senilai Rp. 231.5 triliun dan 15 proyek lain yang telah berjalan.
- Hadirnya CCS di Indonesia akan membuat geopolitik Indonesia menjadi lebih kuat. Indonesia akan menjadi pusat CCS Asia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dan mendukung kegiatan menjalin kolaborasi dekarbonisasi antarnegara.
Energi Surya
Berpuluh tahun yang lalu sudah sering kita lihat lembaran sel surya yang terpasang di atap rumah. Yang mengherankan, tak terlihat pertumbuhan penggunaan sel surya tersebut di negeri ini. Mengapa?
Fabby Tumiwa (Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, AESI) menjelaskan tentang pilihan Energi Terbarukan tersebut dalam tulisannya berjudul “Peluang dan Tantangan Pengembangan Energi Surya di Indonesia”.
Menurutnya, AESI telah melakukan kajian potensial untuk potensial PLTS atap rumah. Berdasarkan data BPS tahun 2019, potensi PLTS atap berkisar 194-655 Giga Watt.
Program sejuta rumah untuk warga miskin sebenarnya bisa dipasang PLTS atap untuk 1 kilo watt peak. Jika dalam program ini ada 1 juta rumah, berarti jika satu juta rumah tersebut dipasang 1 kilo watt peak maka akan menghasilkan 3,5-4 kWh per hari.
Rumah tangga miskin di Indonesia mengkonsumsi listrik antara 1,5-2,5 kWh.
Potensi pengembangan energi surya semakin terbuka karena dari sisi harga teknologinya yang mengalami tren penurunan. Jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu, harga teknologi energi surya ini telah mengalami penurunan hampir 90%.
Hambatan Pengembangan Energi Surya
Ada beberapa hambatan yang menyebabkan perkembangan penggunaan Energi Surya tersendat, yaitu:
- Out put listriknya berubah-ubah. Ini disebabkan oleh intensitas radiasi matahari dalam satu hari berubah-ubah. Sementara, teknologi penyimpanan energi saat ini masih mahal.
- Indonesia belum memiliki industri PLTS terintegrasi. Total industri modul surya di Indonesia mencapai 1,6 giga watt. Namun demikian, teknologi dan kualitas modul surya produksi Indonesia tidak sebagus modul surya yang diimpor dari Tiongkok.
- Utilitas. Saat ini, sistem kelistrikan Indonesia bersifat vertikal dengan single offtaker. Karenanya, pengembangan energi surya sangat bergantung pada utilitas dan komitmen yang dibuat. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS bersifat intermiten dan keluaran listriknya tidak stabil. Jika listrik tersebut ke jaringan listrik PLN, harus ada yang menjamin kestabilan pasokan listrik tersebut. Jaminan kestabilan pasokan listrik ini membutuhkan biaya yang tinggi di pihak PLN.
Saat ini, Tiongkok memproduksi sekitar 80% modul surya global.
Teknologi sel surya berkembang dengan cepat dalam hal menaikkan efisiensinya. Hal ini membuat siklus teknologi sel surya di bawah 5 tahun. Dengan demikian, setiap 4-5 tahun harus menambah investasi untuk mengganti alat karena teknologinya sudah ganti untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi lagi.
Saat ini, efisiensi modul surya di pasaran berkisar antara 21-24%. Sementara efisiensi modul surya buatan Indonesia hanya berkisar 15-16%.
Ketika perusahaan listrik, seperti PLN, akan membuat proyek PLTS, kira-kira modul surya mana yang akan digunakan? Tentu saja modul surya impor karena efisiensinya lebih tinggi, out put listriknya lebih besar. Tingkat efisiensi tersebut yang menjadi faktor dalam menentukan jumlah sinar matahari yang bisa dikonversi menjadi listrik.
Industri modul surya di Indonesia tidak berkembang dengan baik. Teknologinya tidak mendapat dukungan yang baik dari pemerintah. Riset and development Indonesia di bidang modul surya tertinggal jauh dengan negara lain. Padahal, Indonesia lebih dulu mengembangkan energi surya dibandingkan dengan India dan China.
Harga tarif listrik di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah dengan harga yang relatif murah sehingga reliability charge-nya tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen harga listrik tersebut.
Pengembangan PLTS
Berikut ini adalah pokok-pokok strategi pengembangan PLTS untuk mendukung transisi energi di Indonesia menurut Fabby Tumiwa:
- Tetapkan national target sesuai dengan peta jalan transisi energi.
- Perbanyak pengembangan utility scale solar (Floating PV) skala besar.
- Bangun industri manufaktur sel, modul surya dan produksi silicon.
- Berikan keleluasaan kepada konsumen untuk ikut membangun PLTS Atap.
- Sediakan pendanaan khusus untuk PLTS Atap skala kecil.
