Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Jinping’

MAO AND MARKETS. The Communist Roots of Chinese Enterprise

Dalam pidatonya pada perayaan 100 tahun Partai Komunis China (China Communist Party) tanggal 1 Juli 2021 di Beijing, presiden Xi Jinping mengutip pernyataan Mao Zedong,

“Only socialism can save China, only socialism can develop China.” 

Presiden Joe Biden pernah menampik target China kedepan menjadi negara terdepan di dunia, negara terkaya di dunia dan negara terkuat di dunia, 

“That’s not going to happen on my watch because the United States is going to continue to grow and expand.”

Sayang sekali, menurut Marquis, pengetahuan Barat tentang China dan khususnya Komunis, sangat terbatas.

Buku “MAO AND MARKETS” yang masuk dalam Financial Times “Best Book of 2022” ini adalah karya Christopher Marquis (pengajar manajemen China di Cambridge university dan Harvard university) dan Kunyuan Qiao (Georgetown McDonough School of Business), yang diterbitkan oleh Yale University Press books, tahun 2022. 

Setelah membaca beberapa artikel dan buku tentang pesatnya kemajuan ekonomi China, yang diantaranya ada dalam blog ini, yaitu Pidato Xi Jinping, 10 prinsip utama dalam membangun bisnis di China, Banking of Beijing, Has China won?, The New China Playbook, maka Mao and Markets, adalah buku yang memberi perspektif berbeda. Sudut pandang sejarah China menjadi acuan utama pembahasan keunggulan ekonominya. Sangat menarik.

Sejarah dimaksud mulai dari pemerintahan Mao Zedong dengan pembentukan Partai Komunis China (China Communist Party/CCP), jargon Lompatan Jauh Kedepan (the Great Leap Forward), Revolusi Kebudayaan (Culture Revolution) dan the Third Front Construction. Kemudian berlanjut dengan kepemimpinan Deng Xiaoping hingga masa kini dibawah Xi Jinping.

Disajikan dalam 4 bagian besar dengan 12 bab di dalamnya, buku ini menjelaskan bayak hal tentang sejarah ekonomi politik China sejak Mao Zedong, Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Beberapa catatan kecil bisa disampaikan sbb:

Sebagai pembuka dari buku ini, Marquis menyajikan data, bahwa Rerata Pertumbuhan GDP China antara 1978 (ketika China memulai reformasi ekonomi) hingga 2019 adalah 9,45%. Sedangkan pertumbuhan GDP per kapita naik pesat 60 kali lipat. Bahkan di masa pandemi Covid-19 dan perang dagang dengan AS, China masih mampu tumbuh 2,3% di tahun 2020. Dan mencapai pertumbuhan 8,1% di tahun 2021. Tertinggi sejak 2011 dan mencapai surplus perdagangan tertinggi sebesar $687,5 milyar. Luar biasa.

Banyak ahli strategi ekonomi Barat, termasuk White House berpendapat bahwa Xi Jinping akan melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN China ketika mulai menjabat sebagai Presiden 2012. Mengejutkan, Xi justru dianggap berbalik arah, menuju era sebelum tahun 2000an ketika Mao Zedong berkuasa.

Dalam perayaan 100 tahun PKC tahun 2021, Xi Jinping kembali menegaskan, 

“any attempt to separate . . . the CCP from the Chinese people will never succeed!”

Perayaan 100 tahun PKC

Banyak pihak berprasangka bahwa Komunisme di China akan runtuh seperti halnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, tiga dekade yang lalu. Para pengamat tersebut terlalu berharap bahwa kekuatan liberalisasi pasar dan ekonomi AS-Eropa Barat akan sangat mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri China. 

Marquis berpendapat bahwa Barat atau AS khususnya, salah mencermati  ekonomi-politik China. Tak cukup pengetahuan mengantisipasi perubahan disana, menurutnya. Xi ternyata tetap berkomitmen untuk membangun sistem ekonomi-politik China yang independen dari pengaruh Barat. Untuk itu Marquis menyarankan supaya White House mulai mengevaluasi pemahamannya tentang China dengan lebih akurat dan obyektif. Bukan hanya didasari atas politik dan harapan semu. Untuk itu, pemahaman perlu lebih dalam mengacu pada sejarah dan ideologi China.

MAO ZEDONG DAN PKC (CCP)

Mao Zedong adalah pendiri RRC yang sangat digdaya, meninggalkan jejak abadi bagi individu, masyarakat dan berbagai institusi. Bahkan hingga kini sangat berpengaruh terhadap pembentukan jatidiri ekonomi-politik China. Dan Xi, berulang kali mengingatkan,

“To understand China today, one must learn about the foundation of the CCP.”

Setelah berlangsung lama berinteraksi dengan China, Barat berasumsi bahwa dengan liberalisasi ekonomi, akan berujung pada demokratisasi politik. Oleh karenanya, AS membuka jalan bagi China untuk masuk ke dalam WTO 2001, dengan asumsi bahwa semakin terintegrasi dengan ekonomi global makan akan semakin cepat demokratisasi terjadi secara natural. 

“By joining the WTO,” President Clinton declared in 2000, “China is not simply agreeing to import more of our products, it is agreeing to import one of democracy’s most cherished values: economic freedom. When individuals have the power . . . to realize their dreams, they will demand a greater say.”

Salah. Bahkan internet yang semula diharapkan Barat sebagai media demokratisasi bottom-up, justru sebaliknya menjadi alat yang efektif bagi China untuk kendalikan rakyatnya secara top-down. Termasuk keberhasilan penggunaan internet sebagai alat kontrol dan monitor penanggulangan penyebaran virus Covid-19 melalui lockdown,.

Banyak bangsa di dunia juga keliru ketika beranggapan bahwa aktivitas ekonomi di China hanya disokong oleh perusahaan milik negara atau BUMN (state own company). Perlu diketahui bahwa sejak 2020, mesin utama pertumbuhan ekonomi China adalah perusahaan-perusahaan swasta (private companies).

Statistik menunjukkan bahwa 20 juta perusahaan di China adalah perusahaan swasta, yang dijalankan lebih dari 15 juta pengusaha. Dan perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan lebih dari 50% pendapatan pajak (tax revenue), 60% GDP, 70% inovasi dan 80% tenagakerja. Bahkan banyak dari para pengusaha tersebut telah masuk dalam kategori konglomerat dunia.

Buku ini menjelaskan bahwa meskipun China melakukan “blending” antara politik pemerintahan komunis dengan pasar kapitalistik, namun tidak berarti terjadi dikotomi komunis-kapitalis seperti yang dibayangkan oleh Marx-Angels, “entrepreneurs and capitalists in general as class enemies”.

HUAWEI & “BLENDING” KOMUNISME-KAPITALISME

Banyak contoh kesuksesan praktek “blending” komunisme-kapitalisme ini disajikan Marquis dalam buku ini. Salah satunya tentang Ren Zhengfei, pendiri perusahaan teknologi raksasa Huawei. Lahir dari keluarga miskin di provinsi Guizhou, 1944. Kedua orangtuanya adalah guru. Anak tertua dari tujuh bersaudara. Setiap bulan, orangtuanya harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Khususnya dimasa kelaparan akut (the great famine) akibat Revolusi Kebudayaan (the Cultural Revolution) dan situasi politik yang menakutkan, 1959-1961, hingga memakan korban 30 juta orang. Kesulitan hidup saat itu, menjadi pengalaman untuk bisa hidup sederhana, sehingga membentuknya, juga keluarganya, tumbuh hidup bersahaja.

Lulus sebagai insinyur dari universitas Chongqing. Tahun 1974 Ren masuk militer. Banyak mendapat penghargaan karena penguasaannya dalam ideologi Maoisme, khususnya tentang Quotations of Chairman Mao dan Selected Works of Mao Zedong. Di era itu, “being “red” (that is, loyal to Mao and proficient in his ideas) was more important than being expert in one’s profession. Tahun 1978 bergabung dengan PKC (CCP) dan pensiun dari militer 1983.

Tahun 1987, Ren mendirikan Huawei, dengan modal awal 21.000 RMB ($5.680). Menerima berbagai penghargaan nasional dalam teknologi komunikasi. Tahun 1993 menjadi kaya karena menjual network switch. Mendominasi pasar telekomunikasi China.

Banyak pimpinan politik PKC, termasuk Wakil Presiden Hu Jintao, membawanya dan memperkenalkan bisnisnya ke berbagai negara lain. Saat ini, Huawei menjadi salah satu perusahaan teknologi yang inovatif di dunia.

In 2021 it ranked fifth worldwide in patent holding, and it has the second-largest research and development outlay ($20 billion). It earned the equivalent of $140 billion in revenue in 2020 and $99.43 billion in 2021 despite sanctions initiated by former US president Trump.

Dedikasi komunisme yang tinggi sehingga nilai-nilai PKC memberikan semangat terhadap Huawei. Menurut Ren,

“I would still keep my word when joining the CCP as the Communist Manifesto is to serve all human beings . . . and Huawei was getting at this. . . . Our effort was effective and thus fulfilled the mission of the CCP.”

Bahkan bila terjadi konflik antara PKC dan Huawei, maka Ren akan,

“choose the CCP whose interest is to serve the people and all human beings, and he could not betray the principles of serving all human beings.”

Ren berjanji,

“be loyal to CCP, fight for communism for his whole life, sacrifice himself for the interest of people and the CCP, and never betray the CCP.” 

Seiring tumbuhnya Huawei, Ren semakin sering menekankan nilai-nilai Mao kedalam manajemen perusahaan hingga menjadi budaya kerja,

“Maoism is the guiding principle (and soul) of Huawei,” and Huawei’s “management philosophy and strategy are commercial applications of Maoism.”

Pernyataan Ren yang menarik adalah bahwa “negara asing hanya butuh mengambil rejeki dari China. Dan membeli teknologi darinya justru tidak akan membuat China menjadi independen”. Oleh karenanya, Ren meminta Huawei untuk membelanjakan sedikitnya 10% dari Pendapatan (Sales Revenue) untuk keperluan Research & Development.

Ren dan banyak pengusaha China juga menerapkan Strategi Militer Mao yang dikenal dengan “surrounding cities from the countryside” (dari desa kepung kota). Yaitu, revolusi dimulai dari pinggiran (desa) untuk mendapat dukungan dari para Petani, dan setelah kuat akan bergerak ke dalam kota dengan memobilisasi kaum pekerja. 

Tahun 1992, Huawei menghadapi kompetitor tangguh Alcatel, Lucent, dan Nortel Networks. Huawei melawan dengan mulai menyasar target pasar berpendapatan rendah dan berada di area terpencil. Penjualan bergerak dari desa ke desa di wilayah belum berkembang. Secara perlahan mulai masuk ke kota, provinsi dan menyebar seantero negeri.

Ren has made it very clear he is committed to the CCP, and his ideology and strategies are not uncommon among entrepreneurs in China.

Demikian juga dengan Jack Ma, Pendiri dan CEO dari group Alibaba. Mereka berdua Jack Ma dan Ren, adalah Pengusaha Komunis (communist entrepreneurs), yang mengelola bisnis privat dan sekaligus anggota PKC. Masih banyak contoh lain pengusaha seperti mereka ini di China. 

Bagaimana mereka menyatukan dua ideologi yang sepertinya berlawanan, namun justru bisa bersatu untuk pertumbuhan ekonomi, adalah kunci untuk memahami ekonomi pasar China.

Persentase Pengusaha Anggota PKC

Dari grafik, terlihat bahwa beberapa tahun terakhir rerata Persentase Pengusaha dari anggota PKC adalah 30-35%. Dan mulai meningkat pesat sejak 2001, ketika Presiden Jiang Zemin menghapuskan larangan Pengusaha Privat menjadi anggota PKC. Estimasi, saat ini sudah ada 3 juta Pengusaha Komunis (anggota PKC).

PENGUSAHA KOMUNIS

Pidato Presiden Xi Jinping di depan anggota politbiro PKC, 23 November 2015 menyatakan bahwa:

“We are developing a market economy under the major premise of the leadership of the CCP and the socialist system. We must never forget the attribute ‘socialism.’ The reason for saying that it is a socialist market economy is to uphold the superiority of our system and effectively prevent the drawbacks of the capitalist market economy.”

Pernyataan diatas adalah penegasan Xi bahwa market economy adalah subordinat dari socialist system. Sehingga bisa diartikan sebagai “market economy within the Chinese socialist system.”

Marquis berpendapat ada dua warisan utama yang diberikan oleh Mao, yaitu nilai-nilai yang berpengaruh pada:

  1. Individu. Tumbuh pada masa depresi membuat pengusaha cenderung menghindari risiko, lebih percaya pada keberuntungan daripada prestasi, dan lebih konservatif dalam bisnis dan pengambilan keputusan keuangan. Namun Pengusaha privat Komunis lebih nyaman dan percaya diri untuk komunikasi dengan Pemerintah, dibanding Pengusaha privat non-komunis.
  2. Masyarakat dan ekonomi. Legitimasi PKC masih tetap perlu mengacu pada Maoisme. Pemikiran Xi Jinping dalam Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, menggarisbawahi pentingnya sosialisme dan pemerintahan komunis pada kepemimpinan PKC. Dan sebelumnya, Deng Xiaoping Theory juga menegaskan dalam empat prinsip dasar, yaitu:
    1. Tetap pada jalan Sosialisme
    2. Diktator proletariat
    3. Kepemimpinan PKC
    4. Idealisme Marxist–Mao Zedong.

Kenyataan bahwa Pengusaha Komunis mampu menyatukan Maoisme dan Pasar memang membingungkan Barat. Namun sebenarnya budaya Timur mempunyai dasar filosofinya, yaitu Yin-Yang. Gaya yang berlawanan bisa saling memperkuat, mengikat, dan saling membutuhkan. Berbeda dengan tradisi intelektual Barat (Yunani/Aristotelian) yang beranggapan bahwa berbeda/kontradiksi adalah melemahkan.

Thus, Eastern intellectual traditions are more comfortable with paradox and ambiguity than Western empiricism and take a more holistic view.

Berbagai studi psikologi sosial menunjukkan bahwa dalam interaksi sosial, Barat cenderung fokus pada Obyek, sedangkan bangsa Asia lebih fokus pada Relasi Sosial. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat Barat cenderung memahami idea dengan cara memecahnya menjadi satuan individu yang masuk dalam kategori-kategori yang telah ditentukan (mengkotak-kotakkan masalah). Contoh, meletakkan “state” dan “market” menjadi bagian terpisah, bahkan dikotomi. Sebaliknya pendekatan China (PKC) justru menggabungkan keduanya. Seperti pernyataan Deng, 

“A little more plan or a little more market is not the fundamental difference between socialism and capitalism—the plan and the market are both economic tools.”

Ideologi Marx dan Engels, meletakkan Kontradiksi menjadi elemen penting. Demikian juga dengan Maoisme. Perjuangan Kelas (Class Struggle), pertentangan antar kelas ekonomi, menjadi jargon untuk memahami perilaku politik masyarakat. 

Setelah Reformasi 1970an, PKC mendefinisikan ulang tentang Perjuangan Kelas tersebut menjadi Kontradiksi antara tumbuhnya harapan hidup rakyat yang lebih baik dengan realitas menurunnya tingkat ekonomi. Dan tahun 1981, Kontradiksi resmi dinyatakan Pemerintah sebagai,

“the ever-growing material and cultural needs of the people versus backward social production.”

Di tahun 2017, Presiden Xi Jinping menambahkan secara resmi isu Kesenjangan sosial sebagai hal yang penting untuk segera diatasi,

“contradiction between unbalanced and inadequate development and the people’s ever-growing needs for a better life,”

Menurut Max Weber, dalam sejarahnya, pemerintahan China adalah sistem monarki, yang berisikan masyarakat berketergantungan tinggi terhadap kepemimpinan (sentralisasi), dan pemerintah yang mampu menyatukan, mengelola dan  menjamin perbedaan geografi dan budaya (desentralisasi). Dan sejak Dinasti Qin (221 BC) legitimasi pemerintahan China sudah terbukti mampu menyatukan banyak provinsi dengan berbagai perbedaannya. Dan tetap memberi otoritas pengembangan ekonomi masing-masing di wilayah lokal. 

Weber berpendapat bahwa Kelas sosial baru telah muncul, yaitu Shidafu, Kelas Sarjana-Pejabat, yang mampu menyelesaikan masalah Kontradiksi. Kelas yang loyal terhadap Pemerintah, dan saat yang sama mampu memimpin komunitas dan keluarganya untuk menyeimbangkannya. Kepentingan sentralisasi dan desentralisasi.

Pengusaha Komunis bersikap seperti halnya Shidafu, bergantung pada pemerintahan PKC namun independen sebagai pengusaha individual.

Yang menarik adalah, semakin banyak pengusaha komunis, semakin besar dukungan dan semakin berkurang resistensi terhadap pemerintah PKC. Dan potensi ancaman Kapitalisme akan terserap langsung oleh PKC. Pemerintah PKC akan mendorong semakin banyak anggota PKC menjadi Pengusaha juga sebaliknya.

MITHOS

Ray Dalio, pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia “Bridgewater” mengatakan,

“A communist country can be so capitalist that they have the second largest capital market in the world, produce billionaires, and simultaneously be Marxist.”

Dan lanjutnya,

“if you don’t know how to answer that riddle, then you must not understand China.”

Terkait dengan pernyataan Ray Dalio diatas, beredar mithos di berbagai belahan dunia, khususnya Barat, tentang China yang mulai terbuka, yaitu:

  1. With Globalization and Economic Development, China Will Democratize

Seperti dijelaskan Francis Fukuyama dalam bukunya, “The End of History and the Last Man”, bahwa sejarah bergerak ke arah pemerintahan demokratis, sebagai keniscayaan modernisasi pemerintahan dan perkembangan ekonomi. Berlatar belakang runtuhnya Uni Soviet, Fukuyama memperkirakan Demokrasi Liberal akan menjadi bentuk final pemerintahan di seluruh dunia. 

Mitos yang salah diatas, semakin dipercaya Barat dengan populasi China yang didominasi usia lanjut akibat kebijakan Satu Anak dimasa lalu, hutang semakin tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan lingkungan dan tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

  1. China Can Be Understood through a Soviet Lens

China berbeda dengan Soviet. Seperti dijelaskan diatas bahwa dengan luasnya wilayah geografi dan beraneka budayanya, China memberi otoritas lokal untuk mengembangkan ekonominya (desentralisasi), meskipun kekuasaan politik bersifat sentral.

  1. The Chinese (Communist) Government Is Flexible

Sikap pragmatis PKC pada masa awal Keterbukaan China sering disikapi para penulis Barat secara berlebihan. Benar bahwa memang ada pergeseran kebijakan ekonomi China, tapi bukan berarti kemudian bergerak ke arah demokratisasi.

Marquis menyarankan, daripada menunggu dan berharap Maoisme segera runtuh, para praktisi bisnis dan politikus Barat lebih baik melihat fakta yang ada, kemudian melakukan “coexist,” “cooperate,” dan “compete” dengan Komunis dalam jangka panjang. Tiga kata kunci yang sering diucapkan oleh Antony Blinken, Menlu AS. 

SENTRALISASI POLITIK

Kendali atas-bawah (top-down) adalah karakter dasar dari partai Leninist dengan hirarki terpusat yang kuat dalam kepemimpinan politik. 

Di China, para pemimpin Partai di tingkat provinsi (termasuk aparat pengurusnya) dipilih dan bertanggungjawab kepada otoritas Pusat. Selanjutnya, pemimpin partai provinsi menentukan pengurus di wilayah distrik atau wilayah di bawahnya. Berbeda dengan Barat, para pemimpin Daerah hingga Pusat ditentukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dan tidak ada pertanggungjawaban politik atasan-bawahan antara Pimpinan Pusat dan Daerah.

DESENTRALISASI EKONOMI

Manajemen ekonomi China mengikuti aturan desentralisasi. Daerah akan saling berkompetisi untuk kemajuan ekonominya. Prestasi dalam ekonomi daerah akan dipertimbangkan oleh otoritas pusat sebagai pertimbangan kenaikan jabatan politik pemimpinnya dalam struktur partai PKC. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab terhadap kendali ekonomi untuk semua industri di wilayahnya.

Berbeda dengan China, di Uni Soviet, urusan ekonomi nasional dilakukan secara terpusat. Dengan kendali vertikal yang berbeda untuk masing-masing industri.

Politisi China saat ini cenderung pro-bisnis. Mengingat sikap politik Xi yang semakin kuat kearah Maoisme, maka kelenturan para politisi tersebut terhadap bisnis, perlu disandingkan dengan loyalitas ajaran Maoisme. Ini menjadi rujukan penting bagi para pengusaha asing untuk memilih partner di China.

EKONOMI SOSIALIS & PERUSAHAAN PRIVAT

Kekuatan ekonomi China ditopang oleh tiga faktor utama, yaitu: 

  1. BUMN (State Owned Companies), 
  2. Ekonomi Terencana (Planned Economy)
  3. Program Intervensi Strategis (Repelita, dll.)  

Pemerintah cenderung untuk terus memberi subsidi kepada SOEs. Ini yang menjadi pokok permasalahan Perang Dagang dengan AS, di era Trump dan Biden.

Tahun 1976 Mao meninggal. Dan sejak 1978, dibawah Deng Xiaoping, pemerintah China mulai mendorong Ekonomi Pasar. Setelah 1992, pemerintahan PKC banyak melakukan transformasi Private Economies menjadi perusahaan privat. Atau transformasi menjadi collective-owned enterprise (COE), yaitu badan usaha yang statusnya berada diantara SOE dan Perusahaan Privat.

Pemikiran Xi Jinping, Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, menegaskan bahwa, 

“tanpa landasan penting yang telah diletakkan lama oleh SOEs untuk pembangunan China, tanpa inovasi besar dan teknologi kunci utama yang dicapai SOEs, dan tanpa komitmen jangka panjang SOEs terhadap tanggungjawab sosial yang besar, tidak akan ada kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional China, tidak akan ada keberlangsungan perbaikan kehidupan menerus bagi rakyat, dan tidak akan berdiri tegak sosialisme China di belahan dunia Timur”. 

Seiring pemikiran Xi diatas, tahun 2018, 2019 dan 2020, pemerintah China telah menasionalisasi beberapa perusahaan privat, total senilai $100 Milyar. Tahun 2019,pemerintah PKC telah mengakuisisi saham group  Alibaba dan $40 Milyar saham Geely (pemilik group Volvo dan Daimler). Kemudian juga saham Anbang Insurance ($200 Milyar) dan Hainan Airlines Group ($140 Milyar). Lalu mengambil kepemilikan 1% ByteDance (pemilik TikTok/Douyin) dengan hak menempatkan Direksi. Hal yang sama, 1% kepemilikan dari Sina Weibo (microblogging website).

Ada positif negatif menjadi perusahaan dibawah kendali pemerintah. Keduanya mempunyai prioritas dan asumsi fundamental yang berbeda. Yang bisa berpotensi konflik diantara keduanya. 

Kepemilikan negara berarti standard birokrasi pemerintah yang berperan utama. Dan keuntungan bukan menjadi kepentingan utama. Penerimaan karyawan bisa jadi untuk kepentingan pengurangan pengangguran, bukan karena kebutuhan tenaga-kerja untuk efektifitas dan efisiensi bisnis.

Di sisi lain, kepemilikan negara bisa juga menguntungkan bagi perusahaan privat. Lebih mudah mendapatkan bantuan kredit perbankan, menyelesaikan masalah lingkungan dan tenagakerja. Dan banyak hal dalam urusan dengan pemerintah lainnya, termasuk perlindungan politik oleh PKC. Saat krisis ekonomi global 2009, pemerintah China menggelontorkan hingga trilyun dollar untuk penyelamatan ekonominya, SOEs maupun perusahaan privat.

-Mao05-

Pengusaha privat pernah menyatakan betapa mudahnya mendapatkan kredit dari pemerintah, bila ada kerjasama dengan SOE. “Kerugian finansial pun masih dimungkinkan, asalkan aset Pemerintah tetap aman. Pemerintah juga menyediakan sumberdaya dan kapital”.

Adanya kepemilikan Pemerintah di dalam perusahaan privat akan sangat meringankan aspek finansial.

  1. Bunga 14,8% akan dikenakan terhadap pinjaman perusahaan privat dengan kehadiran kepemilikan Pemerintah. Bunga 19,9% bagi perusahaan privat tanpa kepemilikan Pemerintah. 
  2. Bagi perusahaan privat murni, akan dikenakan biaya kolateral 50,5 % dari total pinjaman, sedangkan kehadiran kepemilikan Pemerintah hanya disyaratkan kolateral 40,7%


CABANG PKC DI PERUSAHAAN PRIVAT

Pemerintah China semakin banyak menempatkan cabang atau sel PKC ke dalam perusahaan privat. Saat ini sudah mencapai lebih dari setengah total perusahaan privat. Cabang PKC tersebut berperan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang dapat membantu kelancaran proses bisnis, kepada anggota baru dan pimpinan perusahaan. Tiga orang anggota PKC adalah jumlah minimum untuk bisa dibentuk Cabang/Sel PKC dalam perusahaan.

Di Huawei terdapat lebih dari 300 cabang PKC dengan puluhan ribuan anggota. Bahkan Jack Ma menyatakan bahwa manajemen SDM Alibaba miliknya, didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Mao, “building party branches on the company [military unit] level.”

Mengingat nilai-nilai Barat mulai merembes masuk ke dalam perusahaan China, maka pemerintahan PKC merasa perlu untuk memperkuat pengaruhnya dalam menjaga kendali politik dan memastikan tercapainya jargon “the Party leads everything”. Ini adalah bagian dari upaya keras PKC untuk mengendalikan ekonomi, masyarakat dan aktivitas politik di China.

Bahkan sel-sel PKC ini juga sudah masuk ke dalam perusahaan Barat yang ada di China. Tentu sebagai konsekuensi menjalankan bisnis disana.

Dan Jack Ma pun tak ketinggalan mengumumkan pada konferensi PKC di Alibaba pada 10 Juni 2010, bahwa tujuannya adalah 

“make Alibaba’s party branch the best and most advanced one in China,” kemudian mempertegas bahwa “95 percent of CCP-member employees are scoring ‘good’ in their performance,” dan tambahnya “CCP-member employees are the backbone of the enterprise”.

Secara umum, perusahaan privat dengan cabang PKC di dalamnya, akan berkinerja finansial lebih bagus. Keuntungan 12,6% lebih tinggi daripada perusahaan privat tanpa cabang PKC di dalamnya.

Tiga industri internet terbesar di China, yaitu Alibaba, Baidu dan Tencent mempunyai cabang PKC di dalamnya. 

Hal terpenting yang disarankan Marquis adalah bahwa pengamat asing sebaiknya tidak memandang sistem politik dan ekonomi China melalui kacamata ideologis atau menyimpulkan yang terlihat tidak lazim di luar konteks. Untuk memahami lingkungan bisnis di China, harus menerimanya sebagai suatu sistem yang utuh dan unik, untuk memahami peran semua elemen yang berbeda.

Dan penting juga digarisbawahi bahwa meskipun kepemilikan perusahaan privat oleh pemerintah berpotensi konflik dan menjadi rumit, namun kenyataannya banyak keuntungan bisa dinikmati olehnya. Pendampingan oleh Pemerintah, banyak mempermudah perusahaan privat untuk mendapatkan bantuan finansial dan menyelesaikan persoalan regulasi pemerintah.

Mengingat 95 juta orang adalah anggota PKC, maka sangat mungkin bahwa dalam satu dekade kedepan atau lebih, semua perusahaan privat di China akan berisi cabang PKC. Dan ini pasti membuat Barat merasa tidak nyaman. Alih-alih berusaha menentangnya, Barat sebaiknya berusaha menerima dan mulai bisa menerima situasi tersebut bila berharap untuk bisa tetap berbisnis disana.


DAMPAK PROGRAM BESAR MAO

THE GREAT LEAP FORWARD (1958-1961)

Contoh pengusaha sukses yang hidup di masa The Great Leap Forward banyak disampaikan dalam buku ini. Analisis statistik terhadap database pengusaha sukses yang dapat bertahan hidup di masa kelaparan akut (Great Famine), cenderung mempunyai pola pikir sangat efisien dalam mengelola sumberdayanya.

Contoh, Wang Shi, pemilik China Vanke, pengembang properti terbesar di China. Menurutnya, “I need to leverage whatever resources I have for my businesses, and it is critical to use resources efficiently”.

Mengetatkan ikat pinggang untuk dapat memberi makan keluarganya. Dan selalu mengupayakan daur ulang, penggunaan kembali, atau adaptasi barang-barang bekas. Hemat menjadi gaya hidup selanjutnya.

Dua aspek penting dalam The Great Leap Forward adalah: produksi pertanian dan industri baja. 


Produksi Pertanian

Untuk meningkatkan produksi pertanian, Mao memerintahkan dilaksanakannya sistem pertanian kolektif melalui pembentukan Masyarakat Komunal. Semua petani menyerahkan asetnya (lahan, rumah dan isinya, ternak dan hasilnya). Tinggal dan makan bersama di tempat serta makanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk melakukan aktivitas pertanian bersama. Upah diberikan secara seragam per komunal atas dasar total hasil panen yang dihasilkan bersama. Sama rata, sama rasa

Merasa tidak adil, banyak petani lebih rela membunuh ternaknya daripada berbagi dengan yang lain. Konsumsi makanan di ruang bersama pun menjadi berlebihan. Produksi pertanian menurun. Namun laporan fiktif atas tingginya hasil panen terus terjadi. Hanya untuk menyenangkan Mao. Kelaparan mulai terjadi.


Industri Baja

Karena kerja kolektif menghasilkan tingginya hasil pertanian (Mao belum menyadari banyaknya Laporan Palsu), Mao mulai melakukan hal yang sama dengan mengerahkan tenagakerja pedesaan untuk meningkatkan produksi baja dua kali lipat dalam satu tahun. 

Industri Baja menjadi proyek prioritas China. Sembilan puluh juta tenagakerja dikerahkan untuk maksud tersebut. Jutaan tungku dibangun oleh rakyat untuk melebur besi, dengan maksud diproses lebih lanjut menjadi baja. Rakyat banyak menyumbang peralatan rumahtangga dari besi untuk dilebur. Demi peningkatan produksi baja.  

Ternyata tungku pengolahan besi tidak cukup proses untuk bisa memproduksi baja. Gagal. 

Lebih buruk lagi, karena banyaknya tenagakerja yang seharusnya bertani, dipekerjakan sebagai buruh pabrik baja, maka produk pertanian semakin menurun tajam. Hanya 90% hasil pertanian bisa dipanen.

Ketersediaan makanan per kapita per hari menurun tajam (1500 kalori), dibawah kebutuhan rata-rata per hari (2200 kalori). Puluhan juta tewas kelaparan, puncaknya di tahun 1960. Hampir 200.000 orang mengungsi ke Hongkong secara ilegal.

-Grafik-

Belajar dari pengalaman kelaparan akut (Great Famine), munculah ideologi untuk berhemat “the Great Leap Forward” yang dicanangkan oleh Mao, “working hard and saving” dan “building socialism quickly and economically”.

Para pengusaha sukses China saat ini, yang mengalami hidup di masa Kelaparan Akut cenderung berpendapat kurang-lebih sama, yaitu 

“I have been poor and I am afraid of being poor, so I dare not do high-risk things but save every penny.”

Mereka rata-rata mampu memperoleh pendapatan 55.1% lebih banyak, dari total biaya perusahaan, daripada mereka yang tidak mengalami peristiwa buruk tersebut. 

Grafik Costs, Personal Expenses, and Entrepreneurs’ Great Leap Forward Experience


THE CULTURAL REVOLUTION (1966-1976)

Program Cultural Revolution ini dicanangkan oleh Mao pada tanggal 16 Mei 1966. Ada 5 tipe yang dianggap Musuh Rakyat di masa Revolusi Kebudayaan, yaitu:

  1. Tuan tanah
  2. Petani kaya
  3. Kontra revolusi (counterrevolutionaries)
  4. Yang berpengaruh buruk (bad influencers)
  5. Simpatisan Kapitalis

Ada 3 fokus utama, yaitu:

  1. Penggantian Komite PKC dan aparat Pemerintah dengan mereka yang loyal terhadap Mao
  2. Persekusi, siksaan dan pembunuhan terhadap musuh Kelas oleh Red Guards
  3. Pemantapan program the send-down movement, yaitu pengiriman jutaan pemuda ke wilayah miskin untuk pendidikan kerja keras pertanian. Xi Jinping termasuk yang terkena program ini. 

Menurut Beijing Daily, 20 Desember 1980, antara Agustus-September 1966, 1.772 orang dibunuh oleh Red Guards di Beijing, termasuk para guru dan Kepala Sekolah, 33.695 rumahtangga mengalami penyitaan barang-barang, dan 85.196 keluarga dipaksa meninggalkan rumahnya. Lebih dari 10.000 orang tewas karena persekusi di Provinsi Guangxi.

Pada umumnya, CEO yang pernah mengalami Revolusi Kebudayaan, akan lebih berpotensi melakukan salah kelola perusahaan atau melakukan tindak kriminal, korupsi atau penyuapan (2,7%) dibanding mereka yang tidak mengalaminya. Pengusaha korup, seringkali didahului oleh pengalaman aktivitasnya yang kurang ethis di era Revolusi Kebudayaan. Beberapa nama sebagai contoh disampaikan dalam buku ini. Song Yongyi dari California State University, Los Angeles, menyatakan “Cultural Revolution turned people into beasts, and some people cannibalized others.” dan “Cultural Revolution made us demons.”

Liu Chuanzhi, pendiri multinational technology company Lenovo, menyatakan bahwa banyak koleganya yang mengalami Revolusi Kebudayaan, telah meninggalkan China. Banyak dari mereka sudah mempunyai paspor AS, Canada atau Australia. Termasuk Yao Anna (Annabel Yao), putri dari pemilik Huawei (Ren Zhengfei), telah mempunyai paspor AS.

Likelihood of financial misconduct

Namun dari sisi yang berbeda, banyak juga yang memujinya. 

“In the past, our lives were bitter, but everyone was on the same level and people were spiritually satisfied. Today, the gap between the rich and poor is widening. The rich are getting richer, and people without money find it more difficult to live.”

“The people who participated in the send-down movement devoted significant effort to the construction of China. I really want to thank that generation very much. If there is no dedication from the next generation, the speed of China’s development will not be so fast”.

Pelajaran dari Cultural Revolution bagi mereka yang akan bekerjasama dalam bisnis dengan China, menurut Marquis adalah, 

“Some of the entrepreneurs who experienced its chaos are extremely cynical about the law. Thus, it is necessary to do careful background checks of potential customers, clients, suppliers, and partners”.

“Foreign businesses must tread carefully in China’s increasingly nationalistic and authoritarian environment”.


THE THIRD FRONT CONSTRUCTION

Ini adalah konsep besar geo-militer Mao yang fokus pada pengembangan industri berskala besar pertahanan nasional, sains dan teknologi, pembangkit listrik dan infrastruktur transportasi, serta industri lainnya, untuk menyikapi kemungkinan terjadinya perang dan kelaparan di masa depan.

The Third Front telah membantu meletakkan dasar kepengusahaan privat dan pengembangan pasar di China.

  1. Proyek pengembangan industri militer ini dilakukan di berbagai wilayah. Akhirnya banyak diambil alih dan dikembangkan oleh perusahaan privat. 
  2. Proyek ini banyak mengalokasikan tenaga kerja

Dalam pidatonya Mei 1964, Mao mengatakan, 

“Our first front is coastal regions, second front is the line that cuts from Baotou to Lanzhou, and southwest is the third front. . . . In the period of the atomic bomb, we need a strategic rear for retreat, and we should be prepared to go into mountains [to become guerilla]. We need a place like this”.

Cities Involved in the Third Front Construction (in dark shade)

Pemilihan lokasi mengikuti prinsip “dekat dengan pegunungan, tersebar, dan tersembunyi”.

Karena lokasi yang terpencil dan sulit aksesnya, sehingga berbiaya tinggi. Konstruksi proyek menjadi mahal, hingga mencapai $25 Milyar. Lebih dari ⅓ total belanja China selama 15 tahun. Banyak proyek-proyek tersebut berujung tutup, dibekukan, dikerjasamakan, transformasi atau dipindahkan. Dan sejarah suksesnya perusahaan privat pun banyak dimulai dari sini. 

Jialing Motors, adalah pabrik mobil yang sebelumnya merupakan pabrik pembuat kendaraan lapis baja pada era Third Construction.. Juga Changhong Group adalah pabrik pembuat televisi yang sebelumnya adalah pabrik peralatan elektronik dan nirkabel. Shaanxi Auto Gear General Works didirikan pada era Third Construction di lembah Pegunungan Qin, provinsi Shaanxi, 1968. Shaanxi akhirnya menjadi produsen pembuat transmisi otomotif terbesar dunia dengan pendapatan per tahun mencapai $10 Miliar. 

Para pekerja berbakat di masanya dan hubungan sosial yang baik di antara para pekerja menjadi modal kesuksesan transformasi. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa modal penting kewirausahaan adalah human capital, financial capital, and social capital.

Beberapa implikasi dari Third Construction untuk berbisnis di China adalah,

  1. Investor asing saat ini banyak terkonsentrasi di wilayah pantai, seperti Beijing, Shanghai dan wilayah sebelah tenggara China (Guangdong), yang sebenarnya sudah overdeveloped dan overpopulated.
  2. Karena rencana awal perindustrian dan kekhususan lokasi geografi,Guiding Opinion menyarankan bahwa Chengdu, Chongqing, dan Xi’an sepertinya bisa menjadi kota-kota metropolitan international gateway hubs seperti Beijing dan Shanghai.
  3. Perusahaan yang bergerak di bidang ecotourism bisa dikembangkan di kota Liupanshui dan Shizuishan.

….
PENUTUP

Berlangsungnya kombinasi antara ideologi Komunis dan sistem politik di satu sisi dengan ekonomi kapitalistik di sisi lainnya di China, selalu menjadi pertanyaan para analis Barat. Alih-alih komunisme China akan runtuh sesuai perkiraan Barat, di bawah Xi Jinping justru semakin kuat bobot komunisnya.

Menurut Marquis,

Rather than anticipating a more liberal, Westernized Chinese society and economy, we should be prepared to deal with a more Maoist, communist China.

Konklusi disampaikan Marquis dengan menunjukkan adanya Lima Prinsip untuk menjalankan bisnis di China dan Lima Prinsip Tatakelola untuk dapat memahami pemerintahan China, dengan tambahan perspektif umum terhadap kondisi sosioekonomi dan politik China saat ini dan di masa depan.


Lima Prinsip Bisnis

  1. Country over Capital

Partai Komunis (PKC) sebagai representasi Pemerintah. Berada diatas untuk mengawasi dan mengelola aktivitas ekonomi negara dan politik. Berbeda dengan Barat yang berwenang pada urusan politik, tapi tidak terhadap aktivitas ekonomi (pasar).

  1. Resource Consciousness

Mao menegaskan bahwa Prinsip Kesederhanaan adalah elemen penting dari budaya China yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam implementasinya, “cost cutting” menjadi prinsip utama bagi para pengusaha China.

  1. Context Consciousness

Para analis Barat sering memahami China di luar kontek. Mengabaikan akar Maoisme dan faktor-faktor lainnya. Berbeda dengan Uni Soviet, Mao telah mengembangkan ekonomi sistem sosialis dengan karakter China (socialism with Chinese characteristics).

  1. Norms over Rules

Sangat lazim di negara-negara Asia Timur, norma sosial banyak mengatur perilaku masyarakat lebih dari keberadaan hukum dan peraturan resmi. Para pengusaha China banyak menerapkan guanxi (sistem sosial tentang hubungan dan perikatan dalam bisnis dan kesepakatan lainnya). Pengusaha China dan Jepang lebih nyaman melakukan negosiasi informal atau pendekatan personal dan menghindari litigasi.

  1. Persistence

Mao selalu menegaskan perlunya kegigihan, ketabahan, kesabaran, etos kerja yang kuat serta ketekunan dalam memperjuangkan bisnis.ini adalah doktrin penting dari nilai budaya China.


Lima Prinsip Tatakelola

  1. Politics at the Center

China mempunyai sejarah kuat dalam melaksanakan pemerintahan sentralisasi dengan kontrol kuat dari atas ke bawah dan pusat ke daerah. Berbeda dengan negara demokrasi yang tidak ada hubungan atasan-bawahan antara pemerintahan pusat dengan daerah.

  1. Economic Decentralization

Desentralisasi ekonomi di China, memberi diskresi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam mengembangkan ekonomi. Sejauh tidak melampaui kewenangan ideologi politik pemerintah pusat. 

  1. Ideological Pragmatism

Pernyataan klasik Mao dalam artikel “On Practice” yang juga telah diajarkan dalam sekolah partai di Uni Soviet, yaitu “seeking truth from facts”. Ini adalah ide bahwa teori harus sesuai dengan kenyataan. Bila salah, maka teori harus diubah. Dan dengan landasan ide ini, Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi. 

  1. Historical Existentialism

Berbeda dengan historical nihilism yang mengkritisi dan menafsirkan sejarah PKC dan pemimpinnya secara salah. Mao dan Historical Existentialism bermaksud memberikan spirit rakyatnya untuk berdiri tegak menghadapi hinaan ratusan tahun sejak the Opium Wars. Dan Xi Jinping pun menggelorakan hal yang sama dengan “the Chinese Dream”, atau “make China great again”.

  1. Moderatism

Moderation, harmony, dan modesty, yang diturunkan dari ajaran Confucian “the Doctrine of the Mean,” bermakna untuk tidak berlawanan secara ekstrim, menjaga untuk selalu seimbang harmoni, waspada dan lembut, serta tidak merendahkan bawahan.  


KRITIK & SARAN

My review on amazon.com

Seperti disebutkan di awal tulisan ini bahwa buku karya Marquis ini menarik karena mengkritisi pertumbuhan ekonomi dan praktek kewirausahaan di China berdasar pada sejarah politiknya.

Menggunakan analisis dan pola pikir ekonomi-politik Barat sebagai dasar investasi di China sangat tidak memadai. Bahkan cenderung akan membuat kesalahan prediksi.

Pengetahuan tentang sejarah politik dan budaya China sejak kepemimpinan Mao Zedong menjadi syarat penting untuk bisa bernegosiasi dan survive bekerjasama hingga sukses dalam bisnis di China.

Meskipun banyak pengulangan informasi dan kalimat dalam buku ini, namun masih tetap layak dan perlu untuk dipelajari, mengingat langkanya buku semacam ini.


TAUTAN

  1. Remarks As Prepared for Delivery of Ambassador Katherine Tai Outlining the Biden-Harris Administration’s “New Approach to the U.S.-China Trade Relationship”
  2. On Practice
  3. Historical Nihilism
  4. Social crisis and individual growth: The long-term effects of the great depression
  5. Xi Jinping Thought
  6. Everyone can feel that a profound change is underway
  7. GDP – International Comparisons: Key Economic Indicators

Read Full Post »

Salah satu kalimat dalam artikel di buletin digital The Economist, 18 Mei 2023 yang berjudul Joe Biden’s global vision is too timid and pessimistic mengatakan:

“Unfortunately the Biden doctrine fails to rebut the narrative of American decline and so has not resolved the tension between the country’s toxic politics and its role as the linchpin of a liberal order”. Komentar semacam ini banyak ditemukan di berbagai media Barat. 

Kemudian artikel The Economist, 16 Mei 2023, berjudul, Can the west win over the rest of the world?

They fret that ruling elites in many developing countries are starting to prefer dealing with China, which offers more stability, more roads and bridges, and fewer lectures. In Japan’s estimation, American preaching about democracy has been especially ineffective. “Liberal democracy has proved a poor rallying cry,” says one Japanese official.

Intinya adalah, adanya penyangkalan bahwa AS sudah bukan lagi yang No. 1. Ini sikap banyak elite politik AS di pemerintahan, yang menyusun strategi politik, ekonomi dan pertahanan. Sikap AS yang seperti ini menjadi hal penting untuk dikritisi dalam buku “Has China won?”, karya Kishore Mahbubani. Terbit pertama kali di tahun 2020. Mantan pimpinan Badan Keamanan PBB, sekaligus mantan Duta Besar Singapura untuk PBB. Selain itu, Mahbubani juga memetakan kelebihan dan kekurangan strategi geopolitik dari AS dan China. Termasuk mencari celah di antaranya, supaya muncul strategi yang mengarah pada perdamaian global.

Pembuka

Aplikasi digital pembaca ebook, Kindle, mempunyai kemampuan otomatis untuk menampilkan tanda garis di bawah kalimat yang dibuat oleh banyak pembaca buku yang sama. Untuk buku ini, salah satu garis tersebut muncul di bawah penggalan paragraf berikut ini:

In 1950, in PPP (purchasing power parity) terms, America had 27.3 percent of the world’s GDP, while China had only 4.5 percent. At the end of the Cold War, in 1990, a triumphant moment, America had 20.6 percent and China had 3.86 percent. As of 2018, it has 15 percent, less than China’s (18.6 percent). In one crucial respect, America has already become number two. Few Americans are aware of this; fewer still have considered what it means.

Dari pengalaman para pakar geopolitik Singapore, yaitu Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee, dan S. Rajaratnam; Mahbubani belajar bahwa langkah pertama untuk merumuskan strategi jangka panjang yang baik adalah dimulai dengan membuat daftar “think the unthinkable”. Mahbubani menuliskan 10 pertanyaan penting yang patut menjadi perhatian para pemikir strategis AS dalam rangka berhadapan dengan China, yaitu:

  1. Perubahan strategi apakah yang perlu AS lakukan, bila tidak lagi menjadi Penguasa ekonomi global?
  2. Apa yang seharusnya menjadi tujuan utama Amerika? Meningkatkan kehidupan 330 juta warganya atau mempertahankan keunggulannya dalam sistem internasional?
  3. Belanja apakah yang sebaiknya dilakukan AS? Mengurangi anggaran belanja senjata untuk pertahanan dan perang ekspansinya, atau meningkatkan investasi untuk pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur? Apakah China lebih menyukai peningkatan atau penurunan anggaran belanja Pertahanan AS?
  4. Apakah Amerika mampu membangun koalisi global yang solid untuk mengimbangi China? Apakah keputusan Amerika untuk meninggalkan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) merupakan keuntungan geopolitik bagi China? Apakah Belt and Road Initiative (BRI), yang merupakan kemitraan ekonomi baru China dengan tetangganya, merupakan ancaman bagi Barat? 
  5. Apakah menggunakan matauang US$ sebagai senjata untuk tujuan sepihak merupakan pilihan strategi geopolitik yang bijak bagi AS? Saat ini, belum ada alternatif praktis untuk menggantikan dolar AS. Akankah US$ tak tergantikan?
  6. Setelah berbagai pelanggaran HAM di berbagai negara lain, sejak “9/11”, apakah bangsa Amerika siap untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan demi meningkatkan soft power (kekuatan spiritual) Amerika? Mampukah Amerika memenangkan pertempuran ideologis melawan China, yang masih dianggap sebagai negara “normal”, bukan negara “adidaya”?
  7. Apakah pemikir strategis Amerika mampu mengembangkan kerangka analitis baru untuk menangkap esensi persaingan dengan China? China tidak bermaksud ekspansi dan dua negara demokrasi besar di Asia (India dan Indonesia) tidak merasa terancam dengan ideologi China.
  8. Dengan mengendapnya isu “yellow peril” dalam emosi bawah sadar elit politik AS, apakah masih mungkin rasionalitas bisa diandalkan dalam perencanaan strategis berkaitan dengan China? 
  9. Meskipun China dan Rusia adalah negara komunis, namun ideologi China bukanlah Marxism-Leninism, tapi lebih pada peningkatan peradaban bangsa China. Seberapa banyakkah rakyat AS memahami hal tersebut?
  10. Wei Qi adalah permainan catur China, yang mengandalkan penguasaan aset untuk mengalahkan lawan, dalam tempo permainan yang lamban dan panjang. Berbeda dengan permainan catur Barat yang mengutamakan target menangkap atau membunuh raja. Dengan analogi permainan tersebut, apakah para pemikir strategis AS sudah mempersiapkan sumber daya yang cukup untuk persaingan panjang melawan China?


Kesalahan Besar Strategi China

Bab 2, buku ini menjelaskan tentang kesalahan fatal China yang telah memperlakukan dengan buruk terhadap sebagian besar mitra bisnis AS. Meskipun ada sebagian kecil yang diuntungkan. Sehingga ketika Presiden Trump mengumandangkan permusuhannya dengan China, tak satupun para pengusaha AS yang berbisnis dengan China, terlihat berkeberatan atau berusaha mencegahnya. 

Tahun 1990an, banyak pengusaha AS-China memprotes upaya Washington untuk mencabut status China sebagai most-favored-nation (MFN). Namun ada sedikit yang diuntungkan. Tiga perusahaan raksasa AS ini diantaranya yang diuntungkan berbisnis dengan China. Boeing, General Motor dan Ford.

Boeing. Lebih dari 2.000 pesawat Boeing terjual di China. Mengeruk Pendapatan US$ 1,2 Milyar tahun 1993 dan meningkat 10 kali lipat di tahun 2017 menjadi $11,9 milyar. Dari 5,7% menjadi 21% dari total pendapatan Boeing. Bahkan tahun 2018, Boeing telah mengumumkan bahwa China akan membutuhkan penambahan pesawat sebanyak 7.690, senilai US$ 1,2 trilyun, di tahun 2038. Keuntungan finansial dan penyerapan tenagakerja.

General Motor (GM). Bahkan di negaranya, pasar penjualan mobil dikuasai oleh mobil produksi Jepang. Oleh karenanya, Presiden Reagan pernah meminta pemerintah Jepang untuk membatasi jumlah ekspor mobilnya ke AS. Untuk menyelamatkan produksi dalam negerinya. Mobil yang tidak kompetitif di negeri sendiri ini, ternyata sukses di pasar China. Bagaimana bisa? 

GM menjual 3,64 juta mobil di China tahun 2018. Rahasia kesuksesan ini karena GM bermitra dengan perusahaan lokal yang punya ‘kedekatan’ dengan Partai Komunis China, Shanghai Automotive Industry.

Laporan CNN, Februari 2017 menyatakan bahwa China menjadi pasar terbesar penjualan mobil GM. Operating Profit 2016 mencapai $ 12,5 milyar. Meningkat 16% dari tahun sebelumnya. Industri pabrikan AS ini mengalami kebangkrutan 7 tahun sebelumnya, sehingga perlu mendapat “bailout” dari pemerintah federal AS. China telah menyelamatkannya.

GM dan Ford laris manis di China karena mendapatkan perlindungan atau proteksi dari pemerintah. Kebijakan ini dilakukan China untuk membatasi banjirnya produk Eropa di pasar mobil China.

Namun, banyak produk lain AS yang mengalami hambatan di pasar dalam negeri China. Ada sedikitnya tiga hambatan utama dalam kelancaran perdagangan AS-China, yaitu:

  1. Otonomi daerah. Menyebabkan tak terawasinya oleh Beijing, perilaku yang tak semestinya terhadap produk AS di berbagai propinsi dan kota besar. Misalnya, pemaksaan transfer teknologi, pencurian hak cipta, pengenaaan tarif, dll.
  2. Pengalaman buruk resesi finansial global 2008 yang menyebabkan kekacauan ekonomi sehingga muncul resistensi terhadap produk asing.
  3. Kelemahan strategi ekonomi kepemimpinan pusat di tahun 2000 an. Pertumbuhan pesat ekonomi China (10,29%) tahun 2000 an, banyak disumbang oleh perilaku ‘perang dagang’ dengan AS..

Dalam pidatonya Singapura, November 2018, Hank Paulson, Menteri Keuangan AS, mengatakan bahwa:

“17 years after China entered the WTO, China still has not opened its economy to foreign competition in so many areas. It retains joint venture requirements and ownership limits. And it uses technical standards, subsidies, licensing procedures, and regulation as non-tariff barriers to trade and investment. Nearly 20 years after entering the WTO, this is simply unacceptable. It is why the Trump Administration has argued that the WTO system needs to be modernized and changed. And I agree”.

Selanjutnya,

“Meanwhile, Chinese firms are permitted to operate in other countries in ways that foreign firms cannot act in China itself”.

Peraturan dagang WTO memang “mewajibkan” negara berkembang supaya memberikan insentif untuk melakukan transfer teknologi terhadap perusahaannya, yang bekerjasama dengan mitra usaha di negara kurang berkembang. Persoalan muncul ketika Barat merasa keuntungan finansial yang diperoleh, tidak berimbang setelah pemenuhan berbagai persyaratan yang dipersyaratkan. Larry Summers, mantan Menteri Keuangan di era Obama, berpendapat, 

“the reality is that there is no credible calculation that suggests that U.S. GDP would be more than one percent higher even if China had acceded to every American economic request.”

China semestinya bisa belajar dari sejarahnya sendiri. Ketika Tembok China dibangun dan menutup diri dari dunia luar, kemunduran pun terjadi. Dan ketika Deng Xiaoping mulai membukanya, pertumbuhan ekonomi pun bergerak naik. Sudah saatnya mentalitas ‘tertutup’ era kekaisaran yang sudah berlangsung 2.000an tahun mulai diakhiri. Dan mulai terbuka membina jejaring sosio-ekonomi dengan banyak negara lain. Termasuk dengan AS.

Terbukti, laporan Mckinsey Juli 2019 menunjukkan capaian ekonomi China yang berkembang pesat. China menjadi dikenal global sebagai pasar, pemasok dan investor yang penting. Untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan di China, dibutuhkan lingkungan pengusahaan yang nyaman bagi mitra asing.

Anehnya, justru AS (Trump) yang mulai menutup diri dari iklim multilateral menjadi bilateral, bahkan uni-lateral. Maka bisa diduga bahwa kemunduranlah yang akan terjadi di AS.

Kesalahan Besar Strategi AS

Ketika Perang Dingin AS – Uni Soviet berlangsung, AS berinisiatif memimpin geopolitik multilateral global dengan membentuk sistem Bretton Wood, Marshall Plan dan NATO. Kini, China justru pemimpin inisiatif multilateral baru, dengan membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan the Belt and Road Initiative (BRI). Keanggotaan terus berkembang. Inggris, Jerman, India dan Vietnam menjadi anggota pendiri AIIB. Dan AS sebagai oposisi. Bahkan cenderung kearah bilateral, dengan mengancam akan keluar PBB.

Defisit Fiskal dan Defisit Perdagangan AS dengan China, tidak disebabkan oleh ketidakadilan China. Melainkan karena tingginya pengeluaran AS yang melebihi pemasukannya. Persoalan domestik tentang strategi makoekonomi. Menurut professor Harvard Marty Feldstein: 

“foreign import barriers and exports subsidies are not the reason for the US trade deficit… the real reason is that Americans are spending more than they produce… blaming others won’t alter that fact.”*

Penerbitan Obligasi atau Treasury Bill terpaksa dilakukan oleh AS untuk meningkatkan kepemilikan Dollar, yang diperoleh dari negara-negara lain. Karena tetap tingginya kekurangan Dollar, terpaksa AS membanjiri pasar dengan melakukan pencetakan Dollar.

Bila keberatan Trump adalah tentang defisit neraca perdagangan antara AS-China, mungkin China akan bersedia memperbaikinya. Masalahnya, untuk mengatasi defisit fiskal dan perdagangan, Trump memilih mengenakan sistem tarif terhadap masuknya barang-barang dari luar negeri, yang dicanangkan Juli 2018. Dan celakanya, Tarif tersebut dikenakan terhadap banyak negara lain, baik kawan maupun lawan. Termasuk EU, Canada, Jepang, Mexico dan tentu saja China. Strategi Tarif ini justru mempersulit diri sendiri. Myron Brilliant, executive vice president dari the US Chamber of Commerce, berkomentar, “Trump may be frustrated with China, but the answer isn’t for US companies to ignore a market with 1.4 billion consumers.”

Sikap Trump semakin mempersulit banyak pihak. Bahkan, Trump mulai menggunakan matauang Dollar AS sebagai senjata untuk mengancam negara lain (weaponization). Isolasi Iran contohnya. Tahun 2012, Standard Cartered bank, Inggris, terkena denda oleh pemerintah AS sebesar US$ 340 juta karena membantu transaksi perdagangan dengan Iran, MENGGUNAKAN matauang US$. Beberapa bank asing juga terkena denda karena terlibat transaksi dengan Iran, Cuba atau Sudan. BNP Paribas SA juga terkena denda $8,9 milyar di tahun 2015. Oleh sebab yang sama. Dilema memegang US$ mulai dirasakan banyak negara lain, serasa “a double-edged sword, cutting the fingers of whoever holds it”. Ini memicu tindakan banyak pihak untuk meninggalkan US$ dalam transaksi perdagangan. 

Untuk mengatasi dilema tersebut, Perancis, Jerman dan Inggris membentuk

Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), sebuah upaya alternatif untuk ‘mensiasati’ perdagangan dengan Iran tanpa menggunakan US$ sehingga tidak terkena sangsi oleh AS. Inisiatif tersebut menjadi modus yang semakin banyak dilakukan negara lain. Bukan hanya karena kekhawatiran atas hukuman dari AS, tapi juga karena mulai turunnya tingkat kepercayaan terhadap stabilitas nilai matauang US$. Akibat berantai dari trust terhadap US$ yang menurun, akan memicu negara lain untuk mengurangi kebutuhan adanya cadangan matauang US$. Kebutuhan permintaan US$ yang semakin kecil, akan menyebabkan turunnya nilai US$. Bila US Dollar tidak lagi dominan sebagai cadangan matauang global, maka institusi finansial AS yang pertama menjadi korban, karena Pendapatan dan Keuntungan mereka diperoleh dari transaksi US$. Menjadi masalah ekonomi AS.

Apakah China berwatak ekspansionis?

Genghis Khan (1162-1227)

Mantan Duta Besar AS untuk China, Stapleton Roy mengatakan bahwa dalam konferensi pers bersama Obama pada 25 September 2015, Xi Jinping telah mengajukan proposal tentang Laut China Selatan, dan mendukung penuh kesepakatan dan implementasi dari the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, yang ditandatangani bersama 10 negara Asia Tenggara. Isinya adalah, China tidak berminat (no intention) untuk melakukan militerisasi di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Sayangnya, AS, negara yang berjarak ribuan kilometer dari Spratly, justru yang aktif berpatroli di wilayah tersebut. Provokasi ini memancing China untuk menanggapinya dengan aksi militer di area yang sama. Intinya adalah, Xi Jinping tidak melanggar janji. Dan AS lah yang menolak proposalnya.

Mahbubani menjelaskan bahwa lebih dari 2.000 tahun kekaisaran China menjadi negara terkuat di wilayah Eurasian. Sehingga, bila China memang berwatak militeristik, maka pasti sudah banyak negara taklukannya. Seperti halnya ketika bangsa Eropa menjadi penjajah di berbagai belahan dunia.

Professor Wang Gungwu dari National University of Singapore, kultur bangsa Han adalah petani. Mereka menyebar ke berbagai wilayah China hanya untuk mendapatkan tanah subur untuk pertanian. Bila hanya stepa (padang tandus) atau pegunungan terjal yang ditemui, maka berhentilah pencarian mereka. Pulang. Peperangan atau penaklukan bangsa Han terjadi dalam wilayah China. Menurutnya bangsa yang ekspansif teritorial di wilayah China adalah bangsa Mongol (Genghis Khan, Kublai Khan).

Apakah masih mungkin AS berubah sikap terhadap China?

Elite AS banyak yang meyakini bahwa AS akan mengalahkan China karena 5 hal:

  1. Telah memenangkan perang melawan Jerman, Jepang, dan Uni Soviet dalam perang dingin.
  2. Tak meyakini kekuatan ekonomi komunis China
  3. AS mempunyai sumberdaya
  4. AS meyakini bahwa secara fundamental sudah mantap secara sosial dan aturan hukum
  5. Meyakini bahwa banyak negara di dunia lebih berpihak pada AS

Menurut Mahbubani, keyakinan diatas adalah ilusi belaka, karena:

  1. AS sedang berhadapan dengan bangsa berperadaban matang dan terkuat di dunia
  2. Kualitas sumberdaya manusia China sekarang sedang sangat tinggi
  3. Persaingan global sekarang tidak dalam bentuk fisik, namun kualitas intelektual. Dan belanja China untuk R&D jauh melebihi AS sejak tahun 2000
  4. Rakyat AS tidak lagi menentukan nasibnya sendiri
  5. Sejak berakhirnya WW2, AS telah kehilangan keteladanan dalam hal disiplin strategis maupun moral.

Dan AS tetap tidak dapat menerima bahwa dirinya bukan lagi nomor 1.

Apakah China mesti berubah menjadi demokratis?

Kongres PKC 11 Maret 208 memutuskan untuk tidak lagi membatasi masa jabatan Presiden China. Media Barat, para pengamat China dan elit politiknya pun mulai ribut meresponnya. Kepemimpinan brutal, kemunduran budaya politik, kesewenang-wenangan, pre-modern, menjadi kata-kata ungkapan kekesalan media Barat, menanggapi hasil kongres tersebut. Bahkan para pengamat China dari AS, menyamakan Xi Jinping dengan Mao Zedong yang mengorbankan puluhan juta rakyatnya dalam Revolusi Kebudayaan dan Lompatan Jauh Kedepan. Dan semakin membingungkan, ketika elite politik AS terus meyakini bahwa upaya pendekatan terhadap China akan menyebabkan secara perlahan terjadinya keterbukaan sistem politik dan mengikuti arus utama proses liberalisasi Barat. Barat telah memaksakan ukuran sepatunya, untuk dikenakan oleh bangsa China.

China mempunyai sejarah kultur politik dan tradisi yang panjang. Bahkan sepuluh kali lebih panjang dari usia kemerdekaan AS. Tumbuh dan runtuhnya kekaisaran China telah terjadi berkali-kali, sejak penyatuan China oleh Kaisar Qin Shi Huang di tahun 221 SM. Dan Chaos menjadi pengalaman politik masyarakat yang buruk dan sangat ditakutinya. Pengalaman penderitaan sejak Perang Candu, 1842 hingga terbentuknya RRC, 1949, telah mengajarkan bangsanya untuk cenderung lebih memilih kepemimpinan terpusat yang kuat daripada kompetisi politis yang berpotensi chaos. 

Sejarah panjang dan kultur politik China inilah yang mungkin menjadi alasan Xi Jinping untuk tidak lagi membatasi masa jabatan Presiden. Juga turut memperkuat keputusan tersebut adalah munculnya dua faksi PKC yang dipimpin Bo Xilai dan Zhou Yongkang, yang memicu perpecahan, dan meningkatnya kasus korupsi.

Klaim Kebajikan

Menarik pendapat Mahbubani bahwa penyebab kesulitan memperbaiki hubungan China-AS adalah karena adanya konstruksi mental yang kuat dalam alam bawah sadar bangsa AS bahwa mereka memiliki keistimewaan kebajikan yang tidak dimiliki bangsa lain. Lihat saja bagaimana mereka mengukur dirinya seperti disebutkan Stephen Walt, professor Hubungan Internasional Universitas Harvard : ‘empire of liberty,’ a ‘shining city on a hill,’ the ‘last best hope of Earth,’ the ‘leader of the free world,’ atau the ‘indispensable nation”. 

Klaim berlebihan atas karakter bangsa yang istimewa tersebut berimplikasi pada keyakinan bahwa AS telah memberikan kualitas hidup terbaik bagi bangsanya, dibandingkan negara lain. Atau, dengan kata lain,  AS adalah bangsa terbaik di dunia yang sukses dalam mengembangkan kehidupan bangsanya.

Tabel Average Income of an Individual in the Bottom 50% of the Nation or Region

(Sumber: Prof. Danny Quah of the National University of Singapore)

Data tersebut menunjukkan bahwa bangsa AS yang berpendapatan di bawah rerata 50%, mengalami penderitaan karena penurunan tajam pendapatannya. Yang tidak dialami oleh negara lain. 

Tabel Ratio of avg. income in the top 1% to avg.  income in the bottom 50%

Terlihat bahwa Kesenjangan telah terjadi di banyak negara di dunia. Di China, persentase Kesenjangan naik 4x lipat dari tahun 1980 hingga 2015. Di Asia, naik hampir 2x lipat. Namun angka persentase kesenjangan di AS, adalah 138 di tahun 2010 (bukan 2015). Sungguh luar biasa,

Belum lagi studi dari Princeton University economists, Anne Case and Angus Deaton yang menyatakan betapa menyedihkan masa depan AS:

“compounds over time through family dysfunction, social isolation, addiction, obesity and other pathologies.”

Ray Dalio, seorang pengusaha hedge fund terkemuka di AS, menyatakan bahwa kelompok 60% populasi AS masuk dalam kategori miskin. Bahkan semakin buruk, 25% terendah dari kategori miskin tersebut, selama 10 tahun tetap tidak mampu untuk naik ke tingkat lebih tinggi. Tetap miskin. Dan persentase kenaikan tingkat semakin kecil. Turun dari 23% di tahun 1990, menjadi hanya 14% di tahun 2011. Makin terpuruk.

Ini mematahkan klaim bahwa “America is a society where hard work brings rewards”. Mengapa tidak banyak bangsa AS menyadarinya? Bahkan masih keukeuh menganggap “America is truly an “exceptional” nation in this area”?

Dua profesor dari Princeton University, Martin Gilens dan Benjamin Page, melakukan studi tentang pengaruh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasilnya adalah, elit ekonomi dan kelompok bisnis mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya masyarakat kebanyakan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil atau bahkan tidak punya pengaruh. Kesimpulan selanjutnya adalah, asas mayoritas dalam masyarakat bukanlah pengaruh penting dalam pembuatan kebijakan publik. Plutokrasi sedang terjadi di AS dan demokrasi terancam krisis.

Dan Mahbubani pun sampai pada kesimpulan bahwa: Bila pertandingan dilakukan antara Amerika dan China dengan pilihan Demokrasi yang sehat dan lentur versus sistem Komunis yang kaku dan rigid, maka Amerikalah yang menang. Tapi bila pilihannya adalah antara plutokrasi yang rigid dan kaku dengan sistem meritokrasi yang lentur, maka China lah pemenangnya. 

Sikap dunia terhadap perselisihan dagang AS-China

Sebagian besar negara-negara di dunia melihat perang dagang AS-China, yang dimulai dengan mundurnya AS, dibawah Trump, dari Kesepakatan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements), akan memberi dampak buruk bagi mereka. 

Saat mengunjungi China pada September 2019, Angela Merkel mengungkapkan kekhawatirannya,

“we hope that there will be a solution in the trade dispute with the United States since it affects everybody”. 

Demikian pula dengan Perdana Menteri Singapore, Lee Hsien Loong, pada kesempatan Shangri-La Dialogue, May 31, 2019, mengungkapkan keprihatinannya dan berharap bahwa inisiatif AS-China, seperti the Belt and Road Initiative (BRI) dan kerjasama Indo-Pacific, 

“should strengthen existing cooperation arrangements centered on ASEAN… not undermine them, create rival blocs, deepen fault lines or force countries to take sides. They should help bring countries together, rather than split them apart”.

Perselisihan AS-China ternyata tidak menyebabkan dunia untuk terpaksa memilih diantara keduanya. Namun justru memperkuat diri masing-masing dan melanjutkan kerjasama multilateral untuk kepentingan jangka-panjang. Misalnya, the Trans-Pacific Partnership (TPP), yang ditinggalkan AS, tetap melanjutkan diri dengan nama baru the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Negara-negara Afrika justru membentuk African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) pada 30 Mei 2019. Bahkan, kemudian terbentuk kesepakatan perdagangan terbesar (jumlah populasi dan total GDP) yang beranggotakan 10 negara ASEAN, Australia, China, Jepang, Selandia Baru dan Korea di tahun 2020. Yaitu the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). India akan bergabung belakangan. 

Ini adalah kegagalan Gedung Putih di era Trump, yang mencoba ‘menyerang’ China. Yang ternyata justru berakibat buruk bagi AS. Tidak hanya terpisah dari China, namun juga tertinggal dari kesempatan pertumbuhan ekonomi bersama 15 negara RCEP.

Kesimpulan Mahbubani

Mahbubani menganggap adanya paradox dalam hubungan China-AS. Yaitu, perselisihan yang tak terhindarkan, namun sekaligus juga potensi untuk bisa dihindarinya perselisihan China-AS.

Yang menarik dari kesimpulan adalah bahwa ketika China bermaksud untuk meningkatkan kualitas peradabannya, teriring sikap di dalamnya tidak adanya niatan untuk ekspansi atau menyebarkan ideologi komunisnya. China akan berkembang dan merambah ke negara lain dengan sendirinya, selaras dengan tumbuhnya komunitas perdagangan antar negara dan kerjasama luar negeri, serta meningkatnya ekonomi domestik. Di sisi lain, AS selalu beranggapan bahwa China adalah ancaman yang memungkinkan runtuhnya AS, yang selama ini dirasakannya sebagai negara adidaya, serta penguasa dunia, dalam kekuatan pertahanan dan ekonominya.

Keputusan geopolitis, sangat dipengaruhi para personal di dalamnya, yang terus berganti, baik China maupung AS. Meskipun secara teori, kepentingan nasional yang menjadi agenda utama, namun dalam prakteknya personalitas sangat menentukan hasilnya. 

Richard Nixon dan Henry Kissinger, serta Mao Zedong dan Zhou Enlai menjadi penentu kesepakatan kerjasama yang baik antara China-AS di era 1970an. Demikian pula dengan George H. W. Bush dan Deng Xiaoping setelah berlalunya peristiwa Tiananmen, 1989. Namun, hubungan menjadi sedikit renggang di era George W. Bush dan Hu Jintao. Juga tidak harmonis ketika Hillary Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, 2009-2012. Dan semakin buruk hubungan kedua negara ketika Wakil Presiden Mike Pence, di masa pemerintahan Trump, memberikan pidato yang menyerang China, 4 Oktober 2018. 

Menurut Mahbubani, itu adalah sebuah Pidato yang tak mungkin disampaikan oleh elit Washington di era sebelumnya. Wakil presiden semestinya lebih tenang dan hati-hati. Ternyata Pidato sejenis justru diulang oleh Wakil Presiden Mike Pence pada tanggal  24 Oktober 2019,

“… many of Beijing’s policies most harmful to America’s interests and values, from China’s debt diplomacy and military expansionism; its repression of people of faith; construction of a surveillance state; and, of course, to China’s arsenal of policies inconsistent with free and fair trade, including tariffs, quotas, currency manipulation, forced technology transfer, and industrial subsidies”.

Nine-Dash Line

Pemerintah China juga membuat masalah yang tidak perlu terjadi. Dalam paspornya, China menambahkan gambar batas wilayah negaranya dengan tambahan wilayah yang menjorok ke laut China Selatan hingga perairan Natuna, dengan batas sembilan garis putus-putus (Nine-Dash Line). Indonesia telah melakukan protes. Hal ini juga memancing munculnya sikap keras Presiden George H. W. Bush, untuk turut mendukung kebijakan menjual senjata ke Taiwan.

Mahbubani meyakini bahwa mithos Yellow-peril telah mengendap lama dalam bawah-sadar bangsa AS. Alam bawah sadar ini sering kali muncul dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang melibatkan bangsa Asia. China khususnya. Mengalahkan rasional. Napoleon pernah mengingatkan, “Let China sleep; when she awakes she will shake the world”. Sejarah kekuasaan Mongol sangat mengganggu bawah sadar mereka. 

Bangsa Barat cenderung bersikap hitam-putih atau benar-salah. Bangsa China bisa menganggap hitam dan putih adalah benar. Ada kesaling-tergantungan antara keduanya. Komposisi yang saling melengkapi.

Memahami adanya dua pandangan berbeda tersebut, Mahbubani menyajikan lima hal fundamental yang Tidak Kontradiktif antara China-AS:

  1. AS dan China mempunyai kepentingan nasional yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya
  2. AS dan China perlu untuk memperlambat kecepatan Perubahan Iklim
  3. Tantangan nyata kedepan bagi AS dan China adalah keberhasilan serta kemampuan daya saing ekonomi dan masyarakatnya
  4. Tidak ada benturan peradaban AS-China seperti dituliskan Samuel Huntington dalam artikelnya di Foreign Affairs, “The Clash of Civilizations?”.
  5. Dunia ini adalah tempat yang aman untuk perbedaan bagi AS-China

Akhirnya, satu hal yang bisa dianggap sebagai Kontradiksi mendasar antara AS dan Cina adalah nilai politik (political values).

  • Bangsa AS memegang prinsip kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragama. Dan meyakini bahwa setiap manusia berhak atas hak asasi manusia yang sama.
  • Bangsa Cina percaya bahwa kebutuhan sosial dan keharmonisan sosial lebih penting daripada kebutuhan dan hak individu. Untuk itu perlu dicegah terjadinya kekacauan sosial.

Singkatnya, Amerika dan China jelas percaya pada dua perangkat nilai politik yang berbeda. Namun, kontradiksi mendasar hanya akan muncul bila China mencoba mengekspor nilainya ke Amerika. Dan sebaliknya, bila Amerika mencoba mengekspor nilainya ke China.

Mahbubani mengalihkan hal kontradiktif bagi keduanya dengan menciptakan musuh bersama, yaitu Terorisme yang disponsori kelompok Islam Radikal. Ini sebuah lompatan kesimpulan yang sepertinya membutuhkan studi khusus lebih dahulu. Bahwa Amerika dan China masing-masing mengalami gangguan oleh kelompok radikal Islam memang benar adanya, seperti dituliskan dalam bab akhir buku ini, namun penyebab dasar dan pihak-pihak yang terlibat bisa jadi berbeda atau bahkan tidak berhubungan sama sekali. Perlu pembahasan khusus karenanya.

At the end of the day, this is what the six billion people of the rest of the world expect America and China to do: to focus on saving the planet and improving the living conditions of humanity, including those of their own peoples. The final question will therefore not be whether America or China has won. It will be whether humanity has won.

Rekomendasi

Buku yang bagus sekali untuk lebih memahami kultur politik China. Individualisme dan demokrasi, yang selalu diunggulkan dalam kultur Barat, bukanlah satu-satunya acuan yang tepat untuk menilai keunggulan peradaban suatu bangsa.

Tautan

Perubahan respon Indonesia terhadap klaim Nine Dash-Lines Tiongkok yang melewati perairan Natuna

Indonesia protested China passports

The American Dream Is Alive in China, Palladium Magazine, 11 Oktober 2019.

Read Full Post »