DAMAILAH DI BUMI

Gak ngerti ttg kebijakan pangan.. Knp justru Indonesia tdk berpihak ke India, yg menentang pembatasan subsidi utk kepentingan keamanan produksi pangan rakyatnya? India menuntut peningkatan subsidi pangan dari 10% ke 15% dalam jangka waktu yang tidak terbatas demi ketahanan pangan bangsanya, sementara Indonesia sudah cukip puas dengan mendapat kesempatan memberi subsidi pangan selama 4 tahun. Loh.. setelah itu kl harga pangan mahal krn produksi pangan domestik tidak mencukupi kebutuhan… gimana??

Apa Negeri kita tdk bakal kebanjiran impor pangan, kl subsidi nt dihentikan? Beras, jagung, kedelai bakal impor semua…ada yg bisa bantu jelasin?

Tariff Rate Quota (TRQ) dan Export Competition mungkin dianggap kompensasi yg menguntungkan buat Indonesia sbg konsekuensi diterimanya pembatasan produksi pangan dan lamanya waktu subsidi.

Petani bakal megap-megap dan harga pangan terbang tinggi… dompet bocor, perut menjerit… kerusuhan lagi… hadeuh..

Read Full Post »

Beberapa hari ini layar tv nasional diwarnai berita tentang dua perempuan cantik yang diduga melakukan kejahatan keuangan, SY., perempuan muda yang dicitrakan media televisi berparas cantik, berperilaku ramah dan mudah bergaul ini ternyata masuk dalam DPO polisi karena diduga banyak melakukan penipuan melalui dunia maya bermotif uang. Sementara MD, bagian dari jajaran puncak pimpinan bank asing yang juga berparas cantik, berkesan glamour, cenderung artifisial, dengan gambar-gambarnya yang banyak beredar di internet, berlatar belakang mobil mewah ini, diduga melakukan penggelapan uang miliaran rupiah. Jalan pintas, adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan respon yang sama kedua perempuan itu, dalam memenuhi mimpi hiperealitasnya secara cepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa serbuan globalisasi sebagai tangan panjang kapitalisme telah jauh masuk kedalam gaya hidup, budaya bangsa kita. Apakah ini tanda awal ‘kematian sosial’ (YA Piliang)?
Globalisasi ekonomi, informasi dan budaya memang sudah menusuk dalam hingga ke tengah hutan dan puncak pegunungan negeri ini. Lihatlah, dvd film asing, saluran tv luar negeri dan handphone versi terbarupun sudah banyak beredar di berbagai lokasi terpencil sekalipun. Tentu ini menggembirakan karena bisa jadi ukuran kemajuan sadar-informasi masyarakat, namun semestinya linear dengan kemajuan kemampuan rasional dalam menentukan kebutuhannya, bukan hanya terkooptasi oleh iklan sebagai kepanjangan tangan kapitalisme semata. Mini-market ternama dari waralaba nasionalpun sudah merebak keberbagai sudut kota kecil bahkan kota terpencil dalam hutan Papua.

Di kota-kota besar, dengan motif ekonomi, pusat-pusat perbelanjaan berlomba-lomba melakukan bujuk-rayu berwajah indah namun semu, menyajikan kenyamanan penuh ilusi sebagai tempat mencari nilai-nilai, membangun citra diri, unjuk eksistensi diri, mencari hiburan, dan untuk kepentingan pengusaha dalam menciptakan kebutuhan konsumen atas nama kemajuan, bukan lagi sekedar tempat transaksi barang dan jasa, namun telah mempunyai peran sentral sebagai citra cermin (mirror image) sebuah masyarakat.

Di era artifisial, komunitas sosial telah bergeser menjadi komunitas dunia-maya (cyber-society) tanpa teritori yang nyata, yang tentu saja mempengaruhi kehidupan sosial di luar ruang tersebut. Dalam ruang maya, anggota komunitas bisa memilih identitas dirinya dalam wujud yang berbeda dari kesehariannya, bergantung motif yang ingin ditampilkannya, yang berujung kekacauan identitas. Bisa dibayangkan, apa yang terjadi dalam komunitas seperti ini, ilusi yang berpotensi kekecewaan setelah realitas mengemuka, penipuan.

Untuk mengejar kehidupan superstar penuh ilusi ini, dalam tataran fisik individual, tubuh manusia telah menjadi alat produksi, promosi dan konsumsi kapitalisme. Begitu pentingnya peran tubuh ini, sehingga individu yang telah teperangkap dalam ilusi tersebut merasa perlu untuk melakukan ‘penyempurnaan’ tubuh melalui operasi plastik, keindahan artifisial.

Lengkaplah sudah kekacauan budaya globalisasi ini, dan dalam kondisi budaya di tengah lorong ilusi menuju ‘kematian sosial’ seperti inilah kedua perempuan tersebut terperangkap, persepsi tehadap fakta sosial yang penuh dengan ilusi telah menutupi realitas sosial yang ada.

Mengingat resiko kematian sosial yang tanda-tandanya mulai tampak akibat globalisasi dalam berbagai bentuknya seperti tersebut di atas, perlu para pemangku kebijakan memikirkan strategi kebudayaan dan kebijakan ekonomi yang nyata untuk menyelamatkannya, berbasis pada kearifan budaya lokal tentunya.

Read Full Post »

Matahari pagi yang cerah membuatku keluar ruangan untuk sebentar menjemur diri sambil membuka jaket, menghilangkan bersin-bersin yang sudah lama aku alami bila udara dingin lama menyergap.