Pengembangan Bioenergi
Tentang hal ini, Jisman P Hutajulu, Plt. Direktur Jenderal EBTKE menyatakan bahwa implementasi Mandatori Biodiesel telah dilakukan mulai dari tahun 2008. Pada waktu itu, jenis biodiesel yang dikembangkan adalah B2,5. Artinya, bahan bakar tersebut merupakan campuran dari 2,5% Biodiesel dengan 97,5% bahan bakar minyak jenis solar.
Seiring berjalannya waktu, komposisi biodiesel terus bertambah. Tahun 2021-2022 dilakukan studi penggunaan B35 dan B40. Dan di tahun 2023 mulai implementasi B35.
Program co-firing juga telah berjalan pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, telah terlaksana program co-firing di 44 lokasi serta menghasilkan dekarbonisasi 321.000 ton CO2, biomassa 306.000 ton, dan green energy 831,64 GWh. Dari sisi implementasi, realisasinya di atas rencana tahun 2023, yaitu 42 lokasi, tetapi dari sisi produksi biomassa dan green energy, masih di bawah target, dimana target tahun 2023 adalah biomassa 2,2 juta ton dan green energy 2.740 GWh. Sementara berdasarkan road map co-firing biomassa, terjadi lonjakan pada tahun 2024, yaitu 10,20 juta ton. Jumlah ini perlahan cenderung menurun pada tahun berikutnya, hingga pada tahun 2029, jumlah co-firing biomassa adalah 8,91 juta ton.
Pertamina bersama dengan ITB telah melakukan uji coba co-processing dengan bahan baku RBDPKO & kerosene. Pada tanggal 9 Oktober 2021, telah dilakukan uji terbang perdana dengan Pesawat
CN235-200 FTB milik PT Dirgantara Indonesia dengan rute Bandung-Jakarta-Bandung dengan bahan bakar bioavtur J2,4 berbasis sawit.
Selain itu, pada tanggal 27 Oktober 2023 juga dilakukan inisiasi commercial flight menggunakan Sustainable Aviation Fuels (SAF)- J2,4 berbasis kelapa sawit dengan rute Jakarta – Solo – Jakarta dengan pesawat Boeing 737-800 dengan kode registrasi PK-GFX.
Peluang Bisnis Biomassa di Indonesia
Menurut Ir. Widi Pancono, Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), Ketua Koperasi Energi Terbarukan Indonesia, potensi biomassa di Indonesia cukup besar. Penggunaan biomassa menjadi bahan bakar memberikan keuntungan tersendiri. Selain meningkatkan efisiensi energi dan menghemat biaya, penggunaan biomassa juga dapat mengurangi jumlah limbah yang terdapat di lingkungan.
Energi biomassa sendiri terdiri atas tiga jenis, yakni biogas, etanol, dan biodiesel.
Jenis biomassa pertama adalah biogas, yaitu:
- Biogas, gas metana yang muncul akibat terjadinya fermentasi tanpa udara dari bakteri methan.
- etanol, merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman jagung, gandum, tebu, dan kentang.
- biodiesel, merupakan bahan bakar yang dapat digunakan untuk bahan bakar mesin diesel.
Secara umum biomassa merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman, baik Biomassa disebut juga sebagai “fitomassa” dan seringkali diterjemahkan sebagai bioresource atau sumber daya yang diperoleh dari hayati. Basis sumber daya meliputi ratusan dan ribuan spesies tanaman, daratan dan lautan, berbagai sumber pertanian, perhutanan, dan limbah residu dan proses industri, limbah dan kotoran hewan.
Biomassa sangat beragam dan klasifikasinya, namun secara spesifik merujuk pada limbah pertanian, seperti jerami, sekam padi, limbah perhutanan seperti serbuk gergaji, MSW, tinja, kotoran hewan, sampah dapur, lumpur kubangan, dan sebagainya.
Dalam kategori jenis tanaman, yang termasuk biomassa adalah kayu putih, popular hybrid, kelapa sawit, tebu, rumput, rumput laut, dan lain-lain.
Potensi Biomasa untuk Cofiring dan PLTBM
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bagian dari sektor energi yang menyumbang emisi terbesar ikut mendukung komitmen pemerintah dengan empat strategi yang diandalkan PLN untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu
- pengembangan energi baru dan terbarukan,
- pengalihan bahan bakar dan pemanfaatan gas buang,
- pemanfaatan bahan bakar berbasis biomassa sebagai sumber energi, dan
- penggunaan teknologi rendah karbon dan efisien untuk pembangkit baru.
Bagi PLN, biomassa adalah peluang emas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sub sektor pembangkitan energi secara instan dan murah. Caranya dengan teknologi Co-firing atau pembakaran bersama biomassa dengan batu bara pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berumur tua maupun yang masih dalam tahap rencana.
Pada 2024, diperkirakan kapasitas total co-firing pada PLTU PLN mencapai 18 GW. Rencana co-firing ditujukan untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia.
Melalui pemanfaatan biomassa dalam teknologi Co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PLN berhasil mereduksi emisi hingga 1,05 juta ton CO2e dan memproduksi energi bersih sebesar 1,04 terawatt hour (TWh) sepanjang 2023.
Pencapaian ini kiranya menjadi kabar yang menggembirakan mengingat selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dimana didalamnya tertuang rencana PLN untuk mengimplementasikan co-firing pada 52 unit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dengan target sebesar 10,2 juta ton CO₂e di tahun 2025.
Dalam skenario NZE Indonesia yang akan dicapai pada 2060, diskenariokan kontribusi PLT Bioenergi (Biomass Power Plant, Biogas Power Plant, Biodiesel Power Plant and Waste Power Plant) sebesar 60 GW.
Sekarang ini terdapat sekitar 600 MW rencana proyek PLTBio dilebih 100 lokasi dalam RUPTL 2021-2030, peluangnya jauh diatas angka 600 MW, karena berdasar Kebijakan Energi Nasional, pengembangan PLT Bio bisa sampai 5,5 GW, sementara kapasitas terpasang sekarang baru 1,92 GW.
Peluang lain yang terbuka adalah suplai biomassa untuk Co-firing PLTU sebesar 10,2 juta ton/tahun mulai tahun 2025 (sekarang baru sekitar 500 ribu ton).
Data ESDM-EBTKE 2021 menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit listrik bioenergi Indonesia pada akhir 2021 sebesar 1,92 GW, hanya sekitar 80 MW dalam bentuk IPP yang terdiri dari 7 IPP PLTBm dengan total kapasitas 35 MW dari total 104 PLTBm dan 8 IPP PLTBg dengan total kapasitas 15 MW dari total 58 unit PLTBg.
Di samping itu, terdapat 1 IPP Biodiesel Power Plant 5 MW. Indonesia juga mempunyai beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan total kapasitas 28 MW.
Data terbaru pemerintah menyebut bahwa potensi biomassa Indonesia setara 57 GW berasal dari limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan limbah peternakan.
Di samping itu, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah yang bisa dijadikan RDF dan SRF.
Tantangan Pemanfaatan Biomassa dan Risikonya
- lokasi yang tepat agar kelancaran proses produksi terjaga berkat suplai bahan baku yang berkualitas, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, dan dipasok secara berkelanjutan.
- harga jual produk biomasa. Tidak seperti energi terbarukan yang lain, Biomasa memiliki harga keekonomiannya. Jadi, tidak gratis.
- lingkungan dan lain-lain. Biomasa merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang masih mendapat tantangan dari beberapa ahli karena dianggap “tidak hijau” dikarenakan memiliki jejak karbon yang besar.
Harga jual produk biomassa, seperti listrik dan BBM alternatif mengikuti harga listrik yang ditetapkan pemerintah. Harga listrik mengikuti Perpres 112 tahun 2022, dimana harga PLTBm, dan PLTBg menjadi tidak menarik dikarenakan adanya staging harga, dimana pada tahun ke-11 hingga ke-25 harga turun sangat murah, sedangkan untuk harga BBM apabila bersaing dengan harga subsidi menjadi kurang menarik. Harga jual biomassa untuk Co-Firing ditetapkan sebesar harga batubara sampai di lokasi PLTU.
Kenaikan harga biomasa untuk Co-Firing diperlukan guna mendorong pelaku usaha untuk mau memasok hasil produksinya ke PLN. Perbaikan tarif PLTBM dan PLTBg di Perpres 112 mutlak harus dilakukan, dengan cara menyamakan tarif di tahun 11-25 dengan tarif tahun 1-10.
CATATAN
- Buku ini sangat mencerahkan. Baik mengenai teknologi, perundangan, pengusahaan hingga berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya.
- Bagi pembaca yang tak ‘bermain’ di bidang Energi Terbarukan, buku ini sangat memperkaya pengetahuan
- Alur narasi, secara umum disajikan baik oleh penulis/editor sehingga mudah dipahami. Jelas bahwa untuk memahami lebih lanjut perlu menambah bahan bacaan lain
- Sangat disarankan untuk membaca buku aslinya, karena penulisan dalam blog ini hanyalah merupakan catatan umum, sehingga perlu pemahaman lebih lanjut dari mempelajari buku aslinya
- Terimakasih untuk Prof. Emil Salim yang telah menginspirasi pembuatan buku ini untuk pencerdasan bangsa. Semoga beliau selalu dalam lindunganNya. Amin
TAUTAN
DAMAILAH DI BUMI 