Datang menghampiriku seorang kawan pria yang berpenampilan ‘spiritual’, maksudkan cara berbusana seperti itu, biasa diasosiasikan dengan sikap atau perilaku yang agamis. Setelah beberapa saat berbasa-basi, topik pembicaraan mulai dia geser pada keluhan bahwa bawahannya banyak yang tidak menunjukkan rasa syukur. Wah … Ini mulai mengganggu kenyamanan berjemur… “Aku selalu menggunakan alasan spiritual untuk meredakan kegelisahan mereka karena rasa ketidakadilan yang dialaminya, karena alasan rasional sudah tidak bisa diterimanya”, ungkapnya. “Bersyukurlah bahwa kalian bisa bekerja di sini, di luar sana banyak sekali pengangguran”, tambahnya.

Usut punya usut, ternyata sang kawan ini memdapat tekanan dari atasannya untuk menyelesaikan suatu proyek dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas dibandingkan proposal yang diajukannya, namun karena rasa tanggung jawab profesionalnya (menurutnya), maka dia harus memaksakan subordinatnya utk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung-jawabnya, seperti membersihkan tempat kerja dan ruang kerja yang sangat berdebu. Betulkah ini karena rasa tanggungjawab profesional? Atau ketidakmampuan meyakinkan atasan?

Bagaimana dia memaknai etika profesional, yang sebetulnya berada dalam tataran rasional? Kenapa dialihkan menjadi tataran spiritual (syukur), yang berarti menjadi wilayah personal? Absurd …

Dengan sedikit menggigil (padahal masih berjemur) berusaha menurunkan tekanan darah, aku bertanya “mengapa out of the box dalam dirimu itu hanya berhenti pada kepentingan institusi yang membayarmu, kenapa tidak lebih luas hingga sampai kepentingan bangsamu?”. Aku jadi merenung, ada fenomena memang, bahwa semakin tinggi posisi seorang semakin terkooptasi dia dalam hegemoni management institusinya.

Tanggungjawab profesional, menurutku, seharusnya mengacu pada etika profesional yang mengandaikan tanggungjawab pada YME (bagi yang percaya), bangsa dan negaranya, keluarganya, lingkungan tempat kerjanya dan institusi tempat kerjanya, sesuai dengan otoritas yang dipunyainya..

Tentang logika syukur yang dimaknainya seperti di atas, aku jadi berpikir, “apakah karyawan pabrik, karyawan pertambangan, para guru, para perawat, korban Lapindo yang melakukan demo, tidak bersyukur?”. “Apakah bangsaku dulu bisa merdeka dengan logika syukur semacam ini?”. Syukur, menurutku bersifat aktif, membangun, memperbaiki; bukan pasif, diam dan melakukan pembiaran atas kebatilan serta cenderung bersikap fatalis..

Read Full Post »

Ada rasa haru sekaligus senang dan bangga melihat mahasiswa masih punya semangat, keberanian dan kebersamaan untuk melawan mithos bahwa aparatur negara adalah penguasa negeri satu-satunya yang bisa menentukan baik-buruknya wajah bangsa ini. Mithos ini sungguh melekat dalam pikiran pada masa Orba sehingga perilaku swasensor seringkali dilakukan dalam berhadapan dengan aparatur negara, khawatir dikategoirikan sebagai ‘penghambat pembangunan’, yang berarti akan berujung dalam hotel prodeo atau bahkan berhadapan dengan kekerasan, pada masa itu.

Satu tahun pemerintahan SBY menjadi moment banyak pihak untuk melakukan perayaan, yang berwujud evaluasi kinerja kabinet, diskusi, bahkan demo penolakan oleh nahasiswa, LSM dan kelompok buruh. Masih dalam kurun waktu yang sama, PP Muhamadiyah berinisiatif untuk mengumpulkan para tokoh nasional yang entah bagaimana pangkal acaranya, berujung pada sikap bersama yang masih cair, karena memang tidak dimaksudkan untuk membuat keputusan bersama, bahwa masih banyak kekurangan dari pemerintahan sby setelah satu tahun masa kerjanya. Sikap ini jelas ditunjukkan oleh pihak penggagas, sekaligus ketua Muhamadiyah, Din Syamsuddin dalam wawancaranya denga Metrotv, yang sepertinya menganggap bahwa pemerintah tidak cukup sensitif terhadap penderitaan rakyat.

Sikap keras penolakan terhadap pemerintah SBY karena kinerja kabinet yang dianggapnya buruk, ditunjukkan oleh para mahasiswa di berbagai kota, dari wilayah Barat hingga Timur negeri ini dengan melakukan ‘turun ke jalan’. Hampir bisa dipastikan bahwa aksi ini bukanlah kelanjutan sikap para tokoh nasional di acara Muhamdiyah, namun jelas bahwa nafas penolakan yang terhembus dari ruang para tokoh tersebut pasti terasa bagai angin segar penambah semangat mahasiswa untuk bersuara.

Tidak adanya solusi masalah yang seringkali dijadikan alasan para pemangku kebijakan dan para pendukungnya untuk melecehkan aksi mahasiswa, jelas tuntutan yang tidak proporsional dan ahistoris karena kewajiban mahasiswa memang bukanlah pembuat kebijakan namun sikap kritis dan pedulli dari mahasiswa yang ditunjukkan dengan aksi demo tentulah sudah melalui kajian sosial kritis melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak, baik internal kampus maupun eksternal, yang meskipun mungkin tidak sampai pada tataran penelitian. Dan, hal yang sungguh menyakitkan bagi para mahasiswa adalah seringnya tuduhan bahwa selalu ada dalang atau aktor intelektual di luar kampus, dibalik setiap aksi.

Selamat berjuang kawan, teruslah bersikap dan berpikir kritis tentang nasib bangsamu. Kampus bukan menara gading.

Read Full Post